Gus Choi : Tidak Adil Kalau BBM Naik

Effendi Choirie

GRESIK-Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, menurut anggota DPR RI, Effendi Choirie sangat tidak adil. Sehingga, dia berani mengambil opsi 1 dengan menolak kenaikan BBM dalam sidang paripurna di Senayan beberapa hari lalu. Sebab, opsi yang dipilih merupakan representasi dari realitas social yang ada di masyarakat.

“Sangat tidak adil kalau BBM dinaikkan oleh pemerintah. Sebab, pemerintah tidak melihat realitas rakyat untuk kelas menengah kebawah. Tapi, sekedar menguntungkan kelompok atas,”tandas Gus Choi- sapaan akrab Effendi Choirie dalam acara konsolidasi dengan elemen-elemen pressure group di Gresik, Minggu (1/4) petang.

Dicontohkan, masyarakat yang tinggal di pedesaan. Mereka tidak terlalu bergantung pada BBM. Tetapi, ketika pemerintah mengumumkan hendak menaikkan harga BBM, maka masyarakat bawah langsung terkena imbasnya. Sebab, harga kebutuhan pokok langsung naik.

Untuk itu, Gus Choi menaruh apresiasi yang tinggi kepada mahasiswa dengan melakukan aksi-aksi  untuk menolak rencana kenaikan BBM tersebut, Sebab, pemerintah tidak menggunakan data yang valid dalam merumuskan pengambilan kebijakan.

Selain itu, Gus Choi menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikelilingi makelar dan calo di bidang perminyakan. Sehingga, calo dan makelar tersebut yang mendapatkan keuntungan besar dengan kenaikan BBM.  Tak heran, sambung Gus Choi, pemerintahan SBY-Boediono sudah tidak legitimasi. Pasalnya, middle class sudah tidak mempercayainya lagi.   

“Saya sering bergabung dengan kelompok diskusi pakar ekonomi. Sebenarnya, kita tidak perlu menaikkan harga BBM. Karena ada kesalahan, dimana kita mengekplorasi migas, lalu di ekspor. Tapi, kita justru mengimpor kembali dengan harga yang lebih tinggi,”tuturnya.

Untuk itu, Gus Choi berani mengambil opsi menolak kenaikan harga BBM dengan tujuan pemerintah kreatif untuk melakukan inovasi agar harga BBM tidak tergantung pada harga minyak mentah di dunia. Sebab, Indonesia sebagai Negara penghasil minyak dan gas (Migas).

Khusus kepada elemen-elemen pressure group di Kabupaten Gresik, Gus Choi mengajak untuk kompak dalam melakukan tugasnya melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

“Harus diawasi penggunaan APBD Gresik. Siapa kelompok-kelompok yang menikmati dana APBD Gresik,”ujarnya.

Selain itu, elemen pressure group harus melakukan pengawasan penggunaan dana corporate social responbvility (CSR) dari perusahaan swasta maupun BUMN dan BUMD. Termasuk, melakukan gerakan yang gencar untuk membangun ekonomi kerakyatan.(sho)