Dewan Tuding Pengajuan Anggaran Eksekutif Ngawur

GRESIK-Dewan geram dengan eksekutif yang terkesan ngawur dalam mengajukan anggaran. Seperti Kantor Kesbangpol Linmas Gresik yang mengajukan usulan honor untuk petugas pertahanan sipil (hansip) di setiap desa se-Kabupaten Gresik sebesar Rp. 13 milyar dalam rancangan APBD Gresik Tahun 2013.
“Jadi hansip akan dapat honor sebesar Rp. 100 ribu setiap bulannya. Padahal, hansip tidak setiap hari bekerja,”ujar anggota Komisi A, H. Abdul Qodir S.Ag dengan nada sengit, Senin (26/11).
Dikatakannya, anggaran yang diajukan oleh Kesbangpol Linmas Gresik masih belum terlalu urgen. Bahkan, rentan terjadi masalah dalam aplikasinya dilapangan. Selain itu, dewan mensinyalir alokasi tersebut lebih sarat nuansa politis untuk pencitraan eksekutif daripada berdasarkan kebutuhan.
“Itu ( usulan honorarium hansip) tujuannya pencitraan saja. Makanya, saya melihatnya sangat lucu,”ungkapnya sambil tersenyum kecut.
Pengajuan anggaran lain yang mendapat sorotan tajam dari dewan yakni pembangunan SMA Negeri di Kecamatan Balongpanggang sebesar Rp. 16 milyar dalam R-APBD 2013 nanti. Sebab, tanah yang hendak dibangun sekolah tersebut, statusnya tidak jelas. Sehingga, dikhawatirkan menjadi masalah di kemudian hari.
"Rekomendasi Komisi D pada Banggar (Badan Anggaran DPRD Gresik) supaya dipending karena status tanahnya tidak jelas,"ujar Ketua Komisi D, Drs. Chumaidi Ma'un dengan nada serius.
Kalau status hukum tanah tersebut jelas, sambung politisi dari F-PKB itu, maka komisi D tidak keberatan untuk mengeluarkan rekomendasi agar Banggar DPRD Gresik memenuhi pengajuan anggaran yang diajukan eksekutif untuk pembangunan SMA Negeri di Kecamatan Balongpanggang.
“Kalau ada bukti otentik status tanah dari BPN (Badan Pertanahan Nasional), baru kita bisa menyetujui,”imbuhnya.
Dikatakan Chumaidi Ma’un, Disdik Gresik sudah menunjukkan surat persetujuan dari pemerintahan desa Tanah Landean yang diperkuat dengan Camat Balongpanggang untuk pendirian SMAN di Kecamatan Balongpanggang. Kendati demikian, komisi D tetap kekeuh untuk mempending.
Sebaliknya, Komisi D lebih menyetujui untuk menambah anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD hingga SMA sederajat untuk sekolah swasta. Untuk BOS jenjang SD yang sebelumnya Rp. 10.000,- perbulan dinaikkan menjadi sebesar Rp. 12.000,- sedangkan SMP sederajat ditambah sebesar Rp. 5.000,- dari sebesar Rp. 25.000,- menjadi sebesar Rp. 30.000,- dan tingkat SMA sederajat dinaikkan menjadi sebesar Rp. 25.000,- dari sebelumnya sebesar Rp. 25.000,-.
Selain itu, Komisi D mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 10 milyar untuk dana pendamping BOS dalam R-APBD 2013. Dana tersebut dialokasikan untuk honor guru tidak tetap (GTT) sebanyak 1.637 orang dan GTT untuk SMA sebanyak 199 orang.(sho)