Gaji Pertama Dewan Dicicil

GRESIK-Gaji pertama Anggota DPRD Gresik periode 2014-2019, akhirnya sudah cair, Senin (01/09/2014). Kendati demikian, para legislator merasa kesal. Pasalnya, sekretariat  DPRD Gresik (sekwan) hanya mencicil dengan hanya mencairkan gaji pokok. Sedangkan tunjangan komunikasi intensif (TKI)  dan Tunjangan Perumahan yang nilainya lumayan, justru tidak dicairkan.‬
Perinciannya, uang representatif Rp 1,5 juta, Tunjangan Keluarga Rp 220 ribu, Tunjangan Jabatan Rp 2,2 juta, Tunjangan beras Rp 270 tibu dan uang paket sebesar Rp 157 ribu. Sedangkan TKI yang nilainya Rp 5,3 juta dan  tunjangan perumahan  Rp 6,8  tidak diberikan.‬
‪Anggota DPRD Gresik dari  PKB, Ruspandi Sunaryo mengakui bahwa dirinya hanya menerima uang sebesar Rp 4,5 juta. Seharusnya, TKI dan tunjangan perumahan dan TKI harus dicairkan juga karena  sudah dianggarkan. 
"Saya hanya menerima Rp 4,3 juta. Sedangkan TKI dan tunjangan perumahan tidak ada," ujarnya sambil menunjukkan struk gaji dari Sekwan.
‪Dikatakan, pihaknya semakin kecewa lantaran saat hendak meminta konfirmasi dari Setwan DPRD Gresik,  orangnya tidak ada di ruangan. Pihaknya hanya ingin mengetahui alasan kenapa dua tunjangan tersebut tidak dicairkan. 
"Kami hanya ingin tahu alasan tidak dicairkan tunjangan yang menjadi hak anggota," tandasnya.
‪Hal senada juga disampaikan anggota dewan dari Partai PPP Mustaqim. Anggota dewan incumbent ini mengaku kaget saat mengetahui gajinya hanya Rp 4,3 juta. 
"Tidak tahu, biasanya tidak segini yang saya terima. Say juga ingin mengklarifikasi sama Setwan," terangnya.
Sedangkan ‪Anggota DPRD Gresik dari partai PKB Moh Syafi' AM mengatakan TKI sebesar Rp 5,3 juta sama tunjangan perumahan  Rp 6,8 juta harusnya diberikan. Sehingga, take home pay  sebesar Rp 16 juta termasuk dua tunjangan tersebut. "Harus diberikan, PP-nya kan sudah jelas, itu hak dari anggota dewan," tandasnya
Menurutnya, tidak ada alasan Peaturan Bupati (Perbup) untuk pencairan masa berlakunya  habis dan harus diganti sekarang. Pasalnya, perbup itu diperbaharui pada awal anggaran dan tidak dikeluarkan saat ini. 
"Tidak mungkin melakukan perubahan saat anggaran sudah ditentukan," ungkapnya.‬
‪Jumlah ini, lanjut dia, masih belum potongan dari masing-masing partai. Dari informasi yang dihimpun, potongan partai sebanyak Rp 3 juta. "Memang sekitar jumlah itu potongan dari fraksi atau partai," pungkasnya.
‪Sementara itu, Mantan Ketua Komisi A DPRD Gresik, Jumanto mengatakan bahwa tidak diberikannya TKI dan tunjangan perumahan karena perbupnya sudah habis jangka waktunya. Pimpinan dewan sementara, lanjut politisi dari PDIP tersebut,  sedang mengajukan perubahan.
"Masih diajukan pada bupati, soalnya perbupnya sudah tidak berlaku," ujarnya.(sho)

Konsultan Ekonomi Sakit, Agenda Pansus KKB Berantakan

GRESIK-Agenda Panitia Khusus (Pansus) DPRD Gresik yang membahas kerjasama pihak ketiga dan pengalihan fungsi eks gedung klinik konsultasi bisnis (KKB) menjadi tersendat.
Pasalnya, rencama audiensi dengan konsultan ekonomi terkait dengan analisis keuangan batal digelar. Alasannya, konsultan bisnis yang diundang dewan berhalangan hadir lantaran menderita sakit.
"Iya, pansus kita tunda karena konsultan tak bisa hadir,"ujar Wakil Ketua Pansus KKB, Faqih Usman di gedung dewan, Kamis (19/6).
Sebenarnya. seluruh anggota pansus hadir untuk segera menyelesaikan tugsnya dan membuat laporan sebelum dibawa ke paripurna penetapan kerjasama dengan PT Lumbung Putra Kalimantan (LPK).. Kendati demikian , wakil rakyat memastikian bahwa rapat akan dilakukan lagi Jum'at (20/6).
"Kalau memang konsultan bisa hadir, rapat yang batal digelar akan dilanjutkan Jum'at,"imbuhnya.
Terkait dengan pemanggilan konsultan ekonomi ini menurut Faqih karena memang anggota dewan perlu tahu keuntungan dari kerjasama ini secara rinci. S
elama ini, aku dia, pihaknya hanya tahu dari kontrak dengan PT LKP ini, Pemkab Gresik mendapatkan keuntungan sebesar Rp 23 milliar. "Namun, kita tidak mengetahui apakah nilai ini bisa tetap atau tidak. Selain itu, apakah kerjasama ini memang menguntungkan atau tidak," ungkapnya.
Lebih lanjut, kata dia, pihaknya membantah munculnya kabar bahwa terjadi perpecahan ditubuh internal pansus lantaran beberapa kelompok menginginkan gedung yang tidak dirobohkan tetap dibuatkan perjanjian sewa. Sedangkan, kelompok yang lain menganggap hal itu tidak masuk dalam draf perjanjian.
"Semua sudah clear, kami sepakat kalau gedung yang tidak dibongkar itu ada nilainya dan harus dibuatkan draf perjanjian sewa tersendiri," pungkasnya.(sho)

Dewan Panggil DPPKAD Soal Deposito

GRESIK-Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyimpangan deposito dan giro yang kena pajak penghasilan (PPh) di Bank BRI dan Bank Jatim menjadi sorotan Komisi B DPRD Gresik. Untuk itu, Komisi B berencana memanggil Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Asset Daerah (DPPKAD) serta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk meminta klarifikasi.
"Akan kami tindaklanjuti lagi temuan BPK terutama masalah keuangan di rapat komisi B dengan memanggil instansi terkait," ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Gresik, Ir.Hj. Siti Muafiyah, Rabu (18/6).
Sebagaimana diketahui, BPK menemukan kejanggalan dalam deposito dan giro selama tahun 2013. Sebab, ada pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas jasa giro dan bunga deposito pemkab Gresik terjadi di tiga bank berbeda. Yakni rekening khusus valuta asing milik Dishub dikenai pajak Bank Jatim senilai US$ 378,07, Bunga Deposito di BTN senilai Rp 71.452.054 dan Deposito di Bank BRI Senilai Rp 80.219.196. Ternasuk penyimpanan deposito di Bank Mandiri Syariah Kediri. Sehingga, aktifis dari LSM Pudak unjukrasa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Gresik untuk mengusut tuntas.
Dikatakan Siti Muafiyah, pemanggilan dilakukan untuk meminta klarifikasi kepada DPPKAD dan Dishub perihal adanya penarikan pajak tersebut. Sehingga, diketahui dengan jelas kesalahan dalam penarikan pajak ini apakah dipihak bank atau memang dari dinas sendiri.
"Klarifikasi ini untuk melanjutkan apa yang menjadi kekurangan pansus LHP kemarin," ungkapnya..
Dengan adanya tindaklanjut sesuai dengan rekomendasi Pansus LHP iBPK ni menjadi kesempatan bagi wakil rakyat untuk mengkroscek apa-apa yang menjadi kekurangan. Terutama, berkaitan dengan bidang kerja dari masing-masing komisi.
"Ini untuk melanjutkan saja, apa-apa yang dirasa kurang dalam pembahasan kemarin," terangnya.
Kalau memang nanti ditemukan permasalahan dalam hal ini, sambung Siti Muafiyah, pihaknya akan membeberkannya kepada masyarakat sebagai tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat.
"Kami ini terbuka, yang pasti apa-apa yang menjadi permasalahan akan kami jelaskan dengan terbuka," pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi B DPRD Gresik Syaiku. Pihaknya tetap akan meminta klarifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul. Yang pasti, sesuai dengan kesepakatan bahwa hasil pansus bisa ditindaklanjut di masing-masing komisi.
"Memang di pansus tidak spesifik dalam pembahasan, dan untuk lebih spesifiknya diserahkan di masing-masing komisi," ujarnya.
Ia menambahkan, pemanggilan ini disesuaikan dengan rapat kerja yang ada di bdan musyawarah DPRD Gresik. Nanti, dalam pembahasan ini akan muncul terkait permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. "Kami tetap tindaklanjuti, untuk klarifikasinya nanti akan disesuaikan," imbuhnya.(sho)

Pansus LKPJ Temukan Ratusan Masalah di SKPD

GRESIK- Terdapat ratusan permasalahan diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik selama tahun 2013. Hal tersebut ditemukan oleh panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik yang membahas Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2013 .
Dari seluruh SKPD, Dinas Pendidikan menempati urutan pertama sebagai SKPD dengan kinerja paling buruk. Sedangkan, Dinas Kependudukan menempati urutan pertama sebagai SKPD dengan kinerja terbaik.
Anggota Pansus LKPj DPRD Gresik Muhajir mengatakan bahwa dari hasil finaslisasi yang dilaksanakan di Malang, Pansus menemukan banyak permasalahan dalam laporan yang disampaikan masing-masing LKPj. "Jumlahnya sangat banyak mencapai ratusan, namun untuk pastinya saya lupa soalnya masih difinalkan dalam rekomendasi Pansus," ujarnya dengan nada serius, Kamis (01/05)
Diakuinya, Dinas Pendidikan menempati urutan pertama dengan kinerja paling buruk selama 2013. Hal ii terbukti dengan banyaknya proyek pembangunan sarana pendidikan yang mangkrak dan tidak dapat diselesaiakan.
"Selain itu, juga terdapat banyak beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu belum terserap seluruhnya, sehingga ini sudah mengurangi hak masyarakat karena dana tersebut harus dikembalikan," terangbya.
Hasil pelaporan SKPD untuk tahun 2013 ini memang sangat memprihatinkan dan tidak ada keseriusan untuk meningkatkan kemajuan Gresik. Sehingga, lanjut dia, pihaknya bersama Pansus akan memberikan rekomendasi seobjektif mungkin melihat realitas yang disampaikan.
"Pemkab selama 2013 tidak serius untuk bekerja, dari begitu banyak program banyak yang tidak bisa diselesaiakan,"ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Pansus LKPj DPRD Gresik Moh Syafi' AM. Pihaknya mengatakan bahwa hasil finalisasi kemarin Pansus menemukan banyak permaslaahan hampir diseluruh SKPD. Sehingga, pihaknya berharap ke depan akan ada perbaikan yang serius dari Pemkab Gresik.
"Ini harus segera dibenahi agar kinerja tahun ini lebih baik," ujarnya.
Syafi' AN menambahkan, selain menemukan banyak kekurangan dari masing-masing SKPD. Pihaknya juga menemukan kinerja yang memuaskan dari beberapa SKPD, salah satunya Disdukcapil yang mengeluarkan program pembuatan semua kartu kependudukan hanya sehari.
"Kepala Disduk menjamin hanya 10 menit buat KTP maupun yang lain selesai, ini merupakan terobosan yang baik,"imbuhnya.(Sho)

Pansus LKPJ Ngangsu Kaweruh ke Probolinggo

GRESIK- Panitia khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2013, waktu dengan ngangsu kaweruh  yakni melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Probolinggo selama beberapa hari. Sebab,seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Gresik sedang rapat di luar kota selama beberapa hari  dengan agenda reevaluasi APBD 2014. Tak pelak, agenda dari pansus menjadi terhambat.
"Memang, seluruh SKPD sedang rapat reevaluasi APBD Gresik Tahun 2014, diluar kota. Jadi, mereka tidak bisa menghadiri undangan dari pansus untuk melakukan pembahasan,"ujar Anggota Pansus LKPJ akhir tahun anggaran 2013, Akhwan sebelum berangkat ke Probolinggo, Kamis (24/04).
Ditambahkan, DPRD Kabupaten Probolinggo sudah menyelesaikan pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013.
Dengan belajar ke DPRD Kabupaten/kota lain yang sudah tuntas melakukan pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013, maka kinerja pansus akan sangat terbantu sehingga pembahasannya dapat berjalan efektif  dengan hasil yang maksimal.
Apalagi, pada akhir bulan ini, pansus sudah wajib memberikan laporannya ke pimpinan DPRD Gresik untuk dibawa ke rapat paripurna guna mendapat persetujuan dari anggota dewan.
Banyak permasalahan yang diangkat dan menjadi perhatian pansus LKPJ Akhir Tahun Anggaraan 2013. Dan permasalahan tersebut menjadi sesuatu yang krusial untuk dibedah bersama eksekutif.
"Misalnya masalah PDAM, PT. Gresik Migas, PT Gresik Samudera ataupun  pendapatan daerah dari kepelabuhanan,"ujar Akwan.
.Permasalahan di PDAM Gresik, misalnya terkait perjanjian kerjasama dengan PT. Drupadi maupun PT. Dewata Bangun Tirta. Kemudian, PT. Gresik Migas terkait deviden yang seharusnya disetor dalam pendapatan asli daerah (PAD) maupun pendapatan dari kepelabuhanan yang masih menjadi piutang. Bahkan, setiap tahunnya selalu menjadi temuan ketika pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena tidak ada penyelesaian yang konkrit.Begitu juga masalah perizinan di lingkungan Pemkab Gresik. Yang paling mendapat sorotan yakni perizinan reklamasi yang diajukan oleh perusahaan. Sebab, izin reklamasi yang lama belum dilaksanakan, sudah mengajukan izin baru. Anehnya, Pemkab Gresik tetap mengeluarkan izin baru.
Sebelumnya, pansus LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013 sudah mengundang Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperlitbangda) Gresik. Sebab, dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013 menjadi  tanggungjawab Bappelitbangda Gresik. (sho)

Mobdin Dikembalikan ke Anggota Dewan

GRESIK-Anggota DPRD Gresik bisa sedikit bernafas lega. Sebab, Pemkab Gresik kembali mengabulkan pinjam rawat mobil dinas (mobdin) operasional bagi anggota dewan setelah sempat gegeran soal penarikan mobdin oleh Bagian Perlengkapan Pemkab Gresik sesuai dengan surat yang ditandatangani Sekkab Moh Nadjib.
"Sudah dikembalikan ke anggota dewan sampai akhir jabatan. Tapi, saya terlanjur bawa mobil pribadi, besok Kamis (24/04) saja, saya ambil,"ujar Sugiyo, anggota dewan dari Fraski Partai Golkar (F-PG) di gedung dewan, Rabu (23/04)
Dari pantauan di halaman gedung DPRD Gresik, mobdin yang sudah terlanjur dikembalikan ke Bagian Perlengkapan Pemkab Gresik mulai diambil kembali oleh para wakil rakyat.
Namun, mobdin diantar oleh tenaga harian lepas (THL) maupun staf sekretraiat DPRD (Setwan) Gresik yang mengambil dari Pemkab Gresik.
Data yang ada di Setwan, ada 10 anggota dewan yang sudah mengajukan untuk melakukan perpanjangan masa pinjam pakai mobdin ini.
Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Setwan DPRD Gresik Anang Yohansyah mengatakan pihaknya mulai Rabu (23/04) sudah mendapatkan instruksi dari Ketua DPRD Gresik untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan Setda Gresik.. Sehingga, lanjut dia, anggota dewan yang meminta untuk kembali memperpanjang pemakaian mobdin sudah bisa mengambil di Bagian Perlengkapan Pemkab Gresik.
 "Sudah mulai diambil, soalnya surat instruksi dari Ketua DPRD Gresik untuk mengajukan peminjaman kembali mobdin anggota sudah kami kirim ke Bupati Gresik," ujarnya.
Dikatkan, dari data yang ada di bagian perlengkapan Setwan DPRD Gresik, anggota dewan yang kembali memperpanjang berjumlah 10 anggota. Namun, baru 9 mobdin yang bisa diambil, sedangkan sisanya Kamis.
"Ada yang sudah kami ambil mobilnya dan ada juga yang mengambil sendiri mobilnya ke bagian perlengkapan Pemkab Gresik," terangnya.
Sebagimana diketahui, sebelumnya Pemkab Gresik melakukan penarikan mobdin anggota dewan dengan dalih perawatan dan Per KPU. Selain itu, masa pinjam pakai sudah habis. Namun, anggota dewan yang berang karena tidak ada koordinasi lebih dulu tetapi Pemkab Gresik langsung mreteli fasilitas anggota dewan. Akhirnya dewan memanggil Setda untuk menjelaskan permasalahan ini. Kemudian, Setda yang diwakili Asisten III Bambang Sugati memang membenarkan bahwa sesuai aturan anggota dewan masih boleh melakukan perpanjangan hingga masa jabatan aktif.(sho)

Dewan Bentuk Pansus LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013

‪GRESIK-Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ)  Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013, akhirnya dibacakan oleh Bupati Sambari Halim Radianto dalam rapat paripurna DPRD Gresik, Selasa (22/04).
Setelah Bupati membacakan pidato penyampaian LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013, fraksi-fraksi di DPRD Gresik mengusulkan nama-nama anggotanya yang ditugaskan menjadi anggota panitia khusus (pansus) LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013.  
"Pansus LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013, termasuk pansus besar karena anggotanya sebanyak 25 orang,"kata Moh Syafi' AM SH yang terpilih menjadi ketua pansus  LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013.
 Ditambahkan Ketua F-PKB itu, pihaknya langsung ngebut untuk melakukan pembahasan. Sebab, waktu yang telah dijadwalkan sangat terbatas tetapi dituntut hasil yang maksimal. Untuk itu, pansus telah mengangendakan untuk menggelar pembahasan dengan eksekutif.
"Kita mengundang tim dari eksekutif untuk pembahasan secara umum. Rabu (23/04) ini, sudah langsung rapat pembahasan,"tuturnya.
Pansus LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013, sambung Moh Syafi', penekanannya pada kinerja eksekutif selama tahun 2013. Sehingga, permasalahan yang pernah ditangani oleh komisi-komisi di DPRD Gresik akan diulas kembali untuk crosschek sesuai dengan laporan yang diserahkan ke dewan.
"Misalkan, ada program yang dianggarkan pada tahun 2013 tetapi tidak terelasasi. Ataupun, kita menanyakan penyebab suatu program yang capainnya tidak sesuai target,"tandasnya.
Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2013 termasuk sedikit terlambat. Sebab, mayoritas  anggota DPRD Gresik  maju kembali sebagai sebagai calon anggota legislatif (Caleg) dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Alhasil, pembahasan sedikit terbengkalai. Tetapi, tugas tersebut bakal dikebut paska pileg oleh anggota dewan. Meski waktu terbatas, tetapi mereka akan memaksimalkan. Termasuk, pansus siap untuk lembur agar pembahasannya cepat selesai tetapi hasil maksimal.(sho)

‪Rapat Soal Mobdin Anggota Dewan Berlangsung Panas‪

GRESIK--Rencana legislator untuk mengadili Sekkab Moh Nadjib terkait penarikan mobil dinas (mobdin) operasional yang dipinjamkan pada  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik, gagal. Sebab, Sekkab Moh Nadjib tak bisa datang karena ada rapat di Pemprov Jatim.
"Sekkab sudah izin tak bisa datang karena  ada musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) di Pemprov Jatim. Jadi diwakili Asisiten III dan Bagian Perlengkapan Pemkab Gresik. Kalau Sekkab tak datang tanpa alasan, kita tidak mau,"ujar  Ketua F-PKB, Moh Syafi' AM dengan nada serius,Selasa (22/02)
Kendati demikian, rapat tetap berjalan dengan diwakili Asisten III, Bambang Sugati dan Kabag Perlengkapan Nanang Setiawan bersama Komisi A dan unsur pimpinan DPRD Gresik.
Jalannya rapat sendiri berlangsung panas. Sebab, anggota dewan merasa menjadi bulan-bulanan media massa terkait kontroversi penarikan mobdin operasional tersebut.
"Masak, kita mau dikejar-kejar sama Satpol PP. Kalau kita kordinasi kan bisa dibicarakan baik-baik,"ujarnya dengan nada geram.
Akhirnya, Asisten III maupun Kabag Perlengkapan meminta maaf dan meminta  melupakannya. Sebab, pinjam rawat mobdin bagi anggota dewan tetap diperbolehkan maksimal 2 tahun sesuai Permendagri
."Pak Syafi' marah mungkin melihat saya mirip Khoirul Anam (camat Balongpanggang yang konflik dengan Moh Syafi' AM),"kelakarnya seperti ditirukan Moh Syafi.
Tak pelak, Moh Syafi menjadi sedikit emosi dan menginggatkan agar Asisten III tidak main-main. Sebab, masalah kontroversi penarikan mobdin adalah masalah serius.
Kelakar tersebut juga  memicu emosi Ketua Fraksi Demokrat (F-PD) Edy Santoso."Jaga mulutnya. Kalau bicara yang enak,"tukasnya.
Lagi-lagi Asisten III maupun Bagian perlengkapan meminta maaf terkait penarikan  mobdin opersional yang dipinjam rawat untuk anggota dewan.
"Tidak cukup kata maaf,"tandas Edi Santoso.Namun, Ketua DPRD Gresik Zulfan Hasyim cepat melerainya sehingga situasi kembali kondusif. Selain itu, disepakati anggota dewan yang sudah mengembalikan mobdin maupun belum mengembalikan boleh mengajukan pinjam rawat mobdin tersebut hingga akhir jabatan.(sho)

Soal Penarikan Mobdin Dewan, Pimpinan 'Adili' Sekkab dan Bagian Perlengkapan

GRESIK-Kesabaran anggota dewan kepada eksekutif  semakin memuncak terkait penarikan 42 mobil dinas (mobdin) operasional jenis Daihatsu Terios yang dipinjam rawat oleh anggota DPRD Gresik. Untuk itu, rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Gresik telah disepakati untuk mengadili Sekkab Gresik dan Bagian Perlengkapan Pemkab Gresik, Selasa (22/04)  ini.
"Kita memang sepakat untuk memanggil Sekkab Moh Nadjib dan Bagian Perlengkapan terkait penarikan mobdin bagi anggota dewan,"ujar H. Sudjono SH, salah satu anggota  Banmus DPRD Gresik seusai rapat,Senin (21/04).
Hanya saja, kata Sudjono yang dipastikan bakal memperpanjang jabatannya sebagai legislator setelah terpilih dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 ini, para unsur pimpinan dan alat kelengkapan dewan yang bakal mengadili sekkab dan Bagian Perlengkapan Pemkab Gresik.
"Ketua dan wakil ketua dewan, ketua fraksi dan ketua komisi yang mengadili sekkab serta bagian perlengkapan. Rencananya, pelaksaan dilakukan sebelum rapat paripurna penyampaan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013,"tandasnya.
Menurut politisi dari PKB itu, anggota dewan merasa ada kejanggalan dalam penarikan mobdin tersebut. Selain itu, Sebab, kesepakatan awal ketika Tim Anggaran (Timang) dan  Badan Anggaran (Banggar) dalam rapat anggaran  menyetujui pengadaan mobdin tersebut tercapai komitmen akan dipinjam pakai oleh anggota dewan hingga jabatannya berakhir.
Kenyataannya, sambung Sudjono, sebelum berakhirnya jabatan anggota DPRD Gresik periode 2009-2014, eksekutif melayangkan surat penarikan  mobdin tersebut yang ditandatangani Sekkab Moh Nadjib. Alhasil, anggota dewan keberatan dengan sikap eksekutif yang tidak komitmen tersebut.
"Komitmen awalnya jelas, mobdin bakal dipinjam rawat oleh anggota dewan hingga masa jabatannya berakhir. Sekarang, jabatan belum berakhir sudah ditarik,"paparnya.
Ditambahkan Sudjono, bahwa, penarikan mobdin untuk operasional bagi anggota dewan akan mempengaruhi kinerja. Misalnya, saya yang berdomisili di Driyorejo. Untuk datang ke kantor dewan jaraknya cukup jauh. Dengan adanya mobdin akan meningkatkan kinerja,"ucapnya.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua F-PDIP, Uman SH yang menyatakan bahwa Banmus DPRD Gresik sudah melakukan rapat dengan agenda penentuan jadwal pembahasan LKPJ dan rapat terkait penaarikan mobdin tersebut.
"Iya, hasil rapatnya begitu. Ini rapat sudah selesai,"ujarnya.
Sebelumnya, Ketua F-PKB  Moh  Syafi' AM  mengaku sudah meminta pimpinan dewan untuk mengagendakan memanggil Sekkab Moh Nadjib  dan Kabag Perlengkapan, Nanang Setiawan. Sebab, penarikan mobdin tersebut dinilai diskriminatif dan melecehkan instutusi DPRD Gresik.
"Dalam rapat banmus, saya sudah minta pimpinan dewan untuk memanggil Sekkab dan Kabag Perlengkapan. Apa maunya dengan penarikan itu,"ujarnya beberapa waktu lalu.Sebab, Moh Syafi' AM menilai surat sekkab yang menyebut alasan menarik mobdin karena perawatan dan Per KPU mengada-ada. Padahal, perawatan mobdin menjadi tanggungjawab anggota dewan sendiri. Selain itu, tidak ada alokasi anggaran perwatan untuk mobdin yang dipinjam rawat oleh anggota dewan.(sho)

22 Anggota Dewan Ogah Kembalikan Mobdin

GRESIK-Kendati mendapat perlawanan dari kalangan dewan, tetapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik tetap keukeh menarik mobil dinas (mobdin) yang dipinjam pakai oleh anggota DPRD Gresik.
Sebab, Sekkab Moh Nadjib kembali mengirimkan surat ke anggota dewan yang belum menyerahkan mobdin yang dipinjam secepatnya mengembalikan dengan deadline 30 April ini.
Kasubag Perlengkapan Sekretariat DPRD Gresik, Anang Yohansyah membenarkan adanya surat kali kedua dari Sekkab Moh Nadjib yang ditujukan kepada masing-masing anggota dewan yang belum mengembalikan mobdin.
"Surat kedua dikirim ke kita pada Tertanggal 11 April lalu. Kita menerima Jum'at (12/04)) dan di disposisi pimpinan oleh Pak Nirhamim pada haru Senin. Isi dari disposisi yakni agar dipantau dan dilaksanakan,"tegasnya dengan nada serius, Rabu (16/04).
Ditegaskan Anang Yohansyah, dalam surat tersebut anggota dewan yang belum mengembalikan di deadline hingga 30 April dan dierahkan melalui Sekretariat DPRD Gresik.
"Suratnya sudah kita berikan ke anggota dewan,"tandasnya.
Data yang ada di Bagian Perlengkapan Sekretariat DPRD Gresik, mereka yang sudah mengembalikan sebanyak 18 anggota dewan.
"Jadi masih kurang 22 anggota yang belum mengembalikan,"tuturnya.
Mereka yang belum mengembalikan yakni Uman SH, Mussafa' SH, Drs. M. Reban, Ahamd Fauzi, Mujid Riduan, Drs. Muhadjir, H. Suwarno SH, Miftahul Jannah, Faqih Usman, SE MM, Drs. Mustakim, H. Sumardi, Akhnan, Syaiful Fuad SHI, Drs. Mubin, Nur Saidah, Suberi, Asnun, ai masur, Sudjono, M.Hamim Mubhan serta Moh Syaf' AM, SH.
Sementara itu, anggota DPRD Gresik dari F-PAN, Drs Mubin yang dikonfirmasi terkait mobdin yang belum dikembalikan menyatakan, bahwa, anggota dewan akan berakhir pada Agustus 2014 nanti.
"Saya juga Ketua Baleg DPRD Gresik, termasuk juga unsur pimpinan. Seharusnya dapat kendaraan operasional,"selorohnya dengan santai.
Sebelumnya, Ketua F-PKB Moh Syafi 'AM mengecam penarikan mobdin yang dinilai tebang pilih serta alasannya mengada-ada.
Sebab, Pemkab Gresik berdalih melakukan penarikan untuk perbaikan. Padahal, anggaran untuk perbaikan tidak pernah dibahas oleh DPRD Gresik dan eksekutif dalam APBD 2014.(sho)

Tuding Pemkab Hambat Kinerja Pansus KKB

GRESIK-Persetujuan dewan dalam pengajuan kerjasama dan alih fungsi kantor klinik konsultasi bisnis (KKB) menjadi pasar ikan modern, belum ada titik terang. Pasalnya, rekomendasi yang diberikan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Gresik tentang penghapusan aset dan kerjasama pihak ketiga belum ditindaklanjuti oleh Pemkab Gresik. Alhasil, kinerja pansus menjadi molor.
‪Anehnya, meskipun pembahasan pemenang tander untuk kerjasama pengelola tidak juga kelar, tapi PT Lumbung Putra Kalimantan (PT LPK) terus menggenjot pembangunannya. Saat ini, mereka hampir menyelesaikan pembangunan gedung pertama.
Menurut ‪Sekertaris Pansus KKB, Ali Mansyur bahwa pihaknya sudah pernah melakukan finalisasi pada akhir Februari lalu. Tapi SKPD belum menentukan pemenang lelang pengelola pasar tersebut.
''Kami sudah upayakan pansus bekerja tepati waktu. Namun, saat finalisasi di Malang, Pemkab sendiri belum siap,'' ujarnya kepada awak media, Jum'at (04/04).
‪Terkait kinerja pansus yang molor karenÀ melebihi batas waktu yang ditetapkan, kata politisi dari F-PKNU tersebut, i tidak menjadi masalah. Pasalnya, sesuai dengan aturan maka secara otomatis akan diperpanjang. ''Tidak apa-apa, kami sudah ajukan perpanjangan. Soalnya yang salah bukan kami tapi Pemkab,'' ungkpanya.
‪Sebenarnya, lanjut Ali Manyur, pansus sudah menyelesaikan seluruh hasil kajiannya. Namun, kalau belum ada pemenang yang ditetapkan Pemkab, maka pansus belum bisa membawa ke pimpinan untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
"Siapa yang akan kami setujui. Pemkab itu harus segera menyelesaikan, agar seluruh polemik ini bisa selesai,'' tukasnya
‪Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Gresik, Sentot Supriyohadi kepada awak media mengatakan pihaknya memang belum berhasil menentukan pemenang. Alasannya, kerjasama denga calon pemenang tunggal belum menemui kata sepakat. Sehingga pihaknya bersama TKKSD masih terus berupaya. '
'Belum ada kesepakatan, soalnya calonnya hanya satu,'' ujarnya.‬
Kendati demikian, ‪Sentot Smenyatakan kalau pihaknya dapat memastikan pemenangnya sudah dapat ditentukan pada bulan ini. Kalau memang tak kunjung ada kata sepakat, pihaknya bersama tim TKKSD akan mencari jalan keluar yang lain.
''Bulan ini deadline kami, sehingga akan saya usahakan segera selesai,'pungkasnya.(sho)

Penarikan Mobdin Dinilai Lecehkan Dewan

GRESIK-Penarikan 42 mobil dinas (mobdin) operasional yang dipinjam rawat anggota DPRD Gresik oleh Bagian Perlengkapan Pemkab Gresik, dinilai melecehken institusi dewan.
Sebab, alasan yang dijadikan dasar oleh Sekkab Gresik untuk menarik tersebut terkesan mengada-ada dan diskriminatif.
"Dalam suratnya, sekkab menyebut alasan menarik mobdin karena perawatan dan Per KPU. Padahal, perawatan mobdin menjadi tanggungjawab anggota dewan sendiri. Tidak ada alokasi anggaran perwatan untuk mobdin yang dipinjam rawat oleh anggota dewan. Jelas alasannya mengada-ada. Ini sebuah pelecehan terhadap institusi dewan,"kecam Ketua F-PKB, Moh Syafi' AM dengan nada sengit, Kamis (03/04).
Kalaupun memang mobdin yang dipinjam rawat oleh anggota dewan dikhawatirkan untuk kampanye, lanjut Syafi', ada lembaga pengawas pemilu (Panwaslu) yang berwenang.
"Silakan Panwaslu memproses kalau menemukan anggota dewan menggunakan mobil pelat merah buat kampanye,"tandasnya.
Seharusnya, kata Syafi' seluruh mobdin bagi legislator ditarik oleh Pemkab Gresik. Termasuk mobil Toyota Altis bagi pimpinan dewan serta mobdin Toyota Innova bagi ketua-ketua fraksi.
"Karena, semua pimpinan dewan menjadi caleg lagi. Seharusnya, semua ditarik dan tanpa diskriminasi. Kenapa hanya anggota saja,"terangnya.
Yang aneh, sambung Syafi', Bagian Perlengkapan tidak berani menarik mobdin yang dipinjam rawat pada organisasi sosial kemasyarakat (Ormas) seperti Muhammadiyah maupun NU. Termasuk ke lembaga negara lain lintas sektoral.
"Kalau anggota dewan pasti mengembalikan setelah masa jabatannya berakhir. Kita masa jabatan nelum berakhir sampai Agustus nanti,"tuturnya.
Untuk itu, Syafi' mengaku sudah meminta pimpinan dewan untuk mengagendakan memanggil Sekkab Moh Nadjib dan Kabag Perlengkapan, Nanang Setiawan.
"Dalam rapat banmus, saya sudah minta pimpinan dewan untuk memanggil Sekkab dan Kabag Perlengkapan. Apa maunya dengan penarikan itu,"ujarnya.
Hal senada diungkapkan oleh Nur Siadah, anggota dewan dari Partai Gerindra yang mencurigai ada motif politis dibalik penarikan mobdin tersebut.
"Saya mensinyalir ada motif politis,"tegasnya.(sho)

Dewan Pilih Bolos, Banmus Dibatalkan

GRESIK-Kepentingan rakyat sudah terabaikan oleh anggota dewan ditengah kesibukan dan konsentrasi menghadapi pemilihan umum legislatif (Pileg) 2014 yang sudah di depan mata.
Maklum, mayoritas anggota DPRD Gresik maju kembali sebagai Caleg dengan berebut kursi untuk masa bhakti 2014-2019 mendatang.
Imbasnya, agenda dewan menjadi terbengkalai karena anggota dewan pilih bolos berdalih sibuk kampanye daripada menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat.
Realitas tersebut tercermin dengan belum ditetapkannya pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2013. Pasalnya, rapat badan musyawarah (Bamus) DPRD Gresik dengan agenda penetapan jadwal pembahasan dan pembentukan panitia khusus (pansus) LKPj, batal. Penyebabnya, anggota dewan yang menjadi anggota Banmus tidak hadir sehingga rapat tidak mencapai kuorum.‬
‪''Tidak jadi, soalnya tidak kuorum,'' ujar Anggota Banmus, Mubin dengan nada serius, Selasa (01/04).
‪Dikatakan, pihaknya sudah menunggu dari jam 10.00 WIB sesuai undangan rapat banmus. Tetapi, sampai pukul 13.00 WIB atau molor 3 jam, tidak juga memenuhi kuorum.
''Akhirnya, rapat Banmus ditunda besok (Rabu (02/4) ini'' ungkapnya.‬
Sementara itu, ‪Wakil Ketua DPRD Gresik Susiyanto yang memimpin rapat Banmus membenarkan pembatalan rapat Banmus jumlahanggota yang hadir tidak mencapai kuorum.
''Sesuai tata tertib, rapat Bamus bisa dilanjutkan kalau 50 plus 1. Tapi, tidak tercapai kourum. Sehingga, kita putuskan menundanya,"papar politisi dari Fraksi Partai Demokrat (F-PDI) itu.
‪Ketidakhadiran wakil rakyat ini, sambung Susiyanto ditengarai karena mereka sedang sibuk berkampanye. "Seharusnya urusan tugas kantor harus tetap didahulukan. Memang mayoritas sibuk kampanye. Tapi, urusan pekerjaan jangan ditinggalkan,"kecamnya.
‪Ditambahkan Susiyanto, anggota Banmus yang tidak hadir termasuk unsur pimpinan DPRD Gresik. Dari 4 oranmg unsur ketua DPRD Gresik, hanya dia yang hadir.
''Pimpinan juga tidak ada yang datang, akhirnya saya tadi yang memimpin rapat,'' imbuhnya.(sho)

Janji Naikkan Gaji Guru Honorer, Bupati Dinilai Kampanye Terselubung

GRESIK-Gaji guru honorer di Gresik akan dinaikkan minimal sesesar Rp. 750 ribu perbulan. Demikian janji Bupati Dr. Sambari Halim Radianto saat membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) se Kabupaten Gresik yang berlangsung di Alun-alun kota Gresik, Selasa (01/04).
Sebab, banyak guru yang gagal dalam dalam perekrutan PNS K2 yang berlangsung beberapa saat yang lalu. "Dari 770 guru honor yang mengikuti ujian K2, hanya sekitar 220 yang lulus. Masih ada 495 guru honor yang belum lulus dan mungkin gajinya sangat tidak layak" ujarnya.
Kenaikan gaji guru honor tersebut seiring dengan kenaikan anggaran Pendidikan Gresik sebesar 20% lebih. "Nantinya anggaran Pendidikan Gresik mencapai 37 prosen dari APBD. Untuk itu kepada Wakil Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Gresik memperjuangkan kenaikan gaji Guru tersebut", ungkapnya dihadapan siswa peserta O2SN se Kabupaten Gresik yang juga didampingi guru-gurunya.
Kendati demikian, Bupati mengakui, nilai Rp. 750 ribu ini masih dinilai sangat rendah.
"Tapi jumlah itu masih lumayan dari yang ada selama ini. karena dibeberapa lembaga pendidikan masih ada yang membayar gurunya kurang dari jumlah tersebut dan bahkan tidak mendapat honor" katanya lagi.
Bupati berjanji akan terus memperjuangkan kesejahteraan para guru di Gresik.
Ternyata, janji Bupati tersebut dinilai oleh Wakil Ketua DPRD Gresik sebagai bentuk kampanye terselebung dengan memanfaatkan uang negara yang dibungkus melalui kegiatan di SKPD yang menggunakan dana APBD Gresik.
"Saya mendengar dari jarak jauh, pidato bupati sama dengan kampanye terselubung yang menggunakan dana APBD melalui berbagai kegiatan,"ujar Susiyanto yang kebetulan mendengarkan dari warung kopi di sekitar alun-alun Gresik.
Tak sampai distu, Susiyanto juga mencurigai kegiatan di Bagian Kesejateraan Rakyat (Kesra) Pemkab Gresik dengan mengumpulkan kepala desa tetapi ada calon legislatif dari partai tertentu yang diundang datang.
"Ada lagi kegiatan diluar kota dari SKPD yang mengundang kepala desa dan dihadiri oleh caleg dari partai tertentu. Ini sudah banyak penyalahgunaan untuk kampanye terselubung,"tegasnya.(sho)

Dewan Berbondong-bondong Kembalikan Mobdin

GRESIK-Batas akhir pengembalian masa pinjam rawat mobil dinas (mobdin) operasional untuk anggota DPRD Gresik, ternyata ditaati oleh para legislator. Sebab, merewka berbondong-bondong mengembalikan ke Sekretariat DPRD Gresik ataupun langsung ke Bagian Perlengkapan Pemkab Gresik.
Dalam pantauan, beberapa anggota dewan yang mengembalikan mobdin melalui Sekwan DPRD Gresik seperti Mustajab, Abdul Qodir dan banyak lainnya,
"Ini, mau saya kembalikan mobdin, STNK dan kunci kontaknya,"ujar Mustajab sambil menunjuikan STNK (surat tanda nomor kendaraan) di gedung dewan,Selasa (01/04).
Bagi anggota dewan yang mengembalikan melalui Sekwan DPRD Gresik akan diterima oleh Bagian Perlengkapan Sekwan yang akan diteruskan ke Bagian Perlengkapan Pemkab Gresik.
"Cukup dikembalikan disini (sekwan DPRD Gresik) melalui Pak Anang Yohansyah (Kasubag Perlengkapan). Nanti kita yang serahkan kesana (Bagian Perlengkapan Pemkab Gresik),"ujar Kabag Perlengkapan Sekwan. Kunto SH mendampingi Sekretaris DPRD, Harry Soerjono.
SeKendati demikian, ada anggota dewan yang langsung mengembalikan ke Bagian Perlengkapan Pemkab Gresik sebagai penanggungjawab pinjam rawat mobdin tersebut.
"Saya kembalikan ke Bagian Perlengkapan saja. Kebetulan ada keperluan juga di kantor Pemkab Gresik,"ujar anggota dewan dari F-PKNU, Aliyatul Halimah.
Sekedar diketahui, sebanyak 42 anggota DPRD Gresik mendapat pinjaman mobdin untuk operasional. Tetapi, biaya perawatan dan BBM ditanggung peminjam.
Sedangkan unsur pimpinan mendapat fasilitas mobdin sesuai aturan yakni Ketua Komisi-komisi dan Ketua serta Wakil Ketua DPRD Gresik.
Namun, selama musim kampanye dan jelang pelaksanaan pemilihan legisltaif (Pileg) 2014, sebanyak 42 mobdin Daihatsu Terios tersebut harus dikembalikan sementara agar tak disalahgunakan untuk kampanye. Sebab, mayoritas anggota perlemen mengajukan diri kembali sebagai Caleg incumbent untuk berebut kursi di DPRD Gresik.(sho)

Musim Kampanye, Dewan Nganggur

GRESIK-Anggota dewan yang masuk ke kantor DPRD Gresik hanya mengganggur dan cangkruk di ruang fraksi. Padahal. Berbagai agenda penting yang seharusnya dapat segera dituntaskan oleh dewan, tetapi masih belum ada kejelasan. Sebab, mayoritas anggota dewan masih sibuk dengan kegiatan kampanye.
Misalkan, agenda panitia khusus (pansus) tentang persetujuan penghapusan aset eks Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
Sebab, pansus sudah melakukan finalisasinya. Tetapi, rapat paripurna untuk persetujuan belum ada kejelasan agendanya.
"Kita tidak bisa menuntaskan kalau Pemkab Gresik belum menunjuk pemenang untuk kerjasama eks KKB,"ujar Wakil Ketua Pansus Penghapusan Aset dan Persetujuan Kerjasama Pihak Ketiga, Fakih Usman, Senin (24/03)
Ditambahkannya, pansus bisa melakukan penuntasan pembahasan jika Pemkab Gresik sudah menetapkan investor yang jadi pemenang untuk kerjasama eks KKB dijadikan pasar ikan modern tersebut.
"Kalau belum ada pemenangnya, kita tidak bisa menuntaskan,"tandasnya.
Dia juga menyatakan, bahwa, batas waktu untuk pansus melakukan pembahsan masih belum berakhir. Sehingga, ada waktu bagi pansus jika Bupati Gresik segera menyerahkan investor yang jadi pemenang kerjasama pemanfaatan eks KKB tersebut.
Agenda yang tak kalah penting yakni menentukan jadwal pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2013.
"Belum ada undanagan untuk rapat pembahasan LKPJ. Itu (mengindang rapat) menjadi kewenangan pimpinan dewan,"ujar Ketua Komisi B, H.M.Syaikhu SE, M.Si.
Karena tak ada agenda yang jelas, maka anggota dewan yang datang ke kantor hanya cangkrukan di fraksi masing-masing karena tidak ada agenda komisi ataupun pansus.(sho).

Penghapusan Tunggakan PBB P2 Dinilai Politis dan Lips Service

GRESIK-Kalangan dewan menilai kebijakan Bupati Sambari Halim Radianto menarik surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) sarat muatan politis untuk pencitraan kepada masyarakat jelang Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 semata.
"Sebab, masyarakat di bawah menjadi resah dengan munculnya tagihan tunggakan PBB P2 yang sudah dilunasi tahun-tahun sebelumnya. Rakyat dibawah semakin sadar kalau jalannya pemerintahan di Gresik sangat amburadul. Makanya, ada upaya manipulatif dengan penghapusan PBB P2 seolah-olah pemerintah pro rakyat,"kecam Ketua Komisi D DPRD Gresik, Drs. Chumaidi Ma'un dengan nada sengit, Kamis (20/03).
Ditambahkannya, kekacauan penarikan tagihan PBB P2 di Kabupaten Gresik justru terjadi setelah kewenangan PBB P2 diserahkan ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat.
Apalagi, kewenangan PBB P2 dari pemerintah pusat sudah diserahkan ke Pemkab Gresik berlaku efektif sejak 2012 lalu.
"Kalau memang ada sistem yang salah, seharusnya pada awal-awal penyerahan kewenangan. Kenapa justru kekacauan terjadi setelah berjalan hampir 2 tahun. Ada apa dibalik semua itu,"tandanya dengan nada heran.
Politisi dari PKB tersebut juga menilai ada kebohongan publik dari Pemkab Gresik dengan kebijakan penghapusan tunggakan PBB P2 bagi wajib pajak yang menunggak dibawah tahun 2007 silam.
"Karena ada juga tagihan tunggakan kepada wajib pajak pada tahun 2010 yang sudah dilunasi. Otamtis, mereka tetap wajib membayar tunggakan dan tidak mendapat penghapusan. Kebijakan ini hanya lips service dan kebohongan publik,"tandasnya.
Sementara itu, anggota Komisi B, Ahmad Kursriyanto membenarkan jika masyarakat sedang resah terkait munculnya tunggakan tersebut. Sebab, banyak yang sudah melunasi tetapi ditagih lagi karena dianggap menunggak.
"Seperti di Kecamatan Balongpanggang. Ada sekitar 5 desa yang masyarakat menerima tagihan tunggakan. Padahal, mereka sudah melunasi,"tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemkab Gresik mendadak membuat kebijakan penghapusan tagihan tunggakan PBB P2 setelah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gresik menerbitkan sekitar 7000 SPPT PBB P2 kepada masyarakat. Sebab, timbul gejolak dimasyarakat karena merasa sudah lunas tetapi ditagih lagi.(sho)

Pengiriman Logistik ke Bawean Diundur

GRESIK-Pelabuhan Gresik tak memungkin untuk pengiriman logistik dalam Pemilu Legislatif (pileg) ke pulau Bawean. Sebab, hasil survei yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Gresik di Pelabuhan Gresik, kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan pembongkaran barang di kapal.
Alhasil, KPUD Gresik memilih pelabuhan Paciran, Lamongan untuk mengirim logistik ke Bawean.
Kepala sub bagian umum KPUD Gresik Didik Budiono kepada awak media, Rabu (05/03) mengakui pihaknya mengundurkan jadwal pengiriman logistik Pileg ke Pulau Bawean. Pengiriman ini diundur hingga tanggal 12 Maret mendatang. "Sesuai jadwal memang kita berencana mengirim pada 7 Maret ini. arena tidak memungkinkan akhirnya kita memutuskan untuk mengundurkan pengiriman pada 12 Maret mendatang," ujarnya .
Molornya pengiriman logistik ini, lanjut Didik, setelah dilakukan survei di pelabuhan Gresik, pihaknya hanya diberikan waktu bongkar muat selama 3 jam. Padahal, logistik yang nantinya akan dikirim ke Bawean jumlahnya cukup banyak.
"Jumlah logistik yang akan kita kirim jumlahnya mencapai lima truk, jadi tidak mungkin kita melakukan bongkar muat hanya dalam waktu 3 jam," terang dia.
Selanjutnya, KPUD Gresik memilih pelabuhan paciran untuk mengirim logistik karena truk-truk berisi logistik pemilu ini bisa langsung masuk kapal tanpa melalui bongkar muat. Hal ini akan mempercepat pengiriman karena truk bisa langsung mengirim logistik tersebut ke TPS-TPS yang ada di Bawean.
"Kita cari yang lebih efisien saja, dari pada kita harus dikejar waktu untuk melakukan bongkar muat di pelabuhan Gresik, lebih baik kita menggunakan pelabuhan Paciran," ungkapnya.
Untuk pengamanan, pihaknya sudah meminta bantuan kepolisian untuk mengikut sertakan personilnya dalam pengiriman logistik nanti. Sesuai dengan kesepakatan, nanti akan ada dua personel Kepolisian yang mengawal logistik hingga samapai tujuan. "Sudah kita koordinasikan, katanya mau dikawal dua personil dari Polres Gresik seperti tahun sebelumnya," tuturnya.(sho)

Pansus Penghapusan Aset KKB masih Tarik Ulur

GRESIK-Panitia khusus (Pansus) DPRD Gresik yang membahas pengajuan eksekutif untuk penghapusan aset berupa 2 unit gedung di Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) milik Pemkab Gresik dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengubah KKB menjadi pasar ikan modern, masih terjadi tarik ulur.
Pasalnya, tim ahli menyarankan agar pansus DPRD Gresik melakukan konsultasi dengan BPKP Jawa Timur sebelum menuntaskan pembahasan untuk diserahkan ke pimpinan dewan dan diagendakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
"Kita masih disuruh konsultasi ke BPKP Jawa Timur,"tegas anggota Pansus Penghapusan Aset dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga, Ir. Siti Muafiyah Senin (03/02).
Ditambahkannya, Pansus masih melakukan pembahasan mendalam sebelum menyerahkan hasil pembahasan pada pimpinan dewan. Sebab, banyak permasalahan yang harus dituntaskan.
Misalkan, terkait draft kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan aset KKB tersebut, maka wajib memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).
"Harus bisa dihitung, berapa PAD yang disetor ke Pemkab Gresik. Saya tidak setuju kalau sistim sewa,"tandasnya.
Termasuk, pansus tidak setuju dengan pihak ketiga yang ditetapkan sebagai calon pemenang tetapi sudah melakukan pembangunan sebelum dewan menyetujui draft kerjasama yang diajukan eksekutif.
"Draft kerjasama dengan pihak ketiga yang diajukan eksekutif harus diubah yang menguntungkan bagi Pemkab Gresik,"urainya.
Hal senada diungkapkan anggota pansus lainnya, Uman, SH yang menghendaki kerjasama dengan pihak ketiga bisa masuk dalam penyertaan modal Pemkab Gresik.
"Bisa menjadi penyertaan modal dari nilai bangunan yang dikerjasamakan,"tegasnya.
Sebagaimana diketahui eksekutif mengajukan persetujuan dewan untuk penghapusan aset 2 unit bangunan KKB yang terletak di Jl. Bunder- Kecamatan Cerme untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Namun, dewan melihat penuh kejanggalan mulai calon investor yang sudah melakukan pekerjaan pembangunan sebelum draft kerjasama disetujui oleh dewan. Bahkan, menurut salah satu sumber anggota dewan, pihak ketiga yang digandeng oleh Pemkab Gresik karena ada kedekatan dengan kekuasaan di Gresik. (sho)

Dewan Soroti Proyek Bantuan Kemendikbud Pusat

‪GRESIK-Banyaknya proyek pembangunan sekolah di Kabupaten Gresik yang pendanaannya berasal dari bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), luput dari pantauan dan pengawasan Komisi C DPRD Gresik yang membidangi pembangunan.Apalagi, bantuan untuk pembangunan bangunan sekolah dari pemerintah pusat tersebut langsung turun ke sekolah-sekolah baik sekolah negeri maupun swasta yang menerimanya. Praktis, kalangan dewan tidak mengetahui kalau ada proyek pembangunan yang dananya dari pemerintah pusat.
"Kalau bantuan dari pemerintah pusat yang sudah di plotting, maka muncul di dana alokasi khusus (DAK) dalam APBD Gresik. Tapi, bantuan ini langsung turun ke sekolah yang anggarannya  berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Menangah dan Universal Kemendikbud,"ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Gresik, Ahmad Muhadjir akhir pekan ini (24/02).
Sebaliknya,  Komisi C masih binggung terkait kewenangannya dalam melakukan pengawasan.
Misalnya, pembangunan SMAN  Balongpanggang yang alokasi anggarannya disiapkan dalam APBD Gresik. Ternyata, ada juga alokasi anggaran dari APBN untuk pembangunan  yang berasal dari Kemendikbud.  Begitu juga proyek pembangunan SMKN Driyorejo yang dibiayai APBD Gresik juga mendapat bantuan untuk pembangunan dari Kemendikbud melalui APBN.
"Kalau anggarannya berasal dari APBD Gresik, jelas kewenangan kita dalam melakukan pengawasan. Kalau anggarannya dari pemerintah pusat, siapa yang berwenang melakukan pengawasan,"tandas Ahmad Muhadjir.
Selain itu, penyelesaian proyek pembangunan sekolah yang aanggarannya berasal dari bantuan Kemendikbud, tenggat waktu tidak sama dengan proyek yang didanai APBD maupun APBN. Sebab, ada kelonggaran waktu yang lebih lama.
Untuk itu, Komisi C DPRD Gresik melakukan kunjungan kerja luar daerah (KKLD) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta. Sehingga, mendapat gambaran dan petunjuk ketika dewan hendak melangkah untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
 "Hasilnya, kita memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan. Bahkan, langkah kita sangat diapresiasi,"imbuhnya.
Dengan hasil konsultasi ke Kemendikbud di Jakarta yang mempertegas Komisi C DPRD Gresik memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan proyek pembangunan yang anggarannya berasal dari pemerintah pusat karena ada keterlibatan Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik, maka Komisi C DPRD Gresik akan secara ketat melakukan tugas dan fungsinya.
"Kita akan melakukan pengawasan sekolah-sekolah yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Kita juga segera meminta data ke Dispendik Gresik bagi sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan,"pungkas Moh Syafi' AM, anggota Komisi C lainnya.(sho)