Terbukti, alokasi dana sebesar Rp. 50 milyar yang dianggarkan pada APBD Gresik tahun 2012, ma megaproyek yang disepakati anggaranya tahun jamak tesrebut, baru terserap sebesar Rp. 4 milyar hingga akhir bulan ini..
“Hal ini berdampak serius terhadap mekanisme penyusunan anggaran. Jika dana sebesar Rp. 46 milyar tersebut tidak habis maka konsekwensinya masuk ke silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) tahun ini,’ujar Drs. Chumaidi Ma’un yang membacakan pendapat akhir (PA) fraksi tentang pengambilan keputusan APBD Gresik 2013, Jum’at (30/11) sore.
Persoalannya, sambung ketua Komisi D itu, proyek stadion dengan sistim multiyears selama 4 tahun dimana tahun pertama pada APBD Gresik 2012 ditetapkan anggaran sebesar Rp. 50 milyar, tahun 2013 sampai 2015 masing-masing Rp. 60 milyar.
“Sisa uang yang sevesar Rp. 46 milyar tetapi g tidak terserap pada tahun pertama ini, dianggarkan kapan lagi. Bagaimana caranya karena proyek ini harus tidak boleh lebih dari 4 tahun untuk menyelesaikannya,”tandasnya Chumaidi Ma’un dengan heran.
Yang juga menjadi persoalan, lanjut Ketua DPAC PKB Manyar itu, mungkinkah sisa dana yang belum terserap sebesar Rp. 46 milyar dapat diserap dalam situasi dan kondisi yang ideal. Artinya, tidak sekedar dihabiskan tetapi diiringi pula dengan kualitas yang baik dan tingkat kesesuaian dengan detail engineering desain (DED).
“Sudah jelas menjadi legitimasi terhadap asumsi bahwa sumber daya manusia (human receources) yang ada, kemampuannya belum mendukung untuk melaksanakan mega proyek sekelas stadion gunung lengis itu,”tukasnya.
Selain itu, kata Chumaidi Ma’un, menjadi pretensi bahwa sebenarnya megaproyek stadion Gunung Lengis sedang mengejar keinginan, bukan memenuhi kebutuhan. Untuk itu, pembangunan stadion gunung lengis tidak urgent dan tidak layak untuk diteruskan.
“Apalagi target kita untuk menjadi tuan rumah Asean Games yang menjadi rujukan untuk merubah status stadion sederhana menjadi stadion yang bertaraf internasional dipastikan gagal,”imbuhnya.
Semestinya, anggaran untuk Gunung Lengis lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat yang lebih mendesak. Seperti sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan kualitas dan mobilitas warga masyarakat guna memenuhi hajat hidupnya.
“Contoh jembatan di Desa Bulang Kulon Kecmatan Benjeng, jembatan di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang dan masih banyak lagi,”pungkasnya.
Selain itu, F-PKB juga menolak pembangunan FO (Factory Outlet) yang semula Rp. 6, 2 milyar yang disepakati dialihkan untuk pembangunan kebutuhan pembangunan lainnya.
“FPKB perlu menggarisbawahi, bahwa penolakan rencana pembangunan FO bukan berarti kami tidak mendukung program pemerintah daerah. Tapi Fraksi PKB lebih melihatnya dari sisi urgensi dan manfaat yang dihasilkan, disisi lain masih banyak sektor pembangunan lainnya yang lebih mendesak,”tandasnya.
Alasannya, setiap bangunan yang nantinya menjadi asset Pemerintah Daerah, perlu dana pemeliharaan dan dana operasional. Sehingga, FPKB melihat bakal menjadi beban baru untuk pemeliharaan. Untuk itu, seharusnya memaksimalkan yang ada.
Hal tersebut didukung F-PKNU yang meminta memanfaatkan gedung Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) di Bunder yang sampai saat ini mangkrak karena tidak bisa dimanfaatkan.
“Seharusnya birokrat sudah menemukan ide sejak lama untuk memanfaatkan gedung tersebut. Fraksi kami menyarankan agar rencana tersebut dibatalkan. Sebagai gantinya pemerintah bisa memanfaatkan gedung KKB yang hingga kini mangkrak,”kata anggota F-PKNU, Syaikhu yang membaca PA. (sho)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar