GRESIK-Kinerja pimpinan dewan mendapat sorotan tajam dari anggotanya yang mensinyalir ada mekanisme tak lazim dalam draft Perubahan APBD (P-APBD) Gresik 2012 yang tengah dibahas oleh badan anggaran DPRD Gresik.
Pasalnya, penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Gresik dan DPRD Gresik tentang prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD 2012, terkesan slintutan. Buktinya, Bupati dan Pimpinan dewan dalam penandatanganan tersebut, tidak melalui rapat paripurna DPRD Gresik sehingga tidak disaksikan oleh anggota dewan. Sebaliknya, tempat penandatanganan dilakukan di kantor Bupati Gresik.
"Biasanya, penandatanganan nota kesepakatan melalui rapat paripurna. Tapi, kali tidak ada,ya,"ujar anggota DPRD Gresik, Mifthahul Jannah dengan nada heran, Kamis (30/8).
Kenyataannya, sambung politisi yang masih single itu, anggota dewan menerima buku PPAS P-APBD 2012 sudah ditandatangani pimpinan dewan bersama Bupati Gresik dengan nomor ; 180/7148/437.12/2012 dan nomor : Kpts/8/ PIM.DPRD-II/VII/2012 tertanggal 31 Juli 2012.
Dalam kesepakatan PPAS. P-APBD 2012 ditulis Bupati selaku pohak pertama dan 4 pimpinan dewan selaku dan atas DPRD Gresik.
Hal senada diungkapkan Ketua F-PKB, Moh Syafi' AM. Menurutnya, ada semacam konsensus penandatanganan nota PPAS P-APBD melalui paripurna atau minimal disaksikan oleh Banggar DPRD Gresik.
"Kalau di DPRD Surabaya, justru penandatanganan PPAS P-APBD harus mendapat persetujuan dari anggota DPRD,"paparnya.
Sementara itu, anggota Banggar DPRD Gresik, M. Hamim Mubhan menegaskan tata tertib (tatib) DPRD Gresik tidak secara tegas mengaturnya.
"Tatib tidak nengatur, tapi memang tidak lazim,"tegasnya.
Wakil ketua DPRD, A. Nurhamim kepada wartawan mengatakan,bahwa, tidak adanya rapat paripurna dengan agenda menyaksikan penandatanganan PPAS P-APBD Gresik Tahun 2012 karena waktu saja.Sebab jadwal kegiatan dewan sangat padat.
"Itu hanya masalah waktu saja. Akhir Juli, setelah pembahasan awal pra P-APBD 2012, semua alat kelengkapan dewan sudah punya draftnya. Kita melakukan untuk efektifitas,"pungkasnya.(sho)
Pasalnya, penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Gresik dan DPRD Gresik tentang prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD 2012, terkesan slintutan. Buktinya, Bupati dan Pimpinan dewan dalam penandatanganan tersebut, tidak melalui rapat paripurna DPRD Gresik sehingga tidak disaksikan oleh anggota dewan. Sebaliknya, tempat penandatanganan dilakukan di kantor Bupati Gresik.
"Biasanya, penandatanganan nota kesepakatan melalui rapat paripurna. Tapi, kali tidak ada,ya,"ujar anggota DPRD Gresik, Mifthahul Jannah dengan nada heran, Kamis (30/8).
Kenyataannya, sambung politisi yang masih single itu, anggota dewan menerima buku PPAS P-APBD 2012 sudah ditandatangani pimpinan dewan bersama Bupati Gresik dengan nomor ; 180/7148/437.12/2012 dan nomor : Kpts/8/ PIM.DPRD-II/VII/2012 tertanggal 31 Juli 2012.
Dalam kesepakatan PPAS. P-APBD 2012 ditulis Bupati selaku pohak pertama dan 4 pimpinan dewan selaku dan atas DPRD Gresik.
Hal senada diungkapkan Ketua F-PKB, Moh Syafi' AM. Menurutnya, ada semacam konsensus penandatanganan nota PPAS P-APBD melalui paripurna atau minimal disaksikan oleh Banggar DPRD Gresik.
"Kalau di DPRD Surabaya, justru penandatanganan PPAS P-APBD harus mendapat persetujuan dari anggota DPRD,"paparnya.
Sementara itu, anggota Banggar DPRD Gresik, M. Hamim Mubhan menegaskan tata tertib (tatib) DPRD Gresik tidak secara tegas mengaturnya.
"Tatib tidak nengatur, tapi memang tidak lazim,"tegasnya.
Wakil ketua DPRD, A. Nurhamim kepada wartawan mengatakan,bahwa, tidak adanya rapat paripurna dengan agenda menyaksikan penandatanganan PPAS P-APBD Gresik Tahun 2012 karena waktu saja.Sebab jadwal kegiatan dewan sangat padat.
"Itu hanya masalah waktu saja. Akhir Juli, setelah pembahasan awal pra P-APBD 2012, semua alat kelengkapan dewan sudah punya draftnya. Kita melakukan untuk efektifitas,"pungkasnya.(sho)
Posting Komentar