Muhammadiyah Tolak Kenaikan BBM

Din Syamsuddin dalam peresmian RS Muhammadiyah Gresik

GRESIK-Kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah pada April nanti, menurut Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyebabkan kesusahan yang lebih parah bagi rakyat Indonesia.  Untuk itu, pihaknya menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga tersebut.

"Jadi kalau naik, imbasnya pasti akan merambat pada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat,"tegasnya disela-sela menghadiri persemian RS Muhammadiyah Gresik,Minggu (18/3).

Kemampuan produksi Indonesia, sambung Din Syamsudin, sangat luar biasa besarnya. Sebab, Indonesia bisa menghasilkan 1,25 juta liter per barel perhari. Dengan hasil minyak yang besar itu, maka potensi untuk tindak korupsi oleh sejumlah oknum pun sangat besar.

"Kebocorannya bisa mencapai 30%,"jelasnya.

Din Syamsudin menuding kenaikan harga BBM sengaja dilakukan oleh pemerintah, karena untuk melestarikan praktek korupsi yang saat ini sedang dilakukan oleh sejumlah pihak.

Menurutnya, banyak produk perundangan di Indonesia yang berpihak pada kepentingan asing. Khususnya, perundangan dibidang perminyakan. Untuk itu, pihaknya segera melakukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

“Setelah melakukan pengkajian, kita segera mengajukan judicial review  melalui MK karena kita menjual asset-aset negara pada asing yang bertentangan dengan UUD 1945,”tandasnya.
Terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah sebagai pengganti kenaikan harga BBM, menurut Din Syamsudin merupakan kamuflase dari pemerintah yang sarat dengan kepentingan politik.

 "Itu bukan solusi, karena hal itu tidaklah akan mampu memecahkan masalah,”tandasnya.

Seharusnya, pemerintah melakukan perbaikan kepentingan nasinal secara transparan dan tidak disetir oleh kepentingan asing.

"Pemerintah harus segera memperbaiki kebijakan peminyakan yang ada di negeri ini. Sehingga asing pun tidak akan menguasai sumber daya alam yang ada di negeri kita ini,"tukasnya.(sho)