Mereka menuntut PG agar memberikan sanksi tegas pada perusahaan outsourcing yang menjadi rekanan perusahaan pupuk terlengkap di Indonesia tersebut karena tak membayarkan kekurangan hak-hak buruh selama 2 tahun.
“Ada sekitar 150 buruh yang kurang bayar mulai Rp. 8 juta sampai sebesar Rp. 9 juta,”ujar kordinator aksi, Agus Budiono.
Ditambahkannya, tujuan aksi tersebut meminta PG memberikan sanksi pada rekannya yang tidak membayar kekurangan gaji buruh. Padahal, PG sudah melunasi kepada perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP).
“Kita memberi deadline selama tiga hari kepada PT. Petrokimia Gresik. Kalau tidak berani mengambil sikap tegas, kita akan melakukan mogok kerja selama seminggu,”ancamnya.
Sayangnya, perwakilan buruh gagal melakukan pertemuan dengan manajemen PG. Sebab, jajaran direksi maupun bagian yang terkiat dengan PPJP sedang tak berada di kantor karena ada kegiatan panen raya di Madiun.
“Hanya ditemui oleh staf bagian Humas Petrokimia Gresik,”keluhnya dengan kecewa.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Gresik Edi Purwanto mengakui permasalahan tersebut sudah lama. Bahkan, pihaknya sudah memanggil perwakilan PG, buruh maupun perusahaan outsourcingnya.
“Memang rumit. PT. Petrokimia Gresik mengaku sudah membayar lunas kepada perusahaan outsourcing. Tapi, pihak outsourcing mengaku berkas dan bukti-buktinya ketelisut,”tukasnya.(sho)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar