Komitmen untuk mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan ditunjukkan dengan keseriusan para wakil rakyat dalam menuntaskan usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) melalui hak inisiatif dewan yang dimasukkan dalam program legislasi daerah (Prolegda).
Untuk mematangkan draft ranperda yang menjadi usulan komisi-komisi dan badan legislaasi (Banleg) DPRD Gresik, mereka melakukan konsultasi ke perguruan tinggi (PT) untuk menelaah dari sisi akademik sehingga dapat dituntaskan naskah akademik (NA) sebagai syarat pengajuan ranperda.
Rencanaya Komisi A DPRD Gresik mengsulkan Ranperda tentang Perijinan dan Pendaftaran dibidang Perindustruan dan Perdagangan.
Sedangkan Komisi B, mengusulkan Ranperda tentang Pembinaan dan Penataan PK5. Untuk Komisi C mengsulukan Ranperda tentang Pengelolaan Limbah Cair dan Komisi D mengusulkan Ranperda tentang sistim kesehatan daerah. Yang terakhir, Badan Legislasi (Banleg) DPRD Gresik mengsulkan Ranperda tentang Perijinan Dibidang Kesehatan.
Ketua DPRD Gresik, H. Zulfan Hasyim SH MH tak menampik bila kimerja anggota dewan yang dipimpinnya sangat bagus dalam komitmennya menyelesaikan usulan ranperda tersebut.
"Saat ini, kawan-kawan (anggota dewan yang menjadi Bacaleg) tengah sibuk menghadapi Pemilu Legislatif 2014 nanti. Setelah ini, sibuk lagi melakukan kampanye maupun kegiatan lainnya,"kata politisi dari F-PKB tersebut dengan ekspresi serius, Selasa (16/04).
Ditambahkannya, setelah menyelesaikan 5 Ranperda hingga disyahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), maka tugas para legislator tidak otomatis selesai.
"Tergantung kawan-kawan. Apakah mengajukan ranperda melalui hak inisiatif lagi disisa periodesasi sebagai legislatif. Kecuali, ada Ranperda yang sifatnya mendesak dan perintah dari Undang-Undang harus dibahas dan disyahkan menjadi Perda, maka kita harus membahasnya,"papar Zulfan Hasyim yang menjadi Bacaleg PKB Gresik untuk DPRD Gresik dari Dapil II yakni Sangkapura-Tambak tersebut.
Zulfan Hasyim sendiri sangat bersemangat supaya teman-temannya menyelesaikan 5 Ranperda melalui usul prakarsa tersebut. Bahkan, dia sangat concern dengan usulan dari Komisi D terkait Ranperda tentang Sistim Kesehatan Daerah.
"Kalau memungkinkan, nanti seluruh pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang kerjasama dengan pemerintah. Tapi, pelayanan kesehatan gratis untuk kelas III yang berlaku bagi seluruh masyarakat Gresik,"paparnya.
Kalau pelayanan kesehatan gratis berlaku bagi semua masyarakat Gresik, lanjut Zulfan Hasyim maka tidak perlu lagi ada surat pernyataan miskin (SPM) bagi masyarakat yang tak tercover dalam Jamkesmas maupun Jamkesmasda.
"Tentunya, perlu dipersiapkan infrastruktur yang mendukungnya.
Di Tangerang sudah memberlakukan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat disana,"tukasnya.
Kendati demikian, sambung Zulfan Hasyim, perlu kajian yang mendalam dari sisi kekuatan anggaran, populasi penduduk dan mekanismenya.
"Alokasi anggaran kita dari APBD Gresik untuk kesehatan sudah mencapai 14 persen. Sedangkan amanat Undang-Undang hanya 10 persen,"tegasnya dengan ekspresi serius.
Untuk itu, apabila anggota legislator memiliki visi dan misi yang sama mewujudkan pelayanan kesehatan gratis, maka perlu belajar dari daerah yang sudah memberlakukannnya. Tetapi, perhitungannya serta mekanismenya harus matang.(sho)
Posting Komentar