“Dalam finalisasi, kita memangkas anggaran untuk pembangunan FO Produk Unggulan Gresik karena peruntukannya tidak urgen. Apalagi ada rencana pembebasan lahan. Tapi, kita setuju dianggarkan sebesar Rp. 500 juta untuk perencanaan dan study kelayakan lebih dulu,”ujar anggota Banggar DPRD Gresik, Moh Syafi’ AM dengan nada serius, Rabu (28/11).
Menurutnya, mayoritas anggota Banggar menolak karena banyak asset milik Pemkab Gresik yang mangkrak. Padahal, asset tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Termasuk, asset berupa bangunan Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) yang terletak disebelah barat Terminal Bunder.
Selain itu, sambung Moh Syafi’ AM, pembangunan FO Produk Unggulan Gresik seolah dipaksakan oleh eksekutif untuk membebaskan lahan warga yang terlanjur dijanjikan sebagai penganti proyek Aquatic setelah Jawa Timur gagal menjadi tuan rumah Asian Games 2019 nanti. Buktinya, eksekutif tetap memaksakan untuk pembebasan lahan di lokasi aquatic sekaligus pembangunannya.
“Peruntukan anggarannya termasuk untuk pembebasan. Lokasinya juga sama yakni rencana lahan untuk Aquatic. Mayoritas anggota Banggar menolak,”lanjut Syafi’ AM dengan nada sengit.
Pengajuan anggaran lainnya dari eksekutif yang nilainya besar tetapi dikepras yakni alokasi untuk Masjid Agung Gresik (MAG) sebesar Rp. 10 milyar. Sebab, dewan tidak mendapat gambaran jelas peruntukannya.
“Tapi, kita sepakat mengalokasikan sebesar Rp. 500 juta untuk biaya perencanaan,”tandasnya.
Ditambahkan Ketua DPC PKB Gresik itu, hasil keprasan anggaran kemudian dialokasikan untuk tambahan pembagunan peningkatan jalan kabupaten maupun jalan lingkar Bawean.
“Misalnya jalan lingkar Bawean, eksekutif mengusulkan sebesar Rp. 10 milyar dalam APBD 2013. Tapi, kita tambah lagi sebesar Rp. 10 milyar dari hasil keprasan. Jadi, total anggarannya untuk tahun 2013 sebesar Rp. 20 milyar,”ungkapnya.
Sikap Banggar yang mengkepras dan tidak meloloskan anggaran untuk MAG sesuai dengan rekomendasi dari Komisi C DPRD Gresik. Sebab, komisi yang memiliki tugas bidang pembangunan tersebut, setelah melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya dalam mencermati rencana kerja anggaran (RKA), telah memberikan rekomendasi agar dewan menolaknya.
“Keputusan (menolak) itu secara bulat di komisi C. Bukan hanya ketua komisi C saja yang tidak setuju, tapi seluruh anggota,”ujar anggota Komisi C, Drs. A. Muhadjir.(sho)
Posting Komentar