GRESIK-Maraknya money politics dalam berbagai pesta demokrasi mulai tingkatan terbawah yakni Pilkades hingga Pemilihan Gubernur (Pilgub) mendapat perhatian serius dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU).
Sebab, praktek yang menciderai nilai-nilai agama maupun norma sosial dan hukum, seolah menjadi kelaziman dalam menentukan pilihan yang semestinya mengedepankan nurani ataupun meyakini pilihannya adalah mengantarkan pada kebaikan.
Celakanya, politik transaskional pragmatis tersebut juga dimanfaatkan oleh elit untuk memuluskan tujuan kepentingannya dalam mendapatkan kekuasaan.
Untuk itu, ISNU menawarkan konsep pemilihan calon anggota legislatif (Caleg) tidak memilih nama Caleg, tetapi memilih partai politik. Sedangkan penentuannya berdasrkan nomor urut di parpolnya.
"Karena ada salah mekanisme dalam rekrutmen Caleg. Partai politik membuka lapang bagi Caleg yang memiliki modal finansial tinggi. Sehingga, ideologi partai politik sudah dikesempingkan,"ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) ISNU Ali Masykur Musa di sela-sela silaturahmi ke kediaman Pemangku Pesantren Mambaus Sholihin Desa Sucii Kecamatan Manyar, KH. Masbukhin Fakih, Sabtu (30/3).
Menurutnya, dengan mencoblos gambar dan nomor urut maka pemilih dan yang dipilih tidak punya kesempatan untuk menjalin politik transaksional. Namun, pemilih bisa benar-benar memilih parpol yang memperjuang rakyat dan semata-mata bukan kepentingan pribadi.
"Misalnya bagi pemilih NU. Warga NU bisa memilih mana partai-partai yang masih memperjuangkan Ahlussunah Waljamaah dan berpihak pada rakyat kecil,"tuturnya.
Selain Pileg, konsep pemilihan kepala daerah (Pilkada) hingga pemilihan gubernur (Pilgub) juga harus dikembalikan menjadi keweanangan DPRD lagi.
Dengan konsep tersebut, adik mantan Ketua PWNU Jatim Ali Maschan Musa tersebut optimis, politik uang dapat diminimalisir.
Namun, anggota BPK RI itu menyadari bila konsep itu bakal mendapat perlwanan dari parpol-parpol yang saat ini menjadi peserta pemilu. Karena hampir semua parpol masih menyukai pola politik proporsional seperti yang dianut saat ini.
"Tetapi kami mempunyai keyakinan, bila dalam setiap era politik itu ada siklus. Perkiraan antara 20 tahun sampai 30 tahun. Dan era reformasi ini kami perkirakan berubah pada 2019 nanti," terangnya.
Ali Masyur Musa juga mengungkapkan program yang digarap bersama Ketua Dewan Kehormatan ISNU, Machfud MD yaitu silaturahmi ke kiai-kiai NU se-Indonesia.
Tujuannya slain menguatkan tradisi NU, bertujuan merajut atau menyambung 'tulang-tulang' yang tercecer. Mengingat kekuatan NU cukup besar dan mempunayi banyak faksi.
"Siapa saja warga NU bebas berpolitik. Namun, bila sudah duduk di legislatif, mereka harus dipertemkan dalam wadah NU. Sehingga mereka dapat mengutamakan kepenting umat NU," tandasnya.
Disinggung tentang kegiatan silaturahmi yang digalang PP ISNU merupakan bagian juga sosialisasi Machfud MD untuk pencalonan presiden 2015, Ali Masykur Musa hanya tersenyum. Dia menyebutkan, bila silaturahmi yang digalang merupakan kegiatan tanpa tendensi politik.
"Bahwa ISNU mendorong kader NU mencapares iya. Tetapi silaturahmi yang kami lakukan murni karena mengiatkan tradisi NU," ujarnya politis.
Sementara itu, KH Masbuchin Faqih sepakat dengan ide kembali ke sistem lama mencoblos gambar dan nomor urut parpol. Sebab, saat ini politik uang sudah merajalela dan merusak sendi demokrasi.
"Jangankan pileg, pilkades saja juga kental dengan politik uang. Makanya harus dicari solusi supaya politik uang tidak lagi membodohi masyarakat," pungkasnya.(sho)
"Misalnya bagi pemilih NU. Warga NU bisa memilih mana partai-partai yang masih memperjuangkan Ahlussunah Waljamaah dan berpihak pada rakyat kecil,"tuturnya.
Selain Pileg, konsep pemilihan kepala daerah (Pilkada) hingga pemilihan gubernur (Pilgub) juga harus dikembalikan menjadi keweanangan DPRD lagi.
Dengan konsep tersebut, adik mantan Ketua PWNU Jatim Ali Maschan Musa tersebut optimis, politik uang dapat diminimalisir.
Namun, anggota BPK RI itu menyadari bila konsep itu bakal mendapat perlwanan dari parpol-parpol yang saat ini menjadi peserta pemilu. Karena hampir semua parpol masih menyukai pola politik proporsional seperti yang dianut saat ini.
"Tetapi kami mempunyai keyakinan, bila dalam setiap era politik itu ada siklus. Perkiraan antara 20 tahun sampai 30 tahun. Dan era reformasi ini kami perkirakan berubah pada 2019 nanti," terangnya.
Ali Masyur Musa juga mengungkapkan program yang digarap bersama Ketua Dewan Kehormatan ISNU, Machfud MD yaitu silaturahmi ke kiai-kiai NU se-Indonesia.
Tujuannya slain menguatkan tradisi NU, bertujuan merajut atau menyambung 'tulang-tulang' yang tercecer. Mengingat kekuatan NU cukup besar dan mempunayi banyak faksi.
"Siapa saja warga NU bebas berpolitik. Namun, bila sudah duduk di legislatif, mereka harus dipertemkan dalam wadah NU. Sehingga mereka dapat mengutamakan kepenting umat NU," tandasnya.
Disinggung tentang kegiatan silaturahmi yang digalang PP ISNU merupakan bagian juga sosialisasi Machfud MD untuk pencalonan presiden 2015, Ali Masykur Musa hanya tersenyum. Dia menyebutkan, bila silaturahmi yang digalang merupakan kegiatan tanpa tendensi politik.
"Bahwa ISNU mendorong kader NU mencapares iya. Tetapi silaturahmi yang kami lakukan murni karena mengiatkan tradisi NU," ujarnya politis.
Sementara itu, KH Masbuchin Faqih sepakat dengan ide kembali ke sistem lama mencoblos gambar dan nomor urut parpol. Sebab, saat ini politik uang sudah merajalela dan merusak sendi demokrasi.
"Jangankan pileg, pilkades saja juga kental dengan politik uang. Makanya harus dicari solusi supaya politik uang tidak lagi membodohi masyarakat," pungkasnya.(sho)
Posting Komentar