Mobdin Baru Tak Tiba, Dewan Ngaplo

GRESIK-Para wakil rakyat, khususnya ketua komisi yang berkeinginan untuk ganti mobil dinas (mobdin) tidak kesampaian alias ngaplo. Buktinya, 2 unit mobdin baru tak juga dikirim ke Sekretraiat DPRD Gresik sebagai mobdin operasional komisi di DPRD Gresik.
Padahal, sebelumnya Sekkab Moh Nadjib kepada wartawan mengakui adanya permintaan ganti mobdin pimpinan komisi. Dan disepakati 2 mobdin yang diberi karena kondisinya kurang layak. Namun, syaratanya harus diperbaiki lebih dulu sebelum diserahkan ke eksekutif. Selain itu, ada pengadaan untuk mobdin baru bagi Sekkab Moh Nadjib.
Rencananya, 2 mobdin pimpinan komisi yang diganti yakni Komisi D dan Komisi A. Kenyataannya, mobdin baru belum diberikan oleh Pemkab Gresik. Padahal, Sekkab Moh Nadjib sudah 'nganyari' mobdin jenis Honda CRV yang sudah dipakai dengan Nopol W-7-AP. Padahal, tahun anggaran 2012 sudah lewat.
Ketua Komisi D, Drs. Chumaidi Ma'un mengakui tidak mendapatkan jatah mobdin baru dari eksekutif.
"Dengan pertimbangan untuk pencitraan dewan yang terpuruk, tidak usah ganti mobdin," ujarnya dengan santai, Jum'at (4/1).
Sementara itu, Sekretaris DPRD Gresik (Sekwan) Harry Soerjono, SE MM mengaku belum konfirmasi ulang kepada Sekkab Ir. Moh Nadjib MM terkait dengan jatah 2 mobdin bagi pimpinan komisi di DPRD Gresik tersebut.
"Nanti, kita tanyakan ke Pak Sekkab (Moh Nadjib),"ujarnya.
Menurutnya, 2 mobdin komisi yakni komisi D dan Komisi A sudah diperbaiki sehingga syarat yang diajukan eksekutif untuk pergantian mobdin tersebut sudah terpenuhi. Namun, dia mengaku belum mengetahui alasan eksekutif tak juga menyerahkan ke Sekretariat DPRD Gresik sebelum diserahkan ke komisi.
Untuk diketahui, ada anggaran untuk pembelian 4 unit mobdin Kijang Innova keluaran terbaru yang anggarannya senilai Rp 972 Juta. Awalnya, pada pembahasan P-APBD 2012,eksekutif mengajukan anggaran pengadaan mobdin bagi pejabat eselon II yang belum kebagian. Namun, dalam perkembangannya, muncul rencana ada 2 mobdin akan ditukar dengan Toyota Innova keluaran 2006 yang sekarang dipakai pimpinan komisi.
Eksekutif mengajukan anggaran pengadaan kendaraan dinas senilai Rp 3,9 milyar yang digunakan untuk
pembelian Toyota Innova untuk para kepala dinas yang belum dapat jatah mobdin maupun mobdin untuk jatah sekkab. (sho)