GRESIK-Puncak kekesalan pengunjukrasa yang konsisten selama 10 hari melakukan aksi menolak kenaikan tunjangan perumahan dewan dari sebesar Rp. 7,5 juta perbulan menjadi sebesar Rp. 10,5 juta perbulan, dilampiaskan dengan melempar telur busuk ke gedung DPRD Gresik, Senin (10/9).
Tak pelak, cangkang telur yang pecah berserakan di teras maupun tembok gedung parlemen. Bahkan ada telur yang hanpir menetas juga dilemparkan oleh pengunjukrasa yang mengatasnamakan Majelis Penyelamat Rakyat (MPR) tersebut.
Dalam orasinya, Jefry Setiono dari LSM Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) mengatakan,bahwa, pihaknya telah berusaha mengepung salah satu hotel di Surabaya yang dijadikan tempat seluruh anggota DPRD Gresik untuk 'mengunsi' rapat pembahasan P-APBD Tahun 2012, setelah tidak bersedia menemui pengunjukrasa.
"Tapi, mereka (anggota dewan) pindah hotel. Informasi yang kita terima, anggota dewan mengajak keluarganya menginap di hotel,"teriaknya dengan nada sengit.
Pengunjukrasa yang juga hendak menyerahkan koin peduli dewan yang berasal dari sumbangan masyarakat tersebut, memaksa pimpinan dewan untuk menemui mereka di luar gedung dewan. Namun, tak ada pimpinan dewan yang keluar menemui pengunjukrasa.
Sebab,pada saat bersamaan sedang berlangsung rapat Badan Musyawarah (Banmus) dengan agenda menjadwal ulang pelaksanaan Pandangan Akhir (PA) Fraksi sekaligus pengambilan keputusan P-APBD 2012. Selain itu, ada rombongan dari DPRD Semarang yang melakukan kunjungan kerja. Akhirnya, pelaksanaan rapat dipercepat.
Emosi massa semakin memanas karena mereka tak jua ditemui. Lantas mereka bergerak maju menerobos barisan pengananan dari Polsekta Gresik untuk memaksa masuk ke dalam gedung dewan.
Bahkan mereka melakukan sweeping setiap ruang pimpinan DPRD Gresik. Namun, hasilnya nihil karena tak seorangpun pimpinan dewan diruang kerjanya.
Akhirnya, pengunjukrasa bersedia ditemui oleh Wakil Ketua DPRR, A. Nurhamim dan Susiyanto diruang rapat pimpinan dewan yang dikawal langsung oleh Kapolsek Kota Gresik, AKP Moelyono SH.
Tak pelak, cangkang telur yang pecah berserakan di teras maupun tembok gedung parlemen. Bahkan ada telur yang hanpir menetas juga dilemparkan oleh pengunjukrasa yang mengatasnamakan Majelis Penyelamat Rakyat (MPR) tersebut.
Dalam orasinya, Jefry Setiono dari LSM Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) mengatakan,bahwa, pihaknya telah berusaha mengepung salah satu hotel di Surabaya yang dijadikan tempat seluruh anggota DPRD Gresik untuk 'mengunsi' rapat pembahasan P-APBD Tahun 2012, setelah tidak bersedia menemui pengunjukrasa.
"Tapi, mereka (anggota dewan) pindah hotel. Informasi yang kita terima, anggota dewan mengajak keluarganya menginap di hotel,"teriaknya dengan nada sengit.
Pengunjukrasa yang juga hendak menyerahkan koin peduli dewan yang berasal dari sumbangan masyarakat tersebut, memaksa pimpinan dewan untuk menemui mereka di luar gedung dewan. Namun, tak ada pimpinan dewan yang keluar menemui pengunjukrasa.
Sebab,pada saat bersamaan sedang berlangsung rapat Badan Musyawarah (Banmus) dengan agenda menjadwal ulang pelaksanaan Pandangan Akhir (PA) Fraksi sekaligus pengambilan keputusan P-APBD 2012. Selain itu, ada rombongan dari DPRD Semarang yang melakukan kunjungan kerja. Akhirnya, pelaksanaan rapat dipercepat.
Emosi massa semakin memanas karena mereka tak jua ditemui. Lantas mereka bergerak maju menerobos barisan pengananan dari Polsekta Gresik untuk memaksa masuk ke dalam gedung dewan.
Bahkan mereka melakukan sweeping setiap ruang pimpinan DPRD Gresik. Namun, hasilnya nihil karena tak seorangpun pimpinan dewan diruang kerjanya.
Akhirnya, pengunjukrasa bersedia ditemui oleh Wakil Ketua DPRR, A. Nurhamim dan Susiyanto diruang rapat pimpinan dewan yang dikawal langsung oleh Kapolsek Kota Gresik, AKP Moelyono SH.
Setelah pengunjukrasa menyampaikan aspirasinya dalam dialog tersebut, A. Nurhamim menegaskan,bahwa, permasalahan tunjangan perumahan dewan sepenuhnya tergantung eksekutif. Sehingga, nominal tunjangan perumahan bagi anggota dewan menjadi turun atau naik, terserah eksekutif.
“Terserah eksekutif, tunjangan perumahan anggota dewan naik atau turun. Bola ada di eksekutif. Masalah kepatutan, eksekutif yang lebih mengetahuinya,”tandas politisi dari Partai Golkar tersebut.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Gresik, Susianto menambahkan,bahwa, tunjangan perumahan bagi anggota dewan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu, sudah dialokasikan dalam APBD Gresik Tahun 2012.
“Setelah Perda APBD Gresik Tahun 2012 disyahkan, dikirim ke Gubernur Jatim untuk diverifikasi. Ternyata, tidak ada revisi sehingga tidak melanggar aturan,”tegasnya.
Kendati sudah ditemui oleh pimpinan dewan, tetapi pengunjukrasa tidak puas. Mereka memaksa pimpinan dewan untuk membuat pernyataan menolak kenaikan tunjangan perumahan bagi anggota dewan tersebut. Bahkan, salah seorang pengujukrasa yang emosi spontan naik keatas meja. Namun, tuntutan itu ditolak oleh pimpinan dewan karena sebelumnya tak ada kesepakatan adanya penandatanganan tersebut. (sho)
Posting Komentar