Pasalnya, Gapoktan yang menerima bantuan tersebut mengadu ke dewan kalau mereka diwajibkan membayar pungutan liar (Pungli) sebelum menerima bantuan hand traktor.
"Kita memang menerima pengaduan pungli kalau Gapoktan yang menerima bantuan hand traktor dimintai membayar Rp. 1 juta,"ungkap Anggota Komisi B, Ahmad Kusrianto dengan nada serius, Kamis (02/01).
Dijelaskan politisi PDIP tersebut, Gapoktan tidak tahu alasan yang pasti dari pungli tersebut. Namun, mereka khawatir tidak menerima bantuan itu sehingga tetap membayar pungli.
Di Kecamatan Balongpanggang, sambung Ketua PAC PDIP Balongpanggang itu, ada beberapa Gapoktan yang menerima bantuan. Tetapi yang berani mengadu ke dewan berasal dari Dusun Kedondong Desa Ngampel dan Dusun Mojolebak Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Balongpanggang.
"Pungli dikoordinir oleh asosiasi Gapoktan. Tapi, kita mensinyalir ada keterlibatan oknum,"tegas Anton-sapaan Ahmad Kusrianto.
Unrtuk mengusut pungli bantuan hand traktor tersebut, Anton menegaskan akan membawa dalam rapat kerja di Komisi B dengan SKPD terkait.
"Dewan pasti akan menindaklanjuti,"tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dispertan Hutbun Gresik, Djoko Agus Waluyo kepada wartawan menyangkal adanya pungli bagi penerima bantuan hand traktor tersebut.
"Saya tidak pernah meminta dan menyuruh melakukan pungutan itu,"tandasnya.
Hanya saja, Djoko Agus Waluyo mengakui kalau bantuan atau hibah sangat rentan dimanfaatkan pihak-puhak yang tak bertanggungjawab unruk mengambil keuntungan.
"Kami akan telusuri kebenarannya. Kepada Gapoktan yang menjadi korban, silakan melaporkan ke dinas,"pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, akhir tahun 2013 ini, Dispertan Hutbun Gresik membagikan bantuan 2 traktor, 40 hand tracktor dan alat penanam pertanian kepada Gapoktan. Bantuan tersebut berasal dari APBD Gresik tahun 2013.(sho)
Posting Komentar