Dewan Buta LKPj Bupati Gresik

A. Muhadjir

GRESIK-Menjelang rapat paripurna DPRD Gresik dengan agenda laporan kinerja pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Gresik tahun 2011 yang berlangsung Jum’at (30/3) ini, anggota dewan masih buta. Pasalnya, mereka masih belum dokumen LKPj Bupati dari eksekutif.

“Sekretariat dewan belum membagikan dokumen LKPj Bupati kepada anggota dewan sampai sore begini. Mungkin besok pagi (Jum’at-red), baru diserahkan dan dibagikan. Jadi, kita masih tidak mengetahui, laporan kinerja eksekutif seperti apa,”ujar salah satu anggota DPRD Gresik, Drs. A. Muhadjir dengan nada heran, Kamis (29/3).

Semestinya, sambung politisi dari F-PKB itu, dokumen LKPj Bupati sudah diserahkan oleh eksekutif sebelum rapat paripurna. Sehingga, anggota dewan memiliki waktu untuk mempelajari kinerja Bupati Gresik selama tahun 2011. Kenyataannya, eksekutif molor dalam menyerahkan dokumen.  

A.Muhadjir yang tercatat sebagai anggota badan musyarawah (Banmus) DPRD Gresik menjelaskan, bahwa, dewan tidak mau menjadi kambing congek yang bisa di dikte oleh eksekutif. Sehingga, pada rapat Banmus tetap disepakati melaksanakan agenda kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

“Banmus sebagai lembaga tertinggi untuk menyusun agenda kegiatan dewan, tidak mau di dikte oleh eksekutif. Oleh karena itu, kita tetap menjalankan agenda dewan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Jangan sampai agenda dewan berantakan gara-gara kinerja eksekutif yang buruk,”urainya dengan nada sengit.

Kecaman senada diungkapkan oleh Ketua Komisi D DPRD Gresik, Drs. Chumaidi Ma’un. Menurutnya, berdasarkan pengalaman yang dialami menunjukkan, bahwa, kinerja eksekutif sangat lemah. Utamanya, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  Daerah (Bappelitbangda) Gresik yang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menyusun LKPj Bupati Gresik.

“Realitas yang sama terjadi ketika kegiatan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang dilaksanakan Bappelitbangda Gresik, beberapa hari lalu. Materi untuk Musrenbang, baru diserahkan pada hari itu. Praktis, kita tidak sempat mempelajari,”paparnya.

Yang membuat Chumaidi Ma’un geregetan, kepala satuan perangkat daerah (SKPD) tidak siap untuk memaparkan program-program pembangunan yang menjadi rencana kerjanya.

“Kinerja eksekutif sangat parah. Saya sempat marah dalam Musrenbang karena kepala SKPD di depan forum mengaku tidak siap memberikan pemaparan program kerjanya. Alasan yang disampaikan tidak logis. Mereka mengaku hanya mendapat undangan dari Bappelitbangda,”tukasnya.(sho)