Ternyata, mereka yang tergabung menjadi anggota Badan Legislasi (Banleg) dan Badan Kehormatan (BK)melakukan kunjungan kerja luar daerah (KKLD) ke Lombok, NTB.
Sedangkan mereka yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik menjelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Gresik Tahun 2014, melakukan inovasi dengan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta.
Tujuannya untuk memastikan alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang bakal digelontorkan ke Kabupaten Gresik.
"Ini (kunker ke Kemenkeu di Jakarta-red) terobosan dari teman-teman (banggar DPRD Gresik-red). Sehingga, kita tahu fixed alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang bakal dimasukkan dalam pembahasan R-APBD Gresik Tahun 2014,"ujar Ketua DPRD Gresik, H.Zulfan Hasyim, SH MH dengan ekspresi serius, Rabu (30/10).
Menurut politisi dari F-PKB tersebut, pada pembahasan R-APBD Gresik, anggota Banggar DPRD Gresik sering kurang mendapat data yang valid terkait anggaran dari pusat dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sebab, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gresik sering kesulitan menjawab pertanyaan dari anggota Banggar DPRD Gresik terkait anggaran dari pemerintah pusat.
Yang tak kalah penting tujuan dari kunker Banggar DPRD ke Kemenkeu di Jakarta yakni berkaitan dengan regulasi ataiu aturan dalam penyusunan dan pembahasan APBD Gresik nantinya.
"Karena sering terlambat aturan yang turun dari pusat, Bahkan, seringkali (APBD Gresik maupun Perda lain-red) sudah disetujui oleh gubernur, akhirnya nominal berubah karena ada aturan yang baru turun,"paparnya.(sho)
Posting Komentar