Pasalnya, APBD Gresik selalu menyiapkan bantuan keuangan untuk program PNPM Mandiri Pedesaan sebagai pendamping program nasional tersebut.
"Fraksi PKB mengingatkan, program PNPM itu sudah berjalan bertahun-tahun. Ternyata program nasional itu kini di beberapa kecamatan sudah menempati kantor yang cukup megah.
Pertanyaannya, kantor yang ditempati untuk program PNPM mandiri pedesaan itu merupakan aset milik siapa,"ujar Chumaidi Ma'un yang membacakan PA tersebut.
F-PKB juga mempertanyakan, apakah setiap program, boleh sebagian anggarannya untuk dibelikan aset. Lants, kepemilikan aset tersebut juga harus jelas.
"Jika tidak jelas kepemilikannya, pasti ke depan akan muncul persoalan, karena program itu menyisakan masalah,"tandasnya
Ditambahkannya, Pemkab Gresik harus memberi perhatian dan peduli terhadap masalah tersebut.
Ketua F-PKB Moh Syafi' AM mengakui dalam pembahasan dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitan Daerah (Bappelitbangda) Gresik, tidak mampu menjawabnya ketika rapat di komisi.
"Kalau pengakuan dari PNPM Mandiri Perkotaan sudah jelas, tidak boleh dibelikan aset. Kalau program itu selesai, asetnya milik siapa,"tandasnya.
Sementara itu, Ketua Bappelitabangda Gresik, Herman T Sianturi ketika dikonfirmasi mengaku, bahwa, bangunan kantor yang megah tersebut. Berasal dari dana yang diputar dari masyarakat. Kemudian, pengurus PNPM Mandiri Pedesaan membeli tanah dan membangunnya dari keuntungan yang diperoleh.
"Itu hak mereka sendiri, tidak ada dana dari pemerintah. Kalau ada dana APBD yang digunakan, pasti itu urusannya dengan penegak hukum karena melakukan penyimpangan,"ujarnya.
Diakuinya, kantor tersebut berdiri diatas tanah pengurus PNPM Mandiri Pedesaan sendiri dan diatasnamakan pengurus sendiri.
"Mereka yang rapat sendiri dan memutuskan sendiri dari keintungan perputaran PNPM Mandiri Pedesaan,"pungkasnya.(sho)
Posting Komentar