Kebijakan itu diambil sambil menunggu kepastian kerjasama antara
Pemkab dan pengelola kapal Express Bahari (EB).
Hal tersebut terungkap dalam rapat pembahasan persoalan transportasi Bawean di kantor Bupati yang dipimpin Wabup Moh Qosim dengan dihadiri perwakilan Adpel Gresik, pengelola kapal EB, serta seluruh pihak
yang terkait dengan persoalan pelayaran Gresik-Bawean maupun perwakilan warga Bawean.
Keputusan rapat jika kapal Tungkal Samudera tidak bisa dioperasikan. Pasalnya, Adpel menyebut jika
kapal itu belum melengkapi berbagai persyaratan sebelum berlayar. Tak
hanya itu, ternyata, dari sisi teknis, kapal itu juga tidak laik
layar.
"Untuk sementara, kami kembali mengajukan permintaan
armada darurat kepada PT DLU sambil menunggu kepastian operator yang
akan melayani rute ini secara rutin," kata Kabag Humas Andhy H Wijaya,
usai pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut,kata dia, persoalan transportasi Gresik-Bawean sebenarnya sudah menemui titik terang dimana pengelola kapal EB akhirnya bersedia menuruti tawaran Pemkab yang tetap minta ada MoU (memorandum of understanding) terkait layanan pelayaran rute ini. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab menyerahkan draf MoU kepada
perwakilan EB.
"Dalam rapat, diputuskan pengelola kapal EB diberi kesempatan untuk mempelajari draf tersebut. Jika sudah ada kesepakatan, maka MoU itu ditandatangani bersama," katanya.
Tidak jauh beda dengan yang sudah
dibuat, ada beberapa klausul yang diajukan Pemkab Gresik dalam draft MoU. Mulai dari
penyediaan kapal darurat jika EB tidak bisa berlayar, jaminan kualitas
layanan kapal, hingga klausul bank garansi.
Awalnya, dalam pertemuan itu, sempat terjadi perdebatan. Pemicunya,
perwakilan kapal EB tetap ngotot tidak bersedia ada MoU. Namun,
akhirnya, mereka bersedia menerima tawaran itu.(sho)
Posting Komentar