GRESIK-Pengaduan dari warga yang keberatan dengan pembangunan pagar pabrik PT. Platinum Keramik Industri di Desa Lebani Waras Kecamatan Wringinanom, telah ditindaklanjuti oleh Komisi A dengan menggelar hearing bersama pelapor, kepala desa maupun manajemen perusahaan yang berlangsung di gedung DPRD Gresik, Senin (17/9).Pasalnya, mantan Kades Lebani Waras yakni Heru Sudomo SH bersama 2 warga mengadukan adanya dugaan tanah desa yang ‘katut’ dalam pembangunan pagar perusahaan tersebut. Bahkan, pihaknya sudah mengirim surat ke berbagai instansi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi A tersebut, pihak manajemen PT. Platinum Keramik Industri yang diwakili Alvan L, SH menegaskan, bahwa, pihaknya sebelum melakukan pembangunan pagar sudah nelakukan koordinasi dengan pihak terkait. Termasuk, melakukan pengukuran luas tanah milik perusahaan sesuai sertifikat yang dikantongi.
“Kita membangun pagar untuk menjaga keamanan pabrik,”ujarnya.
Ditambahkan Alvan L, bahwa, perusahaan keramik tersebut mampu mengurangi angka pengangguran karena merekrut tenaga kerja dari masyarakat setempat. Selain itu, pihaknya menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak maupun restribusi yang dibayarkan.
Sedangkan Kades Lebani Waras, H. Adi menjelaskan,bahwa, pihaknya sudah melakukan rapat dengan instansi terkait. Dalam rapat tersebut muncul kesepakatan agar PT. Platium Keramik Indonesia memberikan bantuan membagun saluran air bagi masyarakat.
Sementara Heru Sudomo bersikukuh ada dugaan tanah desa yang katut dalam pembangunan pagar tersebut. Alasannya, kepala desa dinilai tidak transparan ketika pihaknya menanyakan permasalahan pembangunan pagar itu.
“Kita memang diberikan fotocopy peta blok dan peta desa. Tapi, tidak ada ukuran tanah milik pabrik keramik itu. Kita minta dibuka buku bothe’an (letter C-red) dan buku terawangan. Disitu, tertera jelas batas-batras dan ukuran tanah,”imbuhnya.
Akhirnya, Djumanto SH selaku Ketua Komisi A mengambil solusi terbaik dengan mengagendakan ulang pertemuan. Selain itu, mengundang pihak terkait sekaligus melakukan crosscheck ke lapangan. Sehingga, kebenaran secara factual dapat diperoleh berdasarkan bukti otentik.
“Silakan, dikumpulkan bukti-buktinya. Kita minta secepatnya dikirim fotocopy bukti itu. Supaya, kita dapat mengambil langkah yang bijaksana,”pungkasnya.(sho)
Posting Komentar