Kebijakan tersebut diambil untuk monitoring sekaligus evaluasi agar bantuan dari pemerintah pusat tepat sasaran dan memberikan manfaat meskipun secara aturan tidak diwajibkan oleh pemerintah pusat.
Tetapi, Dinas Sosial sebagai pihak yang memberikan rekomendesi tidak ingin kena getah kalau ada permasalahan.
"Kita membuat kebijakan agar KUBE penerima bantuan untuk melaporkan secara berkala,"tandas Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Agus Budiono dengan nada serius, Kamis (16/05).
Ditambahkan, pihaknya masih kesulitan mengumpulkan database KUBE di Kabupaten Gresik yang pernah menerima bantuan. Sebab, keberadaan Dinsos masih baru setelah perubahan struktur organisasi Penkab Gresik.
"Dulu, menjadi satu dengan Dinas Kependudukan Catatan Wsipil dan Sosial. Kita masih kesulitan menginventarisir data KUBE yang pernah menerima bantuan,"tandasnya.
Kendati pencarian bantuan KUBE langsung ke rekening penerima, tetapi pernah ada laporan penyunatan yang dilakukan oleh oknum. Untuk menghindari tersebut, Dinsos Gresik juga membuat form pernyataan yang dituat oleh pemohon bantuan.
"Saya tidak mau kejadian terulang maka dibuat progress dari KUBE serta pernyataan ,"tandasnya.
Sebagaimana diketahui, DPRD Gresik menerima dugaan penyunatan dana bantuan melalui P2FM yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUBE). Program tersebut bentuknya pengemukan sapi tahun 2010 silam.
Dalam pengaduan tersebut dijelaskan, ada 5 Kube yang menerima bantuan @ Rp. 30.000.000,- atau total sebesar Rp. 150 juta yang berasal dari pemerintah pusat.
Setelah dana tersebut cair melalui rekening masing-masing, uang pencairan dibawa oleh kepala desa. Anehnya, tidak segera diberikan kepada KUBE. Baru sepekan kemudeian diberikan ke KUBE tetapi nilainya hanya sebesar @Rp. 24.000.000,- atau berkurang sebesar @Rp. 6.000.000,- setiap KUBE. (sho).
Posting Komentar