F-PDIP : Bupatinya Insinyur Pertanian, Tapi Pertanian Termarginalkan

GRESIK-Kendati Perubahan APBD Gresik. Tahun 2013 ada kenaikan sebesar Rp. 57 milyar sehingga ditetapkan Rp. 1,854 trilyun dari target sebelumnya sebesar Rp 1, 797 trilyun, tetapi Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) memandang Pemkab Gresik kurang berani meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal potensi PAD Gresik banyak yang belum tergali secara maksimal.
" Target pendapatan Pemkab Gresik hanya mengandalkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ini membuktikan bahwa Pemkab Gresik sangat tergantung pada potensi pendapatan lain bukan PAD Gresik,"ujar Ir. Hj Siti Muafiyah yang membacakan Pendapat Akhir (PA) F-PDIP tentang Ranperda P-APBD Gresik Tahun 2013 dalam rapat paripurna, Selasa (10/9) .
Selain itu, F-PDIP mendesak Bagian Hukum agar segera dilembar daerahkan dan dialokasi anggaran bagi Masyarakat Miskin yang memerlukan Bantuan Hukum. Pasalnya, Perda Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat miskin di Kabupaten Gresik.
" Saudara Bupati agar segera membuat payung hukum terkait dengan pembebasan biaya pasien miskin yang menggunakan SPM yang selama ini masih dipungut biaya 50 persen,"imbuhnya.
FPDIP mendukung sepenuhnya untuk pembebasan biaya 100 % bagi masyarakat miskin yang menggunakan SPM.
"Karena APBD (Gresik) ini berasal dari uang rakyat dan harus dipergunakan untuk kepentingan rakyat utamanya masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gresik,"tegasnya.
Ditambahkan Siti Muafiyah,bahwa, sulan dari masyarakat petani untuk pengadaan hand tracktor, Jalan Usaha Tani (JUT), embung dan bibit yang tidak bisa dianggarkan di P- APBD Gresik Tahun 2013 , supaya di akomodir di APBD Gresik Tahun 2014. "Karena memang sangat diperlukan, mengingat bidang pertanian di Kabupaten Gresik ini termarginalkan. Padahal notabene Bupatinya adalah insinyur pertanian,"pungkasnya.(sho)