Anggota F-PKB Chumaidi Ma'un mensinyalir keterlambatan penyerahan dokumen LHP BPK ada unsur kesengajaan. Bahkan, kondisi yang sama selalu terulang dalam setiap tahunnya.
"Jadi, pansus disuruh menghabiskan uang rakyat dulu dengan ngelencer supaya kita tak memiliki cukup waktu untuk membahas secara detail. Lalu, eksekutif berusaha menyelesaikan temuan sendiri sehingga dewan tak mendapat banyak temuan yang harus dibahas,"paparnya secara gamblang.
Pelaksanaan rapat paripurna pembentukan pansus LHP BPK sendiri berlangsung molor hampir 1.5 jam dari jadwal yang ditetapkan agar rapat memenuhi kourum. Sebab, banyak anggota DPRD Gresik yang malas ke kantor.
Setelah daftar kehadiran anggota dewan sudah 50+1, maka rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim dapat dimulai.
Setelah membacakan nama-nama anggota pansus yang diusulkan oleh fraksi, pompinan sidang menskors untuk memberikan kesempatan kepada pansus agar memilih ketua, wakil ketua dan sekretarisnya.
Alhasil, legislator dari F-PDIP, Uman SH ditunjuk oleh rekan-rekannya menjabat ketua pansus didampingi Faqih Usman yang menjabat wakil ketua dan Akhnan untuk posisi sekretaris.
Faktanya, seusai rapat internal pansus LHP BPK, Uman mengaku belum menerima dokumen LHP BPK yang harus dibahasnya.
"Belum kita terima LHP-nya (BPK). Jadi, kita belum mengetahui, berapa banyak temuan BPK yang harus ditindaklanjuti,"tuturnya dengan nada serius.
Hanya saja, Uman memperkirakan beberapa piutang yang belum dilunasi akan muncul kembal dalam temuan BPK untuk pelaksanaan APBD Gresik Tahun 2012.
"Seperti piutang PT. Pertamina yang belum terbayar, uang tali asih dewan yang dulu. Itu tetap muncul dari hasil audit BPK,"imbuhnya.(sho)
Posting Komentar