"Awal-awal kegiatan bintek ini dilaksanakan, dari 100 orang peserta hanya meluluskan beberapa orang saja. Pada tahun 2011 sudah ada peningkatan yaitu dari 100 orang peserta yang lulus 12 orang,"ujarnya. Termasuk Peningkatan kelulusan terjadi pada tahun 2012 lalu. Dari 100 orang peserta prosentase kelulusannya mencapai 53 orang berarti lulus 53 persen.
Ternyata, faktor yang menyebabkan ketidaklulusan bukan bukan ketidakmampuan peserta. Tapi beberapa diantaranya memang disengaja tidak ada keinginan lulus. "Peserta ini sepertinya kurang berminat untuk menjadi pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,"tandasnya.
Untuk itu, Saputro berharap, agar peserta saat ini bisa lebih serius. Karena jabatan sebagai pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sangat dibutuhkan. "Padahal dengan sertifikat yang dimiliki itu. Pasti akan bermanfaat dan tentunya nanti akan ada semacam reward yang disesuaikan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku", tambahnya.
Hal senada disampaikan juga oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), Henggar Sulistianto, SH, MH.
"Sertifikat barang dan jasa ini sangat dibutuhkan. Kita. tengah merancang dan mengusulkan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara agar Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bisa mendapatkan honorarium dan tunjangan yang pantas,"tandasnya.
Ditambahkan, beberapa Kabupaten kota, banyak PNS yang berharap bisa mengikuti dan mendapatkan sertifikat tersebut. Bahkan PNS yang ada di kelurahan berharap untuk bisa lulus karena sertifikat berstatus sertifikat Nasional.(sho)
Posting Komentar