Untuk itu, perwakilan warga mengadukan permasalahan tersebut ke Komisi A DPRD Gresik yang ditindaklanjuti dengan menggelar hearing, Selasa (07/01).
"Alur sungai desa yang melintas di areal pabrik kini juga berubah seperti selokan. Pada saat warga protes pihak PT Aplus sempat menawari uang kepada kami, namun kami tolak," kata salah satu warga bernama Hasanudin.
Menurutnya, pengurukan sungai yang dilakukan selama ini belum melalui kesepakatan dengan warga, Selain itu, banguan pabrik bisa berdiri karena diduga ada mantan oknum perangkat desa yang jadi broker untuk pengadaan lahan mencapai 15 hektar diareal pabrik yang pekerjaannya masih terus dilakukan tersebut,
Bahkan, ada dugaan adanya tanah Negara (TN) yang masuk areal pabrik. Termasuk tanah warga juga katut dalam areal pabrik,
"Karena dinilai tak transparan inilah, warga desa kerap melakukan protes dan terus mendesak pemerintah desa untuk meluruskan," tandasnya.
Sementara itu terkait penutupan paksa PT Aplus Pasific tersebut Kepala Satpol PP Gresik, Darmawan mengatakan jika kegiatan pembangunan yang sudah lama berlangsung dan belum mengantongi perijinan tersebut pantas ditutup,
"Penutupan tersebut dilakukan setempat setelah Bupati Gresik Sambari Halim melakukan kunjungan mendadak (sidak) ke lokasi (02/01) lalu,"katanya.
Namun, PT Aplus Pasific ternyata tidak mengubris perintah penghentian dari Pemkab Gresik dan terus beroperasi melakukan aktifitas pengerjaan proyek, sehingga Transtib Kecamatan Panceng turun tangan untuk menutup aktifitas pengerjaan.
Sementara Pimpinan Proyek (pimpro) pembangunan pabrik di Desa Prupuh Kecamatan Panceng, Bagus Nugroho menolak dikonfirmasi terkait perijinan pendirian pabrik tersebut.
"Kami tidak mau berkomentar, mas. Yang jelas, kami melanjutkan proses perizianannya, "kata dia.(sho)
Posting Komentar