F-PDIP Minta Tindak Tegas Pejabat Rea-reo Ke Makau

GRESIK-Kepala satuan perangkat daerah (SKPD) yang lebih memilih rea-reo ke Makau bersama Bupati Sambari Halim Radianto untuk mengikuti bidding Asian Games 2019, mendapat sorotan tajam dalam pandangan akhir (PA) F-PDIP yang dibacakan Uman SH dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas 13 rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk disyahkan menjadi peraturan daerah (Perda), Sabtu (10/11).
Padahal, pembahasan suatu perda seharusnya dilakukan bersama-sama antara DPRD dan eksekutif secara maksimal.
“Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan sangat menyayangkan pembahasan ranperda kali ini. Karena banyak kepala SKPD yang tidak begitu memperhatikan undangan pansus, tetapi justru banyak kepala SKPD yang lebih mementingkan mengikuti Bupati Ke Makau dari pada menghadiri undangan Pansus untuk membahas ranperda. Kami tidak cukup mengerti apa sebenarnya hubungan dan kapasitasnya para kepala SKPD mengikuti bilding sea games, apakah kehadirannya begitu penting dan sangat dibutuhkan disana atau hanya untuk semata-mata mendampingi bupati, karena setiap staf yang hadir mewakili kepala SKPDnya pada setiap kali ditanya kemana atasannya hampir semua jawabannya selalu sama yaitu mendampingi Bapak Bupati Ke Makau. Benarkah saudara bupati minta didampingi banyak SKPD setiap kali ada kegiatan ke luar negeri? Alangkah senangnya Bupati kemana-kemana selalu didampingi banyak kepala SKPD-nya sehingga selalu bisa megadakan koordinasi walaupun banyak SKPD-SKPD yang ikut dan tidak ada kaitannya sama sekali,”sindirnya.
Kondisi tersebut, sambung Uman, berbanding terbalik dengan situasi yang ada didalam pembahasan Ranperda. Karena saat finalisasi maka kehadiran seorang Kepala SKPD sangat dibutuhkan dan tidak hanya diwakili oleh stafnya saja.
“Kondisi seperti ini membuat anggota Pansus dilema karena harus berhadapan dengan orang-orang yang bukan pemegang kebijakan, yang akhirnya ada beberapa Ranperda tidak bisa diselesaikan pembahasannya hanya karena ketidakhadiannya kepala SKPD,”tandasnya.
Untuk itu, F-PDIP meminta inspektorat harus tegas jika ada PNS yamg tidak masuk kerja dan tidak bisa memberikan alasan yang jelas kenapa sampai tidak masuk kerja.
“Apalagi sampai 3-4 hari berturut-turut. Hal ini harus diberlakukan sama kepada semua PNS, jangan hanya diberlakukan kepada PNS golongan bawah saja tetapi mereka yang punya jabatan punya eselon justru seenaknya tidak masuk kerja, hal ini tidak boleh terjadi,”tandasnya.
F-PDIP juga minta Bupati harus tegas terhadap persoalan tersebut. “Kawan – kawan Komisi A juga bisa melakukan inisiatif untuk segera melakukan Rapat koordinasi terkait dengan persoalan ini biar semuanya menjadi jelas kapasitas dan kaitanya. Karena hal ini tidak boleh terulang kembali,”pungkasnya.(sho)