GRESIK-Rombongan DPRD Kota Cilegon belajar kepelabuhanan kepada DPRD Gresik. Pasalnya, Perda tentang Kepelabuhanan di Kabupaten Gresik dapat berjalan efektif yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
"Mereka (rombongan DPRD Cilegon) sedang membahas Ranperda tentang Kepelabuhanan,"ujar Ketua Komisi B, Ir H. Abdul Hamid seusai menemui rombongan di ruang rapat Komisi B, Jum’at (12/10).
Sebenarnya, sambung politisi dari F-Partai Golkar itu, kota Cilegon bersama Kabupaten Gresik termasuk dalam penggagas Forum Balikpapan. Yakni forum perjuangan kabupaten dan kota se- Indonesia yang menuntut hak pengelolaan kepelabuhanan di awal era reformasi. Bahkan,Cilegon dan Gresik sama-sama getol melakukan perlawanan pada Kementerian Dalam Negeri yang secara sepihak membatalkan Perda Kepelabuhanan.
Dalam perjalannya, Kota Cilegon mendirikan BUMD untuk jasa kepelabuhanan. Bahkan BUMD tersebut memiliki tug boat untuk kapal tunda dan pandu.
"Banyak potensi PAD yang bisa digali dari kepelabuhanan yang berasal dari restribusi maupun sumbangan pihak ketiga. Nah, mereka mau belajar restribusi pelayanan jasa kepelabuhanan maupun potensi lainnya pada Kabupaten Gresik,"ulasnya.
Dicontohkan, sumbangan pihak ketiga yang melakukan bongkar muat di Pelabuhan Gresik memberikan kontribusi sebesar Rp 500,-perton. Pelaksanya PT.Pelindo III cabang Gresik yang disetor ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
"5isana, mereka tidak ada kontribusi untuk kegiatan bongkar muat,"tukasnya.
Menurut Abdul Hamid, draft Ranperda tentang Kepelabuhanan di Kota Cilegon tengah dibahas bersama eksekutif. Sehingga, rombongan yang berguru nerupakan panitia khusus (pansus) yang tengah bekerja merampungkan Ranperda tentang kepelabuhanan.
"Bukan hanya pansus yang datang, termasuk Ketua DPRD Kota Cilegon juga ikut dalam rombongan,"pungkasnya.
(sho)
Posting Komentar