Mereka menuntut Bupati Sambari Halim Radianto untuk mengirim rekomendasi upah minimum sektoral (UMS) ke Gubernur Jawa Timur. Sebab, tinggal Kabupaten Gresik yang belum mengirimkan rekomendasi UMS.
"Mojokerto, Surabaya, Mojokerto dan Sidoarjo. Hanya Gresik yang belum. Kalau Kabupaten Gresik mengirim rekomendasi UMS, kemudian gubernur mengeluarkan SK UMS untuk Jawa Timur,"ujar Subari dari Sekber SP-SB Gresik dengan nada sengit.
Ditambahkan, Bupati Gresik tak segera mengirim rekomendasi UMS karena meneuruti kemauan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gresik keberatan dengan UMS.
"Padahal, 28 Januari ini rekomendasi sudah harus masuk ke gubernur,"imbuhnya.
Dijelaskan Subari, UMS merupakan instruksi Gubernur Jatim sejak 5 tahun lalu. Ada 3 sektor unggulan yakni sektor logam dimana buruh ada ada tambahan sebesar 30 persen dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditetapkan sebesar Rp. 1.740.000,- sedangkan buruh di sektor kayu 20 persen dan supermarket 10 persen.
"Rata-ra sampai 15 persen. Kita akan kawal dan awasi UMS,"tuturnya.
Kalau Bupati Gresik tidak bersedia menemui pengunjuk rasa, sambung Subari, pihaknya akan mendatangkan massa lebih besar untuk memaksa bupati mengeluarkan rekomendasi UMS.
Menurut Subari, perusahaan di Gresik yang ada serikat pekerjanya tercatat 152 perusahaan yang belum menjalankan UMK.
"Ada 152 perusahaan belum menjalankan UMK tetapi tidak mengajukan UMK,"pungkasnya.(sho)
Posting Komentar