Desakan pembubaran PT. Gresik Samudera tersebut berasal dari elemen masyarakat yang mengatasnamakan Kelompok Peduli Pelayanan Publik Transportasi Bawean-Gresik (KP3TBG) melalui surat terbuka yang ditujukaan kepada Bupati dan pimpinan DPRD Gresik, Jum'at (29/11).
Menurut koordinator KP3TBG, Hari Susilo, banyak persoalan pelayanan publik dan optimalisasi potensi daerah di Pulau Bawean serta pemenuhan hak-hak dasar yang perlu usaha nyata dan sistematis oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Gresik.
"Khususnya masalah transportasi Gresik-Bawean dan sebaliknya. Untuk itu, kami minta komitmen segera dilakukan reformasi penyelenggaraan pelayanan publik khususnya sistem pelayanan transportasi Bawean- Gresik yang efektif, transparan, partispatoris dan berdimensi HAM,"tandas Hari Susilo.
Sebab, kenyataan dilapangan banyak terjadi ketidak konsistenan dalam masalah transoortasi Gresik-Bawean. Selain itu ditemukan diskriminasi pelayanan publik kepada warga Bawean.
"Penjadwalan kapal tidak konsisten dan harga tiket yang tidak sama. Bahkan, secara tiba-tiba naik harga tiket,"imbuhnya.
Tak terkecuali adanya BUMD PT. Gresik Samudera yang mengurusi transportasi Gresik-Bawean yang dinilai tak akuntabel dan tak memberikan kontribusi pelayanan yang efektif.
"Malah membebani APBD Gresk saja. Kita minta bubarkan saja PT. Gresik Samuder,"tegasnya.
Untuk itu KP3TBG minta segera ada piagam pelayanan publik penyelenggaran tranportasi Gresik-Bawean yang efektif.
"Juga ada komite konsumen transportasi Gresik-Bawean sebagai mitra strategis,"pungksanya.(sho)
Posting Komentar