"Kalau terkesan sulit dan berbelit, hubungi Bupati atau Wakil Bupati,"ujarnya dihadapan dihadapan Anggota Komisi VI DPR RI, Edi Kuntadi serta perwakilan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Slamet Purwo Santoso serta sejumlah pengusaha yang mengikuti acara sosialisasi kebijakan teknis Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (PTSP-PM) yang berlangsung di Hotel Sapta Nawa, Rabu (11/9).
Sinyalemen perijinan yang sulit dan berbelit di Gresik memang telah terdengar ke Bupati maupun Wakil Bupati.
"Kalau mengurus ijin, sebaiknya datang langsung dan jangan melalui makelar. Datang ke Kepala Perijinan atau menghadap bupati dan wakil bupati kalau dipersulit. Kami akan memberikan sanksi kepada aparat yang mempersulit atau bekerjasama dengan makelar,"ancamnya. Ditegaskan, secara prinsip tidak ada ijin yang sulit keluar, apabila tiga hal terpenuhi yaitu tata ruang, status tanah, dan lingkungasn hidup.
"Kalau tiga hal itu beres, ijin bisa segera keluar,"imbuhnya.
Sejak 1 Januari 2011, Pemkab Gresik telah mengetrapkan pelayanan terpadu satu pintu.
Kendati demikian, Bupati mengakui adanya keterbatasan SDM serta kesulitan lain sehingga beberapa perijinan masih melekat di SKPD. Contohnya tentang ke-PU-an, Lingkungan Hidup, Kesehatan dan beberapa perijinan lain.
"Ke depan akan kita perbaiki. Kami bertekad pada 2014 nanti akan membangun administrasi di satu lokasi,"pungksanya.(sho)
Posting Komentar