Sebaliknya, eksekutif hanya bersedia mengganti 2 unit mobdin yang dipakai kendaraan operasional para pimpinan komisi karena dianggap kurang layak. Sedangkan, 2 unit mobdin lainnya tidak akan diganti.
Kabarnya, eksekutif bersedia menuruti permintaan para wakil rakyat yang yang kondisinya dianggap kurang layak milik Ketua Komisi D, Chumaidi Maun serta Ketua Komisi A, Jumanto.
Itupun dengan catatan kedua mobdin tersebut harus diperbaiki terlebih dulu oleh sekretariat DPRD (setwan). Baru, setelah dianggap layak, 2 mobil itu diganti dengan dua mobdin anyar hasil pengadaan pada APBD Gresik Tahun 2012 ini.
Sekkab Moh Nadjib kepada wartawan tak menampik kabar tersebut. Dia juga mengakui jika permintaan itu dilakukan oleh pimpinan komisi pada saat pembahasan perubahan APBD (P-APBD) 2012 silam. ”Namun, sudah disepakati, hanya ada dua saja yangdiganti. Sedangkan, lainnya tidak karena kondisinya masih bagus,” katanya Senin (29/10)
Dtambahkan, 2 mobdin yang digunakan ketua komisi tersebut, memang kondisinya kurang layak. Karena itu, pihaknya menunggu mobdin itu diperbaiki dulu.
”Kan kasihan kepala dinas yang belum dapat. Malah dapatnya mobdin yang sudah rusak,” katanya.
Nadjib akhirnya mengakui jika para wakil rakyat memang mengajukan pergantian jatah mobdin bagi pimpinan komisi pada saat pembahasan P-APBD Gresik Tahun 2012.
”Memang, waktu itu ada permintaan,” katanya.
Untuk diketahui 4 unit mobdin baru bakal tiba di kantor dewan. Masing-masing pimpinan komisi bakal dapat Kijang Innova keluaran terbaru yang sedang dalam proses pengadaan senilai Rp 972 Juta.
Awalnya, 4 mobdin tersebut jatah bagi para kepala dinas yang belum kebagian. Namun, dalam perkembangannya,muncul rencana empat mobdin itu nantinya akan ditukar dengan Toyota Innova keluaran 2006 yang sekarang dipakai pimpinan komisi. Rencana itu kabarnya bermula dari permintaan para pimpinan komisi saat menyetujui permintaan eksekutif menambah anggaran pengadaan kendaraan dinas senilai Rp 3,9 Miliar. Di mana, di antaranya adalah pembelian Toyota Innova untuk para kepala dinas yang hingga kini belum dapat jatah mobdin. Hanya saja, berkali-kali kabar itu dibantah dewan.
Sementara itu, pimpinan komisi tetap membantah kabar mereka minta jatah mobdin itu. Ketua Komisi B, Abdul Hamid mengaku tidak pernah ada pembahasan resmi seputar masalah itu.
”Nggak tahu lagi kalau pembahasannya di luar forum resmi,” katanya.
Hanya saja, kalaupun pergantian mobdin itu jadi dilakukan, politisi dari Partai Golkar itu menyatakan cukup wajar.
”Sebab, banyak yang kurang layak,” katanya.(Sho)
Posting Komentar