Bahkan, tak menutup kemungkinan praktek pembuatan pupuk oplosan berbahan pupuk subsidi. Imbasnya, PKG selalu kalah dalam tender pupuk untuk perkebunan swasta.
"Kami menduga, kekalahan kami dalam persaingan harga pupuk, karena banyaknya praktek pupuk oplosan dengan bahan baku pupuk subsidi yang komposisinya tidak jelas,"kata Manager Humas PKG,Dupi Madya Ardiono mendampingi manager pemasaran PKG, Sudigdo dalam hearing yang diagendakan menyangkut kasus pupuk oplosan bersubsidi.
Terkait pupuk oplosan yang sempat digerebek oleh polisi di Kawasan Industri Gresik (KIG) Dupi mengaku kesulitan mendeteksinya.
"Karena, kami sampai saat ini belum dipanggil Polda Jawa Timur untuk dapat mendeteksi pupuk subsidi yang dioplos. Karena dengan barcode (kode karung pupuk- red), kami dapat mengetahui muasal pupuk tesebut," bebernya.
Ditandaskan, PKG sangat serius untuk mengupas tuntas kasus pupuk oplosan tersebut. Bahkan, serikat pekerja juga mengirim surat ke menteri maupun penegak hukum untuk mengsusut tuntas kasus pupuk oplosan bersubsidi tersebut.
Dugaan maraknya pupuk oplosan juga diungkapkan Sekretarsi Komisi B, Asro'in Widyana yang mengaku mengetahui banyak perusahaan kecil yang membuat pupuk oplosan diwilayah Gresik Utara.
"Banyak pergudangan atau perusahaan pupuk di Gresik Utara tepatnya di Kecamatan Sidayu dan Panceng. Apakah pupuknya sesuai standar. Apakah pabrik itu juga pembuat pupuk oplosan. Itu kan juga tangungjawab PT. Petrokimia Gresik," tanya politisi Golkar itu.
Sedangkan anggota Komisi B, Faqih Usman memberikan solusi untuk membongkar tuntas praktek penyimpangan pupuk bersubsidi. Yakni, menilik data distribusi pupuk dari distributor hingga agen dan pengecer dengan dikomparasikan rencana dasar kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk untuk Gresik.
Sebab, dengan data tersebut, maka dapat diketahui sumber penyimpangan yang menyebabkan maraknya pupuk oplosan.
"Untuk dapat mengetahui praktek pupuk oplosan berbahan pupuk subsidi maka harus dicek kebutuhan dan pasokan ke petani Gresik. Karena, distributor tetap disuruh menebus pupuk ketika tidak musim tanam. Sebaliknya, ketika musim tanam, ada kelangkaan pupuk. Nah, disinilah minimal dapat diketahui letak penyimpangan. Minimal data untuk tahun 2012 karena tahun 2013 baru berjalan beberapa bulan," katanya.
Tertnyata, tidak ada pihak yang dapat menyodorlan data RDKK pupuk bersubsidi baik PKG maupun Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Gresik yang datang memenuhi undangan hearing komisi B.
Hanya saja, Kepala Dinaspertan Hutbun Djoko Agus Waluyo mengatakab, bahwa, Bupati dengan PKG telah ada kesepakatan menjamin tidak ada kelangkaan pupuk.
"Bupati dengan PKG sudah membuat komitmen tidak ada kelangkaan pupuk subsidi lagi," tukasnya.(sho)
Posting Komentar