Senin, 10 Desember 2012

Kenaikan Uang Reses Jadi Kontroversi

GRESIK-Kenaikan anggaran reses ketiga pada tahun 2012 untuk anggota DPRD Gresik menimbulkan
kontroversi. Sebab, kenaikan tersebut tanpa didasari aturan yang jelas sebagai acuan. Tapi, alasannya sekedar persoalan teknis di lapangan. Di mana, para anggota dewan mengaku selalu tekor dalam menggelar reses.
"Memang, tidak ada klausulnya. Tapi kalau tidak dinaikkan, kasihan teman-teman selalu tekor," kata wakil ketua DPRD Gresik Susianto kepada wartawan, Senin (10/12).
Diakuinya, para wakil rakyat hamper dipastikan rugi setiap reses. Pasalnya, duit reses yang diterima tidak sebanding dengan pengeluaran. Sebelumnya, pada reses kesatu dan kedua, setiap anggota dewan menerima uang  reses senilai Rp 10 juta. Namun, jatah itu masih dipotong PPh 15 persen.
Alhasil, total yang digunakan untuk reses hanya sebesar Rp 8,5 juta. Uang tersebut tak mencukupi karena anggota dewan harus memberi uang transport kepada
 konstituen saat menggelar reses.
"Taruhlah tiap peserta dikasih 50 ribu, untuk 100 orang kami harus keluar Rp 5 juta. Belum untuk keperluan lain. Jadi, tidak nutut," katanya.
Apabila tidak ada uang transport, hampir dipastikan kegiatan reses para wakil rakyat bakal sepi. Dengan pertimbangan tersebut,
 sambung Susianto, , kenaikan jatah reses itu sudah sesuai.
"Kalau masalah aturan, saya kira tidak ada masalah. Asalkan penggunaannya jelas," katanya.
Dalam masa reses ketiga tahun 2012, ada kenaikan  mencapai 75 persen.Jika sebelumnya mereka hanya mendapat jatah Rp 10 juta, maka  kini mereka mengantongi duit Rp 17,5 juta. Namun, ada klausul
 untuk tambahan tunjangan transportasi dan akomodasi bagi peserta reses.
Jika mengacu Permendagri 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, hanya ada tujuh komponen yang dibiayai dari duit reses. Yakni perjalanan dinas, alat tulis kantor, konsumsi, serta sewa perlengkapan untuk pelaksanaan reses.

nformasi yang diperoleh Koran ini, DPRD Gresik mencontoh DPRD Kabupaten Lamongan untuk menaikkan jatah tunjangan resesnya.

"Ternyata, baik dewan di Sidoarjo dan Lamongan, sudah memakai klausul itu. Makanya, akhirnya teman-teman setuju dinaikkan," kata salah satu anggota dewan yang minta namanya tak ditulis.(sho)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar