Dewan Rakyat Jatim Beri Raport Merah KarSa

GRESIK-Kinerja pemerintahan Soekarwo  - Saifulah Yusuf (KarSa) selama 4 tahun memimpin Jawa Timur, mendapat penilaian buruk dan gagal. Khususnya, kinerja di bidang pendidikan dan pelayanan publik. Untuk itu, aktivis dari Gerakan Siswa Bangkit dan PGTTI Jatim yang tergabung dalam Dewan Rakyat Jawa Timur (DRJ) Untuk Keadilan Pendidikan Dan Pelayanan Publik menyerukan untuk tidak memilih pasangan KarSa dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim nanti.
"Kita mengirimkan raport merah kinerja 4 tahun Karsa ke pimpinan DPRD Gresik. Sebab, selama 4 tahun pemerintahan yang sibangun dan dilaksanakan Karsa hanya menghasilkan pemerintahan despotic atau rekayasa politik yang seolah-olah melayani rakyat. Kenyataanya, hanya memberikan pelayanan setengah hati. Bahkan, hanya memeras rakyat.  Jangan pilih KarSa lagi,"ujar Koordinator Sentral DRJ, Hari Susilo dalam orasinya di halaman gedung DPRD Gresik, Kamis (21/2).
Ditambahkannya, ada 5 indikator faktual yang menunjukkan kinerrja Karsa dalam 4 tahun memimpin Jawa Timur. Misalnya, ada 1185 indikasi kasus buruknya pelayanan pendidikan mulai model dan modus pungutan liar, penahanan ijazah dan raport murid serta diskriminasi sistematis kepada kelompok marginal, penyandang cacat, siswa  berkebutuhan khusus.
"Termasuk marginalisasi dalam bentuk intimidasi dan memojokkan murid dan orang tua wali murid dalam memperoleh hak atas pendidikan yang diakui dan dilindungi UUD 1945,"imbuhnya.
Dibidang pelayanan kesehatan, pasangan KarSa juga kinerjanya dicatat sangat buruk. Sebab, terdapat puluhan kasus pelayanan kesehatan mulai dari menolak kelompok miskin dan marginal dalam memperoleh layanan puskesmas, RSUD dan layanan surat keringanan atau gratis pelayanan kesehatan.
"Ada pungutan liar di puskesmas dan RSUD serta diskriminasi pada kelompok miskin dan marginal hingga meninggal dunia di daerah kepulauan. Khususnya, masyarakat di Pulau Bawean. Bahkan,amburadulnya kartu Jamkesmas dan Jamkesmasda hingga menolak ibu hamil yang memiliki kartu Jamkesda. Padahal, bayinya telah meninggal 3 hari dalam kandungan,"tandas Hari.
Reformasi dibidang birokrasi juga tak jelas. Khususnya, birokrasi dalam pengurusan kependudukan. Bahkan, menurut Hari, melecehkan kelompok marginal serta penyandang catat atau berkebutuhan khusus. Ditambah lagi, sarat dengan pungutan liar.
Tak terkecuali perilaku para pejabat dan jajaran elite pemerintahan yang menyalahgunakan fasilitas negara dengan bergaya hidup mewah karena sering plesir, menggunakan fasilitas negara untuk keluarganya maupun meminta berbagai tunjangan.
"Tidak tegasnya pimpinan dan elite pemerintahan serta lemahnya pengawasan. Selain itu, berlaku tebang pilih dan setengah hati,"tukasnya.
Puas melakukan orasi,  aktivis dari DRJ yang datang dengan baju berbahan koran bekas dan kaos rombeng  melakukan aksi menduduki gedung dewan. Sebab, tak ada unsur pimpinan dewan yang menemui ketika mereka hendak menyerahkan raport merah kinerja 4 tahun KarSa.
Hanya saja, mereka sempat menyerahkan kado berupa kaos sobek kepada Sekretaris DPRD (Sekwan) Gresik, Harry Soerjono yang berada di halaman gedung DPRD Gresik. Kaos tersebut sebagai simbol kebangkitan rakyat miskin yang menolak memilih KarSa dalam Pilgub Jatim nanti. (sho)