GRESIK-Pengajuan eksekutif yang meminta anggaran sebesar Rp. 9 milyar dalam P-APBD Gresik Tahun 2012 yang dialokasikan untuk pembebasan lahan menjadi polemic di internal dewan. Sebab, proyek tersebut disinyalir hanya menguntungkan segelintir orang yang dekat kekuasaan.
“Kita mendengar rumornya seperti itu,”ungkap salah satu anggota dewan, Khoirul Huda dengan nada serius diruang F-PKNU, Senin (10/9).
Eksekutif mengajukan anggaran pembebasan lahan untuk Aquatic atau kolam renang bertaraf internasional dengan dalih menyongsong pelaksanaan Asian Games yang direncanakan berlangusng di Jawa Timur pada 2019 mendatang.
Untuk itu, membangun aquatic membutuhkan lahan sekitar 11 hektar. Lokasi yang dincar untuk pembangunan yakni Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Tepatnya, sebelah timur jalan tol Surabaya-Gresik yang dekat kantor Bupati Gresik.
Penentuan lokasi tersebut menjadi perdebatan yang sengit karena disinyalir tanah milik perseorangan yang dekat dengan kekuasaan. Sehingga, timbul kecurigaan sekadar ‘akal-akalan’ dengan tujuan menguntungkan orang dekat kekuasaan dalam pembebasan lahan tersebut.
Reaksi keras juga ditunjukkan oleh F-PKB DPRD Gresik yang berjanji akan mblejeti sebelum anggaran pembebasan lahan tersebut disetujui dalam P-APBD Gresik Tahun 2012.
“Kita akan mempertanyakan pengajuan anggaran pembebasan lahan untuk Aquatic dalam finalisasi P-APBD Gresik dengan eksekutif. Bila perlu, (pengajuan anggarannya) dicoret,”ujar Ketua F-PKB, H. Moh Syafi’ AM dengan nada sengit.
Kecurigaan dari internal dewan disangkal oleh anggota Badan Anggaran (banggar) DPRD Gresik, Ir. H. Abdul Hamid. Menurut politisi dari Partai Golkar tersebut, asset Pemkab Gresik akan bertambah karena anggaran pembangunan aquatic berasal dari APBN.
“Kita justru untung karena anggaran pembangunan aquatic dari pemerintah pusat. Tapi, kita diminta menyediakan lahannya. Setelah dibangun aquatic akan diserahkan ke pemerintah daerah,”tukasnya.
Ditambahkan, alokasi anggaran pembangunan aquatic yang berasal dari APBN tidak masuk dalam APBD Gresik. Tetapi, pemerintah pusat yang melaksanakan proyeknya. Setelah pekerjaan beres baru diserahkan ke Pemkab Gresik.
“Sama seperti Rusunawa yang proyeknya dari pemerintah pusat dan dikerjakan oleh pemerintah pusat. Setelah bangunannya sudah jadi, diserahkan ke kita untuk dikelola,”pungkasnya.(sho)
Posting Komentar