Soal Anggaran Siluman, Dewan Tak Mau Jadi Kobokan

GRESIK-Kalangan dewan saling ‘cuci tangan’ terkait munculnya ‘anggaran siluman’ yang membuat geger jalannya rapat paripurna pengambilan keputusan tentang APBD Gresik Tahun 2013, akhir pekan lalu. Misalkan alokasi anggaran di pos Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebesar Rp. 5 milyar yang diperuntukkan kredit modal untuk wiraswasta bagi sarjana yang baru lulus.
“Sejak awal, kita menolak membahas anggaran (kredit permodalan) itu ketika rapat kerja bersama Disnaker. Karena, bentuknya dana bergulir, kita menyerahkan ke Komisi B yang lebih berwenang sesuai bidang tugasnya,”ujar Ketua Komisi D, Drs. Chumaidi Ma’un dengan ekpresi serius, Minggu (2/12).
Celakanya, sambung politisi dari F-PKB tersebut, Komisi B tidak melakukan pembahasan. Begitu juga dalam rapat finalisasi Rancangan APBD Gresik Tahun 2013 antara badan anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran (Timang) kelewatan dalam pembahasan sehingga menjadi polemik dalam rapat paripurna.
“Memang salah penempatan anggaran kalau dinas mengelola dana bergulir. Kalau bentuk kegiatan diperbolehkan,”tuturnya.
Sehingga, keputusan seluruh anggota dewan dalam rapat paripurna untuk mempending anggaran tersebut sudah tepat. Sebab, bakal menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, seluruh dana bergulir harus dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan daerah yang bergerak dibidang perbankan.
Terkait anggaran ‘siluman’ lainnya sebesar Rp. 15 juta perkecamatan untuk sosialisasi pilihan kepala desa (Pilkades), menurut Chumaidi Ma’un, sebenarnya sangat dibutuhkan oleh kecamatan. Hanya saja, mekanismenya salah karena Komisi A mengaku tidak mengeluarkan rekomendasi pada Banggar dan tidak pernah dibahas dalam pra Rencana Kerja Anngaran (RKA) APBD 2013 dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait maupun ketika rapat kerja untuk pendalaman anggaran dari mitra kerjanya.
“Seharusnya, Komisi A tetap bersikukuh agar anggaran itu dipending. Tapi, Komisi A tidak mau mempertahankan prinsipnya, ya sudah,"paparnya.
Sementara itu, anggota Banggar Moh Syafi’ AM menilai anggaran kredit permodalan bagi sarjana yang baru lulus sarat kepentingan eksekutif. Sebab, informasi yang diperoleh meenyebutkan eksekutif sudah terlanjur menjanjikan kepada ‘orang-orangnnya’ akan diberikan modal.
Lantas, eksekutif menyalahkan dewan dengan tidak menyetujui anggaran tersebut. Sehingga, dewan yang bakal dipersalahkan. Sebaliknya, eksekutif bisa ‘cuci tangan’ jika terjadi permasalahan. Maka, posisi dewan hampir sama dengan wadah untuk cuci tangan atau kobokan.
“Kita tidak mau dijadikan politisi ‘kobokan’ oleh eksekutif,”tandasnya. (sho)