Tim Jokowi-JK Bagikan Makan Siang Gratis bagi Tukang Ojek

GRESIK-Aksi simpatik dilakukan oleh pengurus DPC PKB Gresik tim sukses pasangan Jokowi-JK di Kabupaten Gresik. Mereka melakukan aksi sosial dengan membagi makan siang gratis dan kaos bagi tukang ojek yang mangkal di Terminal Sekarkurung Kecamatan Kebomas, Kamis (19/6)
Tak pelak, ratusan tukang ojek yang biasanya mengantar penxiarah ke makam Sunan Giri berebutan untuk mendapatkan jatah kaos dan makan siang gratis tersebut.
Dalam aksi sosial yang dipimpin Ketua DPC PKB Gresik, Jazilul Fawaid dan Ketua DPRD Gresik, Zulfan Hasyim tersebut, masyarakat juga terlihat sangat antusias.
Setelah menggelar bakti sosial, aksi dilanjutkan dengan ziarah ke Makam Sunan Giri bersama PPKB yang melakukan ziarah Wali Songo.
Rombongan diantar dengan puluhan dokar yang ditempeli alat peraga kampanye Jokowi-JK serta ratusan sepeda motor dari simpatisan PKB maupun pendukung Jokowi-JK.
Menurut Ketua DPC PKB Gresik, Jazilul Fawaid, kegiatan yang dilaksanakan sebagai do'a untuk kemenangan Jokowi-JK dalam Pilpres 9 Juli mendatang..
Selain itu, aksi bagi-bagi makan siang pada tukang ojek di Terminal Sekarkurung sebagai implementasi dari pasangan Jokowi-JK yang merakyat, seferhana dan membela wong cilik.
"Insya Allah, pasangan Jokowi-JK di Jawa Timur bisa menang. Di Gresik, kita targetkan minimal menang 65 persen untuk pasangan Jokowi-JK,"ujarnya sesuai berdo'a di makam Auliyah, Sunan Giri.
Rombongan melanjutkan perjalanan dengan pawai dokar dan sepeda motor untuk berdo'a di Makam Maulana Malik Ibrahim.(sho)

DPP PKB Sosialisasi Pasangan Jokowi-JK

GRESIK-Jelang pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli nanti, petinggi partai politik (parpol) melakukan turun ke bawah (turba) untuk mensosialisasikan pasangan calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres) yang didukung.
Seperti yang dilakukan Ketua Umum DPP PKB, Drs. H. Muhaimin Iskandar, M.Si yang melakukan silaturahmi dengan pengurus NU dan PKB se-Kabupaten Gresik di kantor PCNU Gresik serta Laskar Santri Nusantara, Rabu (28/05).
Bukan hanya Caik Imin-sapaan akrab Muhaimin Iskandar-, termasuk Dewan Syuro DPP PKB, KH Aziz Mansyur juga hadir dalam silaturahhmi tersebut.
Dalam kesempatan itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) tersebut menjelaskan proses PKB hingga berkaolasi dengan PDIP dan Nasdem untuk mengusung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Lika-liku menetapkan mana yang paling tepat didukung oleh PKB sangat panjang. Dengan berbagai lobi, pembicaraan dengan capres selama 1, 5 bulan. Akhirnya rapat gabungan di Jombang, dukungan ke Capres Jokowi,"tuturnya.
Dijelaskannya, dasar PKB untuk berkoalisi dengan PDIP dengan mengusung Capres Jokowi untuk kepentingan NU.
"Kita juga melakukan analisa, kalkulasi sebelum memutuskan,"tandasnya.
Cak Imin juga meluruskan isu yang menerpa Jokowi. Menurutnya, Jokowi jelas Islam. Bahkan sudah haji pada tahun 2003 silam. Bahkan, Jokowi merupakan nahdliyyin.
"Ibunya Jokowi termasuk jamaah Habib Syech. Bahkan, Jokowi pernah dites oleh KH Aziz, dan Jokowi jelas NU. Bahkan, hafal sholawatan,"tuturnya.
Soal Cawapres, sambung Cak Imin, Sosok yang dikehendaki Jokowi yakni orang yang berpengalaman dalam pemerintahan agar bisa bekerja dengan maksimal..
"Pak Jusuf Kalla berpengalaman menjadi wakil presiden. Juga, beliau mustasyar PBNU. Jadi, tak perlu diragukan,'pungkasnya.(sho)

Dukung Prabowo, Tebar Baliho Rp 5 M

GRESIK - Berbagai cara dilakukan simpatisan dalam mendukung idolanya jelang pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli nanti.
Seperti yang dilakukan H. Syaiful Arif atau akrab disapa Haji Ipung. Pengusaha yang tinggal di Desa Sembayat Kecamatan Manyar ini, rela mengeluarkan uang dari kocek pribadinya sebesar Rp 5 miliar hanya untuk membuat dan memasang ribuan banner, spanduk dan baliho tentang Prabowo di seluruh penjuru Kabupaten Gresik.
Bahkan sejumlah baliho, dibuat khusus dengan ukuran raksasa 2 x 7 meter yang sengaja dipasang di jalan strategis, seperti di pertigaan Tol Manyar.
Baliho versi Kaji Ipung ini memiliki ciri khas, yaitu bertuliskan "Lillahi Ta'Allah Monggo Umat Rosululloh Presidene Yo Pak Prabowo".
Menurut H. Ipung, ribuan alat peraga kampanye tersebut sengaja dipasang karena semata-mata kecintaannya dan keyakinannya bahwa Prabowo pasti menjadi Presiden Indonesia. Salah satu alasannya, karena Prabowo bisa mengangkat derajad ekonomi Indonesia, khusus ekonomi kecil dan pengusaha pribumi, lebih baik dari sekarang.
Bos klub sepak bola Persegres Gresik ini optimis kalau Prabowo bisa membawa perekonomian Indonesia melesat selama masa kepemimpinannya. Sebab, selain sebagai pensiunan tentara, Prabowo juga berasal dari keluarga pebisnis pribumi yang sudah terbukti kehandalannya.
"Jadi tidak ada alasan bagi saya, untuk tidak mendukung Pak Prabowo. Saya lakukan ini semua, karena semata-mata keyakinan saya bila jadi Presiden Pak Prabowo bisa membawa masyarakat khususnya pengusaha pribumi bisa lebih baik," ujarnya dengan nada serisu, Selasa (13/05).
Selain bakal memasang baliho berbagai ukuran di seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik, sambung H. Ipung, pihaknya juga akan menyiapkan segala sesuatu untuk kepentingan kampanye Prabowo di Gresik. Semua ini, diambilkan dari dana pribadinya, tanpa melibatkan partai apapun. "Saya sudah siapkan anggaran khusus, untuk menyambut Pileg guna memenangkan Prabowo," tandasnya.(sho)

Hanya 1 Incumbent Lolos 20 Besar

GRESIK-Tim seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) hanya meloloskan 1 dari 4 incumbent yang menjadi peserta calom komisioner KPUD Gresik periode 2014-2019. Hal tersebut sesuai dengan penetapan dati Timsel yang diumumkan Selasa (13/05).
Ketua Tim Seleksi (Timsel) calon KPUD Gresik,, Dr Abdul Chalik mengatakan Ketua KPUD Gresik, Alimin SH MH memang dipastikan tidak lolos pada tahap penyaringan 20 besar. Namun, pihaknya tidak mau menyebutkan apa yang menjadi permasalahannya. "Yang jelas, Pak Alimin tidak lolos, dari KPUD hanya Akhmad Roni yang berhasil lolos ke 20 besar," ujarnya,
Dikatakan Dr Abdul Calik, bahwa, tidak lolosnya Ketua KPUD Gresik bukan lantaran sehari sebelumnya ada demo yang dilakukan LSM maupun pengaduan dari masyarakat. Namun, berdasarkan skor yang ada, nilainya kalah dengan yang lainnya. "Bukan karena hal itu, karena yang menjadi pertimbangan utama adalah nilai akumulatif dari masing-masing tes,"kelitnya
Dari incumbent komisioner KPUD Gresik yang mendaftar lagi yakni Alimin, M.Faizin, Akmad Roni dan Wahyani. Sedangkan anggota Panwaslu Gresik hanya Ismail Hariyanto yang tidak lolos. Kedua anggota yang lolos yakni Elvita Yulianti dan Ketua Panwaslu Abdul Sidiq Notonegoro.
Dari 50 orang yang mengikuti tes, kata Khalik, satu diantaranya mengundurkan diri saat menjalani tes psikiater. Sedangkan, untuk nilai hasil tes, pihaknya secara aturan yang ada memang tidak boleh membocorkannya pada publik. "Bukannya tidak transparan, namun ini lebih karena aturan yang ada," katanya.(sho)

‪Tak Mau Lapor, Panwas Tak Lanjutkan Kasus Kecurangan di Pantenan

GRESIK– Panitia pengawas pemilu (Panbwaslu) Gresik tak dapat memutuskan polemik adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) 2014 di Desa Pantenan, Kecamatan Panceng.
Pasalnya, saksi tersebut tidak mau dijadikan sebagai pelapor dan melaporkan siapa yang melakukan pencoblosan.
"Kalau tidak ada yang menjadi pelapor tindakan apa yang bisa kami lakukan,"ujar Komisioner Panwaslu Gresik, Elvita Yulianti kepada awak media, Selasa (29/04)
Penegasan tersebut setelah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forkot kembali mendatangi kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Gresik dengan membawa serta saksi mata. Namun, karena saksi mata tersebut tidak mau menjadi pelapor.
Sebelumnya dialkukan rapat tertutup yang berlangsung tegang lantaran kesaksian dari saksi yang didatangkan Forkot dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) tidak sesuai.
Selang beberapa saat, saksi tersebut keluar dari ruang rapat karena tidak mau melanjutkan debat kusir.
"Saya tidak mau berdebat kusir, kalau memang saya dibutuhkan sebagai saksi silahkan undang saya secara resmi," ujar Musa, saksi mata..
Sedangkan Al Ushudi dari Forkot yang mendampingi mengatakan pihaknya memang menemukan adanya kejanggalan dalam kasus ini. Pasalnya, keterangan dari saksi yang dibawa tidak sama dengan laporan Panwascam ke Panwaslu.
"Kronologi yang disebutkan dalam laporan Panwascam tidak sesuai dengan keterangan saksi," terangnya.
Dalam laporan Panwascam Panceng sudah memanggil Musa untuk memberikan keterangan. Namun Musa tidak mau. Sedangkan pengakuan Musa, lanjut Ushudi, tidak pernah mendapatkan surat panggilan dari Panwascam tersebut. "Musa tidak pernah dipanggil Panwas, namun Musa sudah menceritakan kronologis kejadian tersebut kepada Panwas usai kejadian namun tidak ada tindakan," ungkapnya.
Kalau memang tidak ada tindakan dari Panwaslu, sambung Ushudi, pihaknya mengancam akan mengadukan hal ini pada dewan kode etik penyelenggara pemilu (DKPP). Pasalnya, pihaknya meyakini adanya kesalahan penyelenggara dalam kasus ini.
"Tetap akan kami lanjutkan dengan melaporkan pada DKPP,"pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Panwascam Panceng Heri Arifudin kepada awak media mengatakan pihaknya sejak awal kasus ini ditemukan sudah meminta saksi tersebut untuk menjadi pelapor. Namun,saksi tersebut tidak mau sehingga hal ini diselesaikan di tempat.
"Semua penyelenggara termasuk Muspika sudah mengetahui kasus ini, dan sepakat untuk menjadikan surat suara yang tertangkap tangan di coblosi orang tidak dikenal ini untuk dianggap tidak sah. Dan para saksi juga sepakat," ungkapnya.(sho)

Incumbent KPU dan Anggota Panwaslu Gresik Lolos

GRESIK-Animo masyarakat untuk menjadi komisioner penyelenggara pemilu di Kabupaten Gresik cukup tinggi. Buktinya, sebanyak 53 orang mendaftar ke tim seleksi (Timsel) calon anggota komisi pemilihan umum (KPU) periode 2014-2019.
Ternyata, hasil keputusan timsel yang lolos seleksi administrasi sebanyak 50 pendaftar. Dengan demikian, hanya 3 peserta yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi.
"Jumlah yang daftar mulai pembukaan 21-25 April, sebanyak 53 orang. Termasuk 4 incumbent anggota KPU Gresik dan mantan anggota KPU Gresik yakni Nur Fakih. Pendaftar juga dengan berbagai latar belakang, termasuk Panwas dan PPK. Bahkan tiga anggota Panwaslu Kabupaten Gresik ikut mendaftar,"ungkap Ketua Timsel, Dr. Abdul Chalik didampingi anggotanya di kantor timsel,Senin (28/04).
Dijelaskannya, faktor yang membuat 3 pendaftar yang tak lolos seleksi administrasi karena tidak memeuhi passing grade pada angka 11 yang meliputi pembuatan makalah maupun ijazah.
"Ada juga makalahnya terlalu sedikit dan sangat pendek. Mereka sama sekali tidak memenuhi,"paparnya.
Sebenarnya, kata Abdul Chalik, passing grade awalnya dipatok pada angka 15. Tetapi dengan pertimbangan yang matang dan melihat pendaftar, akhirnya passing grade diturunkan 4 angka. Penurunan khususnya berkaitan dengan penilaian membuat makalah.
"Juklak (petunjuk pelaksanaan) maupun juknis (petunjuk teknis) sesuai aturan maka khusus makalah diserahkan ke kami. Maka khusus penilaian untuk standar makalah, menjadi kewenangan timsel,"tegasnya
Dijelaskan, pendaftar yang lolos seleksi administratif maka Rabu (30/04) mengikuti tes tulis. Kemudian pada 2-3 Mei akan diselenggarakan tes kesehatan di RSUD Ibnu Sina
"Dilanjutkan tes psikologi pada 6-5 Mei oleh Tim AL dari Juanda dan dteruskan tes wawancara,"tegasnya.(sho)

Diragukan, Integritas dan Independensi Timsel KPU Gresik

GRESIK-Integritas dan independendi Tim Seleksi (Timsel) komisinoner komisi pemilihan umum (KPU) Gresik oeriode 2014-2019 mulai diragukan. Pasalnya, beredar rumor kalau jatah 5 kursi komisioner penyelenggara pemilu tersebut sudah diploting sebelum seleksi. Sehingga, seleksi yang dibuka Timsel hanya sebagai alasan administratif yuridis.
Menurut Ketua PC PMII Gresik M Asroul Faizin,bahwa, sudah bukan rahasia lagi kalau jatah kursi 5 komisioner KPU Gresik sudah menjadi ploting kelompok tertentu. Bahkan kompsisinya juga sudah di desain yaitu tiga, satu dan satu.
"Kami menolak. Lebih baik tidak perlu seleksi, bila memang jatah lima kursi sudah diplot. Apabila semua ini benar, asas keadilan dan penilaian berdasar kualitas dan kuantitas personil perserta tidak akan berlaku. Yang berlaku koneksitas," ungkapnya kepada awak media, Minggu, (27/04).
Faizin sangat menyayangkan karena t KPU adalah penyelenggara pesta demokrasi lima tahunan.Kalau penyelenggaranya dihasilkan dati hasil KKN, maka hasilnya atau out put yang dihasilkan juga tidak jauh-jauh dari istilah KKN.
"Lebih baik Timsel KPU Gresik dibubarkan. Tidak ada Timsel, biar tidak menghambur-hamburkan anggaran negara," tegas M Asroul Faizin.
Hingga penutupan pendaftaran Jumat (25/04), jumlah pelamar mencapai 45 orang di kantor Timsel. Jumlah ini melebihi kuota yang ditentukan aturan. Selain masyarakat biasa, para Komisioner incumbent dari KPU maupun Panwaslu mencalonkan diri.
Diantara komisioner KPU dan Panwas incumbent yang melakukan pendaftaran kembali ada Katua KPU Alimin, Komisioner KPU Akhmad Roni, Ahmad Wahyani dan Moh Faizin. Sedangkan untuk Panwaslu Gresik ada Abdul Sidiq Notonegoro, Elbita Yuliati dan Ismail Hariyanto.
Informasi yang beredar di kalangan peserta komposisi yang diplot tersebut tiga kursi jatah dari organisasi HMI, satu kursi dari NU dan satu lagi dari Muhammadiyah. komposisi itulah yang sempat membuat gerah masyrakat dan peserta. Karena dinilai jauh dari rasa keadilan.
"Keingina saya mau mendaftar. Sehingga saya punya peluang untuk menggugat Timsel, bila jatah kursi memang benar sudah terpenuhi. Ini sangat merugikan masyrakat," seloroh Dosen Universitas Gresik.
Ahmad Suyanto kepada awak media,
Semnetara itu, salah satu anggota Timsel KPU Gresik, Diana Indriati kepada awak media mengaku menolak anggapan jatah kursi terpenuhi. Menurutnya, Timsel melakukan seleksi tanpa pandang dari mana asal peserta. Bagi Timsel, peserta tersebut harus lulus tes tulis, tes kesehatan dan tes psikologi.
"Tugas kami hanya menyaring hingga sepuluh besar. Selanjutnya penentuan lima anggota KPU dilakukan provinsi. Jadi kami jamin tidak ada titipan," tukasnya.
Hal senada diungkapkan anggota Timsel yang juga Ketua PD Muhamadiyah Gresik, M In'am yang mengatakan bahwa jumlah pendaftar dihari terakhir ini sudah mencapai kuota. Sehingga, pihaknya bisa melanjutkan pada tahap selanjutnya.
"Tahap selanjutnya akan dilakukan tes tulis di salah satu hotel di Gresik dan tes kesehatan di RSUD Ibnu Sina yang biayanya berasal dari APBN," jelasnya.
In'am menambahkan, setelah seluruh tes dilakukan, pihaknya bersama anggota Timsel yang lain akan menentukan 10 besar untuk disampaikan kepada KPU Jatim. Kemudian, KPU Jatim yang akan menyeleksi hingga menyisakan lima orang untuk ditetapkan menjadi Komisioner KPU yang baru.
"Kami hanya menetapkan 10 orang, untuk penentuannya tetap melalui rapat pleno KPU Jatim," pungkasnya.(sho).

Baru 13 Pendaftar Serahkan Berkas ke Timsel KPU

GRESIK- Menjelang hari terakhir pendaftaran calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik, baru 13 orang yang resmi menyerahkan berkas kepada Tim Seleksi (Timsel) KPU Gresik.
Realitas ini membuat perekrutan calon anggota KPU terancam molor hingga 2 Mei mendatang.
Dari pantauan, kantor Timsel kondisinya masih sepi, baru ada 13 orang yang menyerahkan berkas pendaftaran. Salah satunya, Komisioner incumbent yang resmi mendaftarkan diri kembali menjadi anggota KPU. Padahal, sesuai aturan kalau pendaftar tidak memenuhi kuota yang ditetapkan harus diundur.
Ketua Tim Seleksi, Abdul Chalik kepada awak media mengatakan sesuai aturan yang ada memang jumlah pendaftaran yang ditetapkan adalah 30 orang. Kalau hingga penutupan jumlah ini tidak terpenuhi, pihaknya akan langsung mengeluarkan kebijakan untuk mengundur jadwal pendaftaran. "Kalau sesuai aturan kami boleh mengundur hingga tujuh hari kerja atau hingga 2 Mei mendatang," ujarnya kepada awak media Kamis (24/04)..
Dia juga mengakui kalau baru 13 orang yang mendaftar. Salah satunya,sambung Abdul Chalik, , komisioner lama yaknu Moh Faizin yang sudah menyerahkan berkas. "Baru ada 13 yang menyerahkan berkas, dan semuanya mendapatkan formulir dari internet bukan yang mengambil di kantor," ungkapnya.
Kendati demikian, Chalik tetap optimis jumlah pendaftar calon Komisioner KPUD Gresik akan membludak di hari terakhir (25/4). Pasalnya, lanjut dia, masyarakat yang mengambil formulir di kantor jumlahnya mencapai 35 orang. "Biasanya hari terakhir pendaftarannya membludak, sehingga saya tetap optimis akan mencapai kuota," terangnya.
Sementara itu, Komisioner incumbent hanya 2 orang yang sudah memastikan mengikuti seleksi dari 5 orang. Selain Faizin yang sudah menyerahkan berkas, juga Ahmad Wahyani segera menyerahkan berkas kepada Timsel.
"Saya belum menyerahkan berkas, besok (Jum'at-red) rencananya saya baru datang ke kantor Timsel,"tuturnya.(sho).

Jelang Rekapitulasi Akhir, KPUD Gresik Dijaga Ketat

GRESIK-Rekapitulasi suara terakhir ditingkat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Gresik yang direncanakan berlangsung Sabtu (19/04) dikhawatirkan konstelasi bakal panas seperti halnya yang terjadi pada perhitungan surat suara di tingkat desa (PPS) dan kecamatan (PPK).
Untuk itu, aparat keamanan dari Polisi Resort (Polres) Gresik mengerahkan puluhan anggotanya untuk mengamankan kantor lembaga penyelenggara pemilu tersebut, Jum'at (18/04).
Dari pantaun, hasil rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan sudah mulai dikirimkan.Untuk menghindari adanya kekisruhan dalam penyelenggaran rekapitulasi terakhir di KPUD Gresik, pihak penyelenggara meminta bantuan Polres Gresik untuk melakukan pengamanan.
Sekertaris KPUD Gresik, Ahmad Fahrudin kepada awak media mengatakan pihaknya meminta bantuan dari Polres Gresik untuk melakukan pengamanan. Pasalnya, mulai hari Rabu (18/04) lalu, , rekapitulasi Panitia pemilihan kecamatan (PPK) sudah mulai dikirimkan ke kantor KPUD Gresik. "Kami memang yang meminta pihak kepolisian untuk melakukan penjagaan, soalnya kami tidak ingin terjadi sesuatu," ujarnya..
Dikatakan, personil kepolisian yang diminta untuk melakukan penjagaan berjumlah 20 hingga 30 orang tergantung situasi dan kondisinya. Mereka mulai berjaga-jaga dari Rabu hingga Senin (21/04) mendatang. "Mereka akan berjaga 24 jam nonstop selama proses rekapitulasi ini berlangsung di kantor KPUD Gresik,"imbuhnya.
Ditambahaknnya, rekapitulasi akan dilakukan mulai Sabtu (19/04) dengan mengundang seluruh saksi partai, saksi Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda) Gresik.  Hal ini agar seluruh elemen masyarakat Gresik dapat menilai hasil perhitungan pileg  2014 ini.
"Kami undang semua, soalnya ini juga penentuan siapa-siapa yang akan menjadi wakil rakyat," terangnya.
Sementara itu, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPUD Gresik Akhmad Roni mengatakan pihaknya menjamin bahwa plano perhitungan suara dari tingkat TPS hingga PPK akan aman. Sehingga, transparansi dalam pemilihan legislatif ini tetap terjaga.
"Kami pastikan semuanya aman, dan kami juga tidak akan melakukan tindakan yang melanggar aturan," ungkapnya.
Hasil rekapitulasi tingkat KPU ini, sambung Roni, sebenarnya sudah bisa dilihat pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Sehingga, hasil dari PPK akan kembali dihitung untuk dijadikan satu.
"Tidak mungkin berbeda, kan semuanya sudah dilakukan sejak di kecamatan,"pungkasnya.(sho).

Timsel Buka Pendaftraan Calon Komisioner KPU Gresik

GRESIK-Menjelang berakhirnya jabatan komisioner komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Gresik periode 2009-2014, tim seleksi (Timsel) membuka pendaftaran bagi masyarakat Gresik untuk komisioner KPUD Gresik periode 2014-2019.
"KPUD Gresik berakhir pada bulan Juni dan yang baru akan dilantik 12 Juni ini. Kita membuka pendaftaran mulai hingga 25 April ini,"ujar Ketua Timsel KPUD Gresik, Dr. Abdul Chalik dalam keterangannya, Senin (14/04).
Ditambahkan, pendaftaran tersebut terbuka bagi masyarakat dengan ketentuan minimal berusia 30 tahun dan ber-KTP Gresik. Selain itu, seorang pendaftar tidak terlibat sebagai pengurus partai politik sekurang+kurangnya 5 tahun.
"Pengumunan juga akan kita sebarkan di Kecamatan-kecamatan,"imbuhnya.
Untuk bisa menjadi komisioner KPUD Gresik, pendaftar harus melalui beberapa tahapan. Yakni, lolos seleksi administratif, lolos tes kesehatan, lolos tes tulis maupun tes psikologi.
"Setelah lolos administrasi maupun kesehatan, kita akan umumkan 20 nama yang lolos untuk tes kesehatan, tulis maupun tes psikologi. Lalu, kita saring menjadi 10 besar yang kita serahkan ke KPU Propinsi Jatim untuk dilakukan fit and proper test dalam menentukan 5 orang komisioner nantinya,"imbuh Abdul Chalik.
Ditambahkannya, timsel KPUD Gresik menjamin independensi dalam seleksi komisioner KPUD Gresik periode 2014-2019.
"Kalau 100 persen independen, mungkin tidak bisa. Insya Allah, 99,9 persen, kita independen dalam seleksi ini,"tegasnya.
Setelah terseleksi 20 nama yang lolos, Timsel membuka pengaduan dari masyarakat terkait nama-nama yang lolos.
"Kalau ada pengaduan dari masyarakat terkait seorang calon yang lolos, kita akan tindaklanjuti kebenarannya,"tandasnya.
Adapun anggota timsel untuk menyeleksi calon komisioner KPUD Gresik berdasarkan usulan masyarakat yakni Matrui dengan latar belakang pengusaha, Ir Diana dari akademisi,
Drs M. In'am dari unsur organisasi keagamaan dan Agus Lukman Hidayat dari organisasi masyarakat.(sho)

Rusak Segel Kotak Suara, Ketua PPS Diperiksa

GRESIK-Kasus perusakan segel dan membuka kotak surat suara sebelum proses penghitungan suara ditingkat desa dalam tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 yang dilakukan oleh Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Pulo Pancikan Kecamatan Gresik, Sutrisno terus berlanjut.
Minggu (13/04), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Gresik melakukan pemeriksaan kepada Sutrisno di kantor Panwaslu Gresik yang berada di Jl. Dr Wahidin Sudiro Husodo.
Sutrisno dicecar pertanyaan oleh komisioner Panwaslu Gresik, Ismail Hariyanto. Selain itu, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kota Gresik, Agus Khumaidi juga membantu dalam pemeriksaan tersebit. Sebab, Panwascam Kota Gresik yang awalnya mendapat laporan kasus tersebut.
"Karena sudah kita serahkan ke Panwaslu Kabupaten, maka komisioner Panwaslu yang melakukan pemeriksaan,"ujar Agus Khumaidi sebelum ikut melakukan pemeriksaan di Panwaslu Gresik..
Hanya saja, sambung Agus Khumaidi, pihaknya meminta pengarahan dalam melakukan pemeriksaan pada penyidik dari Polres Gresik.
"Kita tidak biasa melakukan pemeriksaan. Makanya, kita minta bantuan pengarahan pada polisi sebelum melakukan pemeriksaan karena ada rentetan kasus lain yang lebih besar,"tuturnya.
Sutrisno sendiri sebelum menjalani pemeriksaan oleh Panwaslu Gresik kepada awak media yang menemuinya mengakui kesalahannya merusak segel kotak surat suara tanpa melakukan koordinasi dengan Kades, Panwascam Kota Gresik, saksi dari parpol maupun anggota PPS lainya.
"Saya memang salah karena tidak melakukan koordinasi. Tapi, tidak ada yang berubah kok,"ujarnya.
Selain memeriksa Sutrisno, Panwaslu Gresik juga memanggil Kepala Desa Pulopancikan, Sugiyanto untuk dimintai keterangan oleh Elvita Yuliantu, komisioner Panwaslu Gresik lainnya.
Kades Sugianto yang datang ke kantor Panwaslu Gresik, dicecar 18 poin pertanyaan terkait kapasitasnya selaku kepala desa sampai munculnya kasus tersebut.
"Kades sendiri mulai awal merasa janggal karena penyebaran C6 atau undangan untuk pemiluh tidak pernah diajak koordinasi oleh Sutrisno. Sehingga, tidak mengetahui siapa saja penduduknya yang sudah pindah ataupun meninggal. Sebab, kades melihat masih banyak undangan yang menumpuk di posko panitia pemungutan suara (PPS),"papar Elvita Yulianti.
Dijelaskan, Kades Sugianto termasuk baru menjabat sehingga kurang terlibat sejak awal. Selain itu, dia tidak ingin masuk ke ranah yang menjadi kewenangan KPPS.
"Kades tidak mau masuk dalam ranah itu. Tapi, dia melihat sampai H-1 pelaksanaan coblosan, banyak undangan yang belum tersebar. Padahal, H-3 harus sudah tersebar,"paparnya.
Diakui Elvita, sesuai aturan memang tidak ada kewajiban PPS maupun kades untuk melakukan koordinasi. Tetapi, aturan tanpa tertulis seharusnya ada koordinasi untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu.
Sekadar diketahui, kasus pengerusakan segel dan membuka surat suara oleh Ketua PPS, Sutrisno dilakukan ketika kotak suara disimpan di balai desa Pulopancikan. Ketika suasana sedang sepi, Sutrisno membuka sendiri kotak suara. Tapi, kasus mencuat karena Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Panwascam Kota Gresik mendapat laporan dari masyarakat dan meneruskan ke Panwascam Kota Gresik untuk mengusut tuntas.(sho)

Sediakan Doorprize untuk Coblos Ulang

GRESIK-Kendati pelaksanaan pemungutan suara ulang dilakukan pada hari Minggu (15/04) tetapi tidak seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS) 04 di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas.
Sebab, dari 407 warga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 04, hanya 320 pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
Padahal, KPPS menyediakan banyak doorprize yang diundi bagi warga yang datang ke TPS dan hadiah diundi seusai menggunakan hak pilihnya dan penghitungan suara.
"Kita berikan hadiahnya setelah pencoblosan. Kalau diberikan sebelum penghitungan suara, kita salah,"ujar Ketua KPPS 04, Dewi Qoyyumah dengan tersenyum, Minggu (15/04).
Ditambahkan, sebanyak 71 doorprize diberikan pada masyarakat. Ada beras, peralatan minum, tempat makan, sarung dan banyak lainnya
Namun, kata Dewi Qoyyumah, hadiah tersebut bukan berasal dari KPPS. Melainkan sumbangan atau partispasi dari Camat, Sekdes Klangonan dan Kepala Desa Klangonan.
"Hadiah diberikan supaya masyarakat aktif menggunakan hak suaranya,"imbuh Dewi Qoyyumah.
Diakui Dewi Qoyyumah, tingkat partisipasi masyarakat untuk coblos ulang ini lebih rendah dibandingkan pada coblosan Rabu (09/04) lalu.
"Kalau coblosan lalu, yang hadir sebanyak 353 orang,"tuturnya.
Dari pantauan, sebenarnya ada masyarakat yang akhirnya tak dapat menggunakan hak pilihnya. Sebab, mereka datang pukul 13.05 WIB, setelah KPPS melalui pengeras suara mengumumkan kalau proses pemungutan sudah ditutup. Tak pelak, mereka yang hadir ditolak oleh KPPS.
Sekadar diketahui, TPS 04 Desa Klangonan dilakukan coblos ulang khusus tingkat DPRD Propinsi sebab surat suaranya tertukar. Surat yang seharusnya DPRD Propinsi Dapil X (Gresik-Lamomgan) tertukar dengan surat suara untuk Dapil Jombang-Nganjuk.(sho)

Separuh Wajah Baru Diprediksi Isi Kursi DPRD Gresik

GRESIK-Kendati hasil pemilihan umum legisllatif (Pileg) 2014 belium ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Gresik, tetapi badan pemenangan pemilu (Bapilu)maupun Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) dari beberapa partai politik (parpol) mengindikasikan hampir separuh wajah-wajah baru bakal mengisi kursi di DPRD Gresik periode 2014-2019 mendatang.
Sebaliknya, separuh anggota legislatif (Caleg) yang masih menjabat dan mencalonkan lagi (incumbent) harus rela meninggalkan kursinya setelah terdepak oleh caleg baru.
"Dari sekitar 41 caleg (calon legislatif) incumbent, sekitar 23 orang peluangnya sangat besar terpilih kembali," ujar Ketua Bapilu DPC PDIP Gresik, Mujid Riduan dengan nada serius, Jun'at (12/04).
Dijelaskan Wakil Ketua Komisi D DPRD Gresik itu, dari sekitar 50 anggota legislatif hanya 9 yang tidak mencalonkan diri dalam Pileg 2014 ini. Yakni 1 legislator dari Partai Buruh dan 5 legislator dari PKNU karena parpolnya tak lolos sebagai kontestan. Ada 3 orang tak mencalonkan diri yakni Uman SH dan Hamim Mubhan dan Budhi Notoprojo. Sedangkan 2 legislator lainnya naik kasta dengan menjadi Caleg untuk jatah kursi DPpRD Jatim yakni Asnun Taufiq dan Chumaidi Maun.
Dari catatan sementara yang sudah dikantongi Bapilu DPC PDIP Gresik, sambung Mujid Riduan, incumnbet yang terancam hengkang dari kursi DPRD Gresik yakni Suwarno, Nasir Cholil dan Muhadjir dari F-PKB. Dari F-PD yakni Mussafa', Akhwan, Ahmad Fauzi dan Susiyanto. Untuk politisi dari PDIP yakni Mustofah dan Siti Muafiyah. Sedangkan dari Partai Golkar yakni Olan Sapudi dan Legislatir dari PPP yakni Asy'ari serta Mubin dari PAN.
"Sebagian sudah saya coba konfirmasi dan tampak lemas dengan perolehan suaranya di masing-masing dapil (daerah pemilihan),"tukas Mujid Riduan.
Hal yang sama diakui oleh Ketua LPP DPC PKB Gresik, Abdul Qodir. Bahkan, jumlah incumbent yang nasibnya diujung tanduk berasal dari caleg PKB Gresik.
"Data sementara memang seperti itu,"tandasnya.
Sedangkan incumbent yang sementara aman yakni Nurhamim, Abdul Hamid, Asroin Widyana, Miftahol Jannah dan Suparno Diantoro dari Partai Golkar. Kemudian, Syaiful Fuad, Edy Santoso, Akhnan dan Suberi dari Partai Demokrat. Untuk PKB yakni Zulfan Hasyim, Sudjono, Moh Syafi' AM, Wafiroh Ma'shum, dan Abdul Qodir. Dari PPP yakni Mustaqim, Sumardi dan Titin Hamidah. Sedangkan politisi dari PAN yakni M. Reban. Mustajab dan Faqih Usman. Incumbent dari PDIP yakni Hadi Kusono, Ahmad Kusrianto, Mujid Riduan dan Jumanto. Politisi wanita dari Partai Gerindra, Nur Saidah juga sangat kuat melenggang kembali.(sho)

Surat Suara Tertukar, 1.192 Pemilih Lakukan Coblos Ulang

GRESIK-Partai-partai politik yang menjadi kontestan dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 diundang oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Gresik untuk diminta masukan terkait coblosan ulang untuk kuota kursi DPRD Gresik.
Pasalnya, laporan dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) yang menemukan adanya surat suara tertukar dibeberapa tempat pemungutan suara (TPS).
Sedikitnya, 1.192 pemilih harus melakukan pencoblosan surat suara yang tertukar.
Dari data yang berhasil dihimpun, terdapat 3 TPS yang berada di daerah pemilihan (dapil) VI yang meliputi Dukun-Panceng dan Ujung Pangkah. Selain itu, temuan juga terjadi di dapil I (Gresik-Kebomas) harus melakukan pencoblosan ulang. Hal ini setelah adanya temuan bahwa surat suara yang tertukar masing-masing TPS berjumlah 25 surat suara sudah ada yang digunakan.
Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPUD Gresik Akhmad Roni kepada awak media, Kamis (10/04) mengatakan, bahwa, pihaknya sudah meminta persetujuan kepada seluruh partai terkait jadwal pelaksanaan pemungutan ulang.
Dari pertemuan kali ini, disepakati untuk melakukan pemilihan ulang pada Minggu atau tanggal 13 April luas.
"Untuk waktu pemungutan ulang kami masih menunggu hasil rapat pleno, sedangkan kesepakatan sementara antar parpol dan penyelenggara memang 13 April," ujarnya seusai rapat dengan parpol,.
Dikatakan, TPS yang akan dilakukan pemungutan ulang ini antara lain TPS 4 Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas, TPS 9 dan TPS 12 Desa Lowayu, Kecamatan Dukun. Sebab, surat auara yang dicoblos pemiliha ernyata berbeda dapil.
"Kalau yang TPS Klangonan hanya DPRD Provinsi saja yang dilakukan pemungutan ulang, sedangkan di Lowayu hanya untuk DPRD Kabupaten," tuturnya.
Lebih lanjut, kata dia, sesuai dengan data yang ada di DPT 1.192 orang dari tiga TPS yang akan melakukan pencoblosan ulang. Dengan rincian, 406 orang berada di TPS 4 Kelangonan, 431 di TPS 9 dan 392 berada di TPS 12.
"Jumlah ini lumayan besar, sehingga sangat menentukan suara perolehan masing-masing caleg,"imbuhnya.
Terkait jumlah surat suara yang digunakan menurut Roni sebenarnya tidak terlalu banyak. Pasalnya, dari 25 surat suara salah yang berada di TPS 9 baru digunakan tiga, sedangkan di TPS 12 baru digunakan enam surat saja. Namun, lanjut dia, sesuai dengan Surat Edaran (SE) 306, berapapun jumlah surat suara salah yang digunakan harus dilakukan pencoblosan ulang. "Ini sesuai aturan, soalnya meskipun hanya digunakan satu tetap harus pencoblosan ulang," ungkapnya.
Roni menambahkan, pemilihan tanggal 13 ini lantaran pihaknya khawatir kalau para pemilih enggan melakukan pemilihan lagi. Sehingga, dengan dipilihnya hari libur ini akan sedikit memudahkan pemilih untuk kembali datang ke TPS.
"Biasanya pemilih akan menurun dalam pemungutan ulang, sehingga akan kami usahakan pada hari libur,"pungkasnya.(sho)

PKB Desak Camat Balongpanggang Ditindak Tegas

GRESIK-Dugaan Camat Balongpanggang yang mengintruksikan perangkat desa untuk mencari suara bagi salah satu partai politik (parpol) membuat DPC PKB Gresik meradang.
Untuk itu, DPC ,PKB Gresik mendesak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Gresik untuk mengusut tuntas permasalahan yang membuat kepercayaan publik pada pemerintahan semakin anjlok.
"Kita mnta dilanjutkan dan diproses
Kalau aparat terkait tidak tegas dalam menyelesaikan masalah ini, kita khawatir rakyat semakin tidak percaya. Bagaimana pada pelaksanaan Pilpres nanti maupun Pilkada Gresik nanti."tandas Wakil Ketua DPC PKB Gresik, Drs. Ainur Rofiq MM dengan nada tinggi, Kamis (10/04).
Ditambahkannya, sikap tegas untuk mengusut tuntas kasus tersebut, bakal menjadi shock teraphy bagi camat-camat lain dan pejabat yang lain agar independen dan tak menyalahgunakan kewenangannya.
"Pejabat jangan asal bapak senang (ABS) saja dan menjadi herder-herder dari penguasa,"kecamnya.
Ainur Rofiq juga menghimbau kepada masyarakat agar tak mematuhi instruksi dari pejabat yang tidak independen dan bermain politik prkatis.
"Kalau camat tidak jujur, tak ada kewajiban untuk taa,"katany.t
Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Gresik bakal memanggil Camat Balongpanggang. Khoirul Anam untuk klarifikasi masalah tersebut.
"Setelah mendapatkan telpon dari Pak H.M Syafi' AM, yang bersangkutan langsung saya klarifikasi," tegas Kepala Inspekorat Kabupaten Gresik, Djoko Sulistyo kepada awak media. Ditambahkannya, Camat Balongpanggang Khoirul Anam, tidak mengatakan seperti yang dituduhkan oleh Moh Syafi' AM.
"Agar jelas masalahnya, maka dalam waktu dekat akan kami klarifikasi, kepada kedua bela pihak"tukas Djoko.
Menurut ketarangan Khoirul Anam, bahwa, dia berpesan kepada perangkat desa , agar diwilayahknya itu tertib, aman dan kondusif,
"Itu sesuai pesan pak Bupati, agar wilayahnya kondusif,"tutur Djoko Sulis menirukan.
Seperti diketahui, Caleg PKB H.Moh Syafi' AM, SH bakal melaporkan Camat Balongpanggang, Khoirul Anam karena diduga menginstruksikan terhadap sejumlah perangkat desa agar memilih salah satu partai politik dalam Pileg 2014 ini. (sho)

Camat Balongpanggang Dituding Kondisikan Pilih Parpol Penguasa

GRESIK-Independensi aparat pemerintahan di Kabupaten Gresik, sangat diragukan netralitasnya. Sebab, ada dugaan kuat kalau pejabat di lingkungan Pemkab Gresik secara terselubung bermain politik praktis dengan mendukung dan berusaha memenangkan partai politik (parpol) dari penguasa pemerintah daerah.
Hal tersebut disinyalir dilakukan oleh Camat Balongpanggang, Khoirul Anam yang melakukan instruksi terhadap sejumlah perangkat desa di Kecamatan Balongpanggang, agar memilih salah satu partai politik (parpol). Untuk itu, dia, terancam di laporkan Caleg PKB, Moh Syafi' AM, SH.
"Sudah, saya laporkan Camat Balongpanggang, Khoirul Anam ke Inspektorat Kabupaten Gresik tetapi melalui telpon. Nanti, kalau sudah masuk kerja, akan saya laporkan resmi," ujar Moh Syafi' dengan nada sengit kepada awak media, Rabu (09/04).
Ditambahkan caleg DPRD Gresik Dapil 4 (Balongpanggang, Cerme, Benjeng dan Duduksampeyan) itu, modus yang dilakukan camat dengan mengumpulkan perangkat dan kepala desa.
Selanjutnya Camat, mengintruksikan kepada mereka untuk mencari 100 suara untuk Partai Golkar.
"Tolong carikan suara untuk Golkar 100 suara,"kata Ketua F-PKB menirukan instruksi camat Khoirul Anam.
Menrurutnya, Camat sebagai pejabat pemerintahan tidak pantas dan tak bileh melakukan politik praktis.
" Kasus ini saya minta Inspektorat menindaklanjuti. Kalau hanya satu desa mungkin saya masih menyadari. Tapi ini ada tiga desa. Jadi cukup kuat untuk melaporkan"tukasnya. Saya juga sudah siap saksi untuk melaporkan Camat Balongpanggang, Khoirul Anam terkait intruksi mencoblos salah satu partai,"tegasnya dengan berapi-api.
Selain itu, sambung Moh Syafi', bahwa, dia akan melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Gresik dan Kepolisian terkait intruksi kepada perangkat desa untuk memilih salah satu partai itu.
"Ini tidak main-main,"ucap politisi asal Kecamatan Balongpanggang itu.
Sementara itu, Camat Balongpanggang, Khoirul Anam kepada awak media membantah tudingan tersebut.
"Itu tidak benar. Saya tidak pernah mengitruksikan kepada perangkat untuk memilik salah satu partai ,"katanya.
Hanya saja, kata Khoirul Anam, pihak memang mengitruksikan sesuai pesan Bupati supaya setiap TPS tertib aman dan kondusif.
"Pesan Bapak (Bupati-red), agar setiap TPS diwilayahnya tertib, aman dan kondusif, memang kami akui" jawabnya.(sho)

Panwaslu Bakal Panggil TS yang Rumahnya Jadi Tempat Bagi-bagi Sembako Politik

GRESIK-Temuan dugaan money politik dalam bentuk paket sembako terus berlanjut. Pasalnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Gresik berencana akan memanggil saksi yang diduga tim sukses setelah rumahnya dijadikan tempat bagi-bagi sembako tersebut.‬
‪Dari data yang berhasil dihimpun, selain menemukan sembako yang berisi beras, gula dan Mie instan. Panwaslu Gresik juga menemukan adanya specimen yang berisi nama caleg dapil I (Gresik-Kebomas).
‪Komisioner Divisi Pengawasan Panwaslu Gresik, Hariyanto Ismail kepada awak media, Selasa (08/04) mengatakan pihaknya memang menemukan barang bukti berupa speciman salah satu caleg. Sehingga, hal ini semakin mencuatkan adanya tindak pidana money politik. '
'Saat ini kami masih melakukan pengkajian bukti-bukti yang ada,'' ujarnya..‬
‪Dikatakan, pada Rabu (09/04), pihaknya berencana akan memanggil saksi yang rumahnya digunakan untuk bagi-bagi sembako. Orang tersebut bernama Masriyanto yang beralamat di Kelurahan Tlogopojok Kecamatan Gresik.
''Kalau tidak Rabu mungkin Kamis,saksi akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait kebenaran bagi-bagi sembako tersebut,'' terangnya.
‪Dari hasil laporan Panwascam Gresik, kata Hariyanto, baru ada satu saksi yang jelas-jelas sudah membagi-bagikan sembako tersebut. Kendati demikian, pihaknya akan terus melakukan pengembangan agar kasus tersebut tuntas.
''Masih kami minta untuk terus mengumpulkan bukti, sehingga kasus ini bisa segera diselesaikan,'' imbuhnya.
‪Di tempat yang sama, Ketua Panwaslu Gresik Sidiq Notonegoro membenarkan bahwa dalam bukti yang diserahkan Panwascam Gresik ada specimen milik salah satu caleg Demokrat dari dapil I. Namun, pihaknya belum berani menyimpulkan apakah sembako itu benar-benar milik caleg tersebut atau tidak.
''Bisa jadi ini kampanye hitam untuk menjatuhkan caleg tersebut. Sehingga pihaknya akan terus melakukan pengkajian barang bukti yang ada,'' tuturnya.‬(sho)

Panwas Tangkap Basah TS Caleg Incumbent Bagi-bagi Sembako Politik

GRESIK-Berbagai cara dilakukan calon anggota legislatif (Caleg) agar mendapatkan suara dari pemilih dalam Pemilu Legislatif (pileg) 2014.
Namun,cara yang digunakan salah dan melanggar aturan, seorang yang diduga tim sukses (TS) dari salah satu caleg incumbent terancam hukuman pidana. Pasalnya, TS tersebut ditengarai sudah melakukan money politics dengan membagi-bagikan paket sembako.
Data yang berhasil dihimpun, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Gresik berhasil menangkap TS salah satu caleg incumbent pada saat membagi-bagikan sembako kepada warga sekitar pada Sabtu (05/04) lalu.
Panwascam yang datang bersama anggota kepolisian langsung melakukan penyitaan terhadap barang bukti (BB) yang ada. Saat ini, barang bukti tersebut diamankan di kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Gresik.
Ketua Panwascam Gresik, Agus Chumaidi kepada awak media mengatakan bahwa pihaknya memang menemukan adanya praktik money politics yang dilakukan salah seorang caleg incumbent.
"Kami memang menangkap basah prilaku money politk, hal ini merupakan hasil pengembangan dari laporan warga kepada kami," ujarnya.
Sembako yang berhasil diamankan jumlahnya mencapai 49 paket yang berisi beras 2,5 kilogram, mie empat bungkus dan 1 kg gula pasir. Selain itu, pihaknya juga mengamankan satu alat bukti berupa gambar salah satu caleg incumbent.
"Kami juga sudah meminta keterangan pemilik rumah, dan pihaknya membenarkan bahwa ini berasal dari salah satu caleg incumbent dapil I," terangnya.
Terbongkarnya sekaligus penangkapan tersebut dilakukan setelah beberapa warga melaporkan bahwa akan ada bagi-bagi sembako caleg di Kelurahan Tlogopatut Kecamatan Gresik. Mendapati laporan ini, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan ternyata memang terbukti.
"Seluruh barang nukti sudah kami serahkan kepada Panwaslu untuk ditindaklanjuti lebih jauh,"imbuhnya.
Sementara itu, Komisioner Panwaslu Gresik, Ismail Hariyanto membenarkan adanya temuan dari Panwascam Gresik terhadap money politics berbentuk sembako tersebut.
"Barang bukti, kita amankan di kantor Panwaslu karena kantor Panwascam Gresik tidak ada tempat penyimpanan,"ujarnya dengan nada serius, Senin (07/04).
Pihaknya, sambung Hariyanto, akan melaporkan temuan tersebut kepada sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) untuk ditindaklanjuti. "Kalau memang terbukti, hal ini bisa masuk dalam kategori tindak pidana. Sehingga caleg incumbent itu bisa terancam hukuman pidana," terangnya.
Hanya saja, Hariyanto tidak berani menyebut identitas caleg tersebut. Pasalnya, hal ini perlu dilakukan penyelidikan lebih dahulu bersama Kejaksaan dan Kepolisian.
"Kalau sudah terbukti akan kami sampaikan namanya, yang jelas caleg tersebut incumbent dan berasal dari dapil I," ungkapnya.(sho)

Parpol Tak Turunkan APK, Satpol PP Turun Tangan

GRESIK- Kendati sudah memasuki masa tenang, tapi masih banyak alat peraga kampanye (APK) yang terdapat di jalan-jalan di Kabupaten Gresik. Tak mau dianggap tebang pilih, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gresik melakukan penertiban APK dibeberapa wilayah, Senin (07/04).
Penertiban ini dibagi menjadi dua, tim pertama melakukan penertiban dijalan-jalan protokol kota. Sedangkan tim lainnya melakukan pencopoton APK di wilayah Gresik bagian utara. Dari penertiban ini, Satpol PP berhasil menggaruk ribuan APK yang dianggap dapat memprovokasi pemilih selama minggu tenang ini.
Kepala Seksi (Kasi) Opsi dan Penertiban Satpol PP Gresik Rony Soebiyanto kepada awak media mengatakan penertiban yang dilakukan karena masih banyak APK yang belum diturunkan sendiri oleh masing-masing partai. Padahal, pada masa tenang ini seluruh APK yang dianggap dapat memprovokasi masyarakat harus dicopoti.
"Meskipun APK tersebut berada di ruang privasi para caleg sendiri," terangnya.
Dikatakan, penertiban kali ini dilakukan dengan membagi Panwaslu dan Satpol PP menjadi dua tim. Hal ini untuk memudahkan dalam melakukan penertiban APK yang jumlahnya cukup banyak.
"Kami bagi dua, soalnya jumlah APK cukup banyak dan tidak mungkin dicopoti dengan satu tim," ujarnya.
Hanya saj, Rony mengaku hanya bisa melakukan penertiban APK-APK yang ukurannya kecil. Sedangkan, APK yang ukuran besar akan dilakukan penertiban khusus pada malam hari. "Kami akan tertibkan malam. Soalnya tidak mungkin tertibkan pagi. Selain itu, kami juga membutuhkan alat batu karena ukuran dan letak APK yang cukup extreme," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Gresik Sidiq Notonegoro mengatakan pihaknya akan terus melakukan penertiban hingga H-1 besok. Pihaknya berjanji, seluruh APK yang dianggap memprovokasi masyarakat untuk memilih akan bersih. "Akan terus dilakukan penertiban hingga mendekati pelaksanaan pileg pada 9 April mendatang," terangnya.(sho)

Bupati Berharap Partisipasi Pemilih Naik

GRESIK-Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 di Gresik, diharapkan bisa meningkat dibandingkan saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim lalu.
Pada saat Pilgub Jatim tahun 2013 lalu, tingkat partisipasi pemilih masyarakat di Gresik mencapai 61,8 %.
"Kami memandang jumlah itu masih lebih baik, saya harap pada Pemilihan Legislatif ini, jumlahnya bisa lebih meningkat" ujar Bupati Sambari Halim saat melakukan sidak kesiapan logistik Pileg 2014 bersama Muspida Gresik, Ketua KPUD Gresik, Alimin dan Ketua Panwaslu Gresik, Sidiq Notonegoro, Senin, (07/04).
Dalam sidak dengan sampling di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme dan Desa Sidomulyo Kecamatan Sidayu. Ternyata, semua logistic Pemilu sudah terdistribusi sampai ketingkat desa.
"Saya harap camat mengecek pada semua desa kesiapan logistik pemilu ini. Saya minta laporan lengkap dengan absensi kunjungan camat pada semua desa diwilayahnya," katanya. 
Selain itu Bupati Sambari Halim juga melarang camat untuk melakukan perjalanan keluar kota.
"Sejak jauh hari larangan itu saya sampaikan. Meskipun banyak kegiatan diluar kota, tapi kami tetap melarang camat ikut kegiatan diluar kota. Supaya camat bisa berkoordinasi lebih intens untuk memantau aktivitas yang berkaitan dengan pemilu sehingga pemilu sukses,"imbuhnya.
Bupati juga mengingatkan para Panitia Pemilu yaitu PPS, PPK, KPPS serta Pemantau Pemilu agar melaksanakan proses pemilu ini dengan jujur dan adil.
Hal tersebut menanggapi himbauan Ketua KPUD Gresik Alimin agar pihak aparat desa dan seluruh panitia penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi 'operasi senyap'. 
"Produk yang dihasilkan oleh KPPS yaitu disetiap TPS ini semacam 'kitab suci'. Jadi apabila ada kesalahan ditingkat yang lebih atas maka yang paling dipakai sebagai rujukanadalah kartu pemilih tersebut," ujar Alimin.(sho)