Pasalnya, dia beserta anak hasil perkawinannya dengan Darmawan yang bernama Aisyah Nur Rahman (3) merasa diterlantarkan selama 1 tahun tanpa diberikan nafkah.
"Yang saya tuntut, legalitas anak saya untuk akte kelahiran. Karena, anak saya semakin besar dan hendak sekolah,"ujarnya ketika wadhul ke Komisi D.
Ditambahkannya, setelah Darmawan dinonjobkan dari jabatannya dan statusnya hanya staf di Sekretariat Daerah pemkab Gresik, sambung Yayuk Ningsih, tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan legalitas status anak dari buah kasih mereka.
"Status saya juga tidak jelas. Kalau janda, saya minta surat cerainya supaya jelas semuanya,"tandas wanita yang masih terlihat muda tersebut.
Yayuk Ningsih juga mengaku telah berkirim surat ke Presiden dengan tembusan Mendagri, MenPAN,Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, BKN, Gubernur Jatim, Inspektorat Propinsi Jatim, DPRD Propinsi, DPRD Gresik, Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik, BKD gresik.
Gubernur hingga Bupati Gresik agar ada sanksi yang jelas pada Darmawan yaitu pemberhentian status PNS karena menikah tanpa sepengetahuan istri yang sah.
"Kami berharap ke pada komisi D bisa menjembatani memberikan solusi terbaik, untuk masa depan anak saya. Dan kepada Bupati Gresik sebagai pimpinan daerah memberikan sanksi tegas hingga pembehentian tidak hormat dari PNS,"paparnya.
Menerima pengaduan tersebut, Ketua Komisi D Chumaidi Ma'un mengatakan, bahwa atas laporan ini akan segera kita tindak lanjuti. Yaitu dengan memanggil langsung Darmawan, untuk mendapatkan keterangan secara langsung sekaligus mencari solusinya.(sho)
Posting Komentar