“Memang, Banmus menyepakati rolling alat kelengkapan dewan pada Kamis (10/1) nanti,”ujar anggota Banmus DPRD Gresik, Dra. Hj.Wafiroh Ma’sum, MM dengan ekpresi serius, Senin (7/1).
Menurut politisi dari F-PKB tersebut, surat pengajuan rolling ke pimpinan dewan belum membahas komposisi. Namun, sebatas permohonan untuk dilakukan kocok ulang alat kelengkapan.
“Suratnya tidak berisi komposisi anggota ataupun pimpinan alat kelengkapan dewan yang bakal di rolling,”tandasnya.
Konon, fraksi-fraksi saling intip untuk memetakan rivalnya sambil menunggu lobi dalam pembagian kue kekuasaan. Bahkan, tak menutup kemungkinan adanya fraksi yang ditelikung sehingga ngaplo tak mendapat jatah jabatan ketua dari salah satu alat kelengkapan dewan.
“Karena koalisi maupun janji kebersamaan yang terbangun penuh dusta diantara kita,”salah satu politisi yang baru selesai melakukan rapat darurat di fraksinya.
Selain pergantian ketua komisi, ada fraksi yang mengusulkan pergantian ketua fraksi. Pasalnya, ada beberapa partai politik (parpol) yang baru selesai melaksanakan musyawarah cabang (musda) ataupun musyawarah daerah (musda). Sehingga, pengurus partai yang baru ditunjuk menjadi ketua fraksi.
Kabarnya, ketua F-PAN bakal diisi oleh Faqih Usman SE MM yang menjabat Bendahara DPD PAN Gresik. Dia bakal menggantikan posisi Mustajab S.Sos MM yang saat ini menjabat ketua F-PAN.
“Belum ada itu,”tukas Faqih Usman yang dikonfirmasi dengan santai.
Kendati demikian, tidak seluruh fraksi mengajukan usulan kocok ulang alat kelengkapan dewan. Berdasarkan surat yang masuk ke pimpinan dewan melalui Sekretariat DPRD Gresik, masih banyak yang belum mengirim surat.
"Dari 8 fraksi, masih banyak yang belum mengajukan surat ke pimpinan dewan,"ungkap Sekretaris DPRD Gresik (Sekwan), Harry Soerjono, SE MM.
Sekadar menginggatkan, beberapa fraksi di DPRD Gresik pernah ngotot dilakukan kocok ulang alat kelengkapan dewan pada pertengahan tahun lalu. Terjadi silang pendapat karena versi pimpinan dewan bahwa kocok ulang alat kelengkapan dewan dilakukan pada tahun awal anggaran. Disamping itu, aturannya kocok ulang dapat dilakukan minimal 2,5 tahun.
Namun, perwakilan fraksi ngotot dengan menerjemahkan bahwa, kocok ulang alat kelengkapan dewan dapat dilakukan pada tahun anggaran. Karena tekanan politik begitu kuat, akhirnya kocok ulang tetap dilaksanakan.
Hasilnya, tidak ada perubahan ketika pemilihan Ketua Komisi C dan Komisi D. Tetapi, pada pemilihan Ketua Komisi A dan Komisi B terjadi deadlock. Selain itu, terjadi kesalahan dalam surat permohonan kocok ulang yang dikirim fraksi pada pimpinan dewan. Akhirnya rapat paripurna internal DPRD Gresik menyepakati kocok ulang alat kelengkapan ditunda sampai batas waktu yang tak ditentukan. (sho)
Posting Komentar