"Kita sudah kebal mendengar kasus korupsi yang berkesinambungan.
Padahal di era orde baru, ada kasus korupsi sedikit sudah ribut..Kita punya penyakit imunitas korupsi dan penyuapan. Saya sudah berteriak diaman-mana, tetapi seolah kebal,"ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Dr. Mahfud MD dalam Pengajian Kebangsaan yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG), Minggu (05/05)
Menurutnya, korupsi yang mengurita di Bangsa Indonesia, letak kesalahannya di birokrasi yang korup. Disisi lain, pemimpinnya tidak berani mengambil sikap tegas.
"Yang diperlukan sekarang yakni ketegasan. Birokrasi kalau pemimpinnya tegas, akan mengikuti,"ujarnya.
Diceritakan Mahfud MD ketika Alwi Shibab mendapat tugas sebagai Duta Besar Keliling untuk mencari investor agar masuk ke Indonesia.
Kemudian hasil kerjanya dilaporkan Presiden karena banyak investor yang berminat untuk menanamkan investasi di Indonesia.
"Tapi terhambat oleh birokrasi yang bermacam-macam. Semua harus bayar,"paparnya.
Mahfud MD juga bercerita kalau dirinya pernah di suatu penerbangan duduk dengan konglemerat hitam yang selalu dimusuhinya.
Dari percakapan dengan koglomerat tersebut, ada pengakuan kalau perusahaannya tidak akan menang tender kalau tidak menyuap birokrasi. Padahal, banyak tenaga kerja yang dipekerjakannya.
"Permainan tender di Indonesia, termasuk harus berani tender suap-menyuap. Mereka bilang, Kami tidak ingin menyuap tapi birokrasi harus disuap,"urainya.
Untuk itu, menurut Mahfud MD, basis gerakan nasionalisme harus berubah. Sebab, tidak ada musuh yang mau menyerang indonesia.
"Kalaupun ada, kecil dan kita bisa kendalikan. Basis gerakan kita yakni tegakkan hukum dan keadikan. Kalau tidak, bangsa akan hancur,"tandasnya. Selain itu, basis pergerakan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan bangsa yakni melakukan reformasi hukum.
"Hukum harus menyentuh 3 elemen yakni isi hukum, aparat penegak hukum dan budaya hukum,"tegasnya.
Menurutnya, yang perlu direformasi yakni penegak hukum yang tidak bisa bersih.
"Mengapa penegakan hukum gagal?. Karena banyak pemimpin dan aparat yang tersandera. Sebab, mereka dibawah cukong sehingga begitu jadi, tak bisa apa-apa,"tuturnya.
Dicontohkan Bupati Buol yang tertangkap KPK karena menerima suap dari Murdaya. Menurutnya hanya apes saja karena dimana-mana realitsanya sama saja.
Disamping itu, sambung Mahfud MD, aparat penegak hukum sekarang, tersandera masa lalu.
Solusi yang ditawarkan Mahfud MD untuk menyelsaikan kasus saling sandera yakni melakukan amputasi atau ilustrasi.
"Dimana pejabat yang terindikasi korupsi diberehentikan dari jabatannya,"imbuh Mahfud MD.
Opsi kedua yang diberikan yakni memberikan pengampunan dengan catatan kalau korupsi lagi dihukum mati.
"Saya sudah menyiapkan konsepnya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehakiman. Bahkan membentuk tim yang dipimpin Todung Mulya Lubis
Karena Gus Dur jatuh, maka rencana berantakan,"tuturnya.
Sebab, kata Mahfud MD, ketika Presiden Megawati Sukarnoputri yang naik menjadi presiden, para menteri tidak boleh mengambil kebijakan.(sho)
Posting Komentar