Dalam pantauan, ada 2 boks alat coblos maupun template yang masih tersimpan karena belum terkirim. Penyebabnya, gelombang mencapai 4 meter di Laut Jawa sehingga tidak ada kapal barang ataupun kapal penumpang menuju ke Pulau Bawean.
Apalagi, kapal yang melayani jalur penyberangan ke Pulau Bawean tidak ada lambungnya yang ketinggiannya diatas 4 meter. Sehingga, Kantor Otoritas Kesyahbandaran Gresik tidak mengeluarkan ijin berlayar.
Realitas tersebut membuat KPUD Gresik pusing. Sebab, KPUD Gresik tidak punya otoritas untuk mengambil kebijakan. Namun, KPUD Gresik memiliki opsi yang ditawarkan ke KPU Propinsi Jatim untuk mengambil kebijakan.
"Solusinya, menggunakan kapal perang atau helikopter untuk mengirim sisa logisltik yang ke Bawean. Tapi, keputusan ada ditangan KPU Propinsi," ujar komisioner KPUD Gresik, H. Sadlili di kantor KPUD Gresik, Senin (26/08).
Dijelaskan, ada sebanyak 60 tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Tambak dan ada sebanyak 114. TPS di Kecamatan Sangkapura.
"Setiap TPS, mendapat 2 alat coblos,"imbuhnya.
Cuaca ekstrem di Laut Jawa berimbas dengan hilangnya konstitusi warga Bawean yang terlantar di kota Gresik akibat tak ada kapal.
"Kita sudah komunikasi ke KPU Propinsi Jatim terkait warga Bawean yang terlantar di Gresik. Kita hanya disuruh mendata. Informasi dari Pemkab Gresik, ada 700 pemilih yang terlantar,"ulas Ketua KPUD Gresik, Alomin SH MH.
Solusi yang diberikan oleh KPUD Gresik kepada KPU Propinsi Jatim yakni warga Bawean di data oleh KPUD Gresik. Selanjutnya, hak pilihnya sesuai daftar pemilih di desanya dicabut dan dapat digunakan mencoblos calon gubernur di Gresik.
"Mereka (warga Bawean yang terlantar-red) nanti jadi "pemilih terpaksa,"tandasnya.
Langkah tersebut, sebut Alimin sebagai bentuk komitmen KPUD Gresik yang bersusaha hak menghilangkan hak konstitiusional warga dalam Pilgib Jatim. (sho)
Posting Komentar