“Tidak boleh ada kewajiban membayar lunas LKS untuk semester genap sebelum MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) menverifikasi atau menyeleksi LKS yang sesuai untuk siswa di Kabupaten Gresik,”tandas Ketua Komisi D, Drs. Chumaidi Ma’un dengan nada sengit, Rabu (19/12).
Dijelaskan, ketika era Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Drs. Moh Qosim M.Si yang saat ini menjabat Wakil Bupati Gresik, keberadaan MGPM sangat diberdayakan. Sehingga, sekolah tidak ceroboh dalam menentukan pembelian LKS dari penerbit. Sebab, MGPM memberikan rekomendasi LKS yang cocok bagi siswa.
“Setelah MGPM melakukan verfikasi dan mengeluarkan rekomendasi LKS yang sesuai, baru wali murid membayar sesuai harga dari penerbit,”imbuhnya.
Menurutnya, masalah LKS Sejarah untuk siswa kelas XII tingkat SMA/ MA terbitan CV. Hayati Tumbuh Subur yang mendiskreditkan mantan Presiden KH. Abdurrahman Wahid atau akrab dipanggil Gus Dur, penyebabnya MGMP tidak memberikan rekomendasi LKS yang sesuai. Akibatnya, terjadi keteledoran yang dilakukan oleh guru mata pelajaran maupun pihak sekolah.
“Jangan sampai terulang lagi. Makanya, LKS harus menunggu rekomendasi dari MGPM dulu. Kalau tidak ada yang memfilter, kejadian seperti LKS Sejarah yang mendiskreditkan Gus Dur bisa terulang lagi,”tuturnya.
Sebelumnya, Plt Kadisdik Gresik M. Nadlif kepada perwakilan GP Ansor Gresik yang ngluruk kantor Disdik Gresik terkait LKS Sejarah yang telah mendeskreditkan Gus Dur menyatakan, bahwa, LKS seharusnya disusun oleh guru mata pelajaran.
“Namun, guru memilih gampangnya dengan mengarahkan siswanya membeli LKS pada penerbit,”ujarnya kala itu.(sho)
Posting Komentar