Mereka menolak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diusulkan oleh Komisi B DPRD Gresik melalui usul prakarsa.
Ranperda tersebut tengah dibedah oleh Komisi B melalui public hearing dengan stakeholders untuk mendapat masukan maupun saran sebelum dimasukkan dalam program lehislasi daerah (Prolegda).
Menurut Koordinator Frogem, Abdul Wahab, bahwa, Ranperda tetang Pembinaan dan Penataan PKL merupakan kebijakan yang menindas rakyat miskin.
"Subsatnsi Ranperda ini, Pemerintah Kabupaten Gresik mewajibkan untuk melakukan penarikan pajak terhadap PKL. Seperti kepada tukang bakso, perancangan sayur, pedagang es dawet, lontong balap dan sejenisnya. Bahkan, konsumen atau pembeli dari PKL juga dikenakan sanksi oleh pemerintah daerah,"tegasnya dengan berapi-api.
Ditambahkan Wahab, bahwa,, sudah menjadi rahasia umum kalau Bupati Gresik diusung oleh Partai Golkar yang mendapat kepercayaan oleh masyarakat Gresik pada Pemilukada lalu.
"Akan tetapi, sampai detik ini, sudah memperlihatkan bahwa Bupati memiliki otoritas tertinggi dalam kebijakan daerah yang juga menjabat ketua DPD Partai Golkar Gresik telah menerbitkan Peraturan Daerah yang anti rakyat miskin. Ini menginggatkan kita pada politik gaya orde baru dimana sebuah systerm politik yang tak memihak rakyat misikin. Hanpir semua mayoritas dikuasai kroni-kroninya . Hal ini, juga terjadi di Kabupaten Gresik, skandal penguasaan aset di Gresik menyusul,"tandasnya.
Untuk itu, Frogem menolak Ranperda tentang Penataan PKL.
Akhirnya, perwakilan pengunjukrasa dipersilahkan mengikuti public hearing oleh Komisi B terkait Ranperda Tentang Pembinaan dan Penataan PKL.(sho)
Posting Komentar