Sebab, alasan yang dijadikan dasar oleh Sekkab Gresik untuk menarik tersebut terkesan mengada-ada dan diskriminatif.
"Dalam suratnya, sekkab menyebut alasan menarik mobdin karena perawatan dan Per KPU. Padahal, perawatan mobdin menjadi tanggungjawab anggota dewan sendiri. Tidak ada alokasi anggaran perwatan untuk mobdin yang dipinjam rawat oleh anggota dewan. Jelas alasannya mengada-ada. Ini sebuah pelecehan terhadap institusi dewan,"kecam Ketua F-PKB, Moh Syafi' AM dengan nada sengit, Kamis (03/04).
Kalaupun memang mobdin yang dipinjam rawat oleh anggota dewan dikhawatirkan untuk kampanye, lanjut Syafi', ada lembaga pengawas pemilu (Panwaslu) yang berwenang.
"Silakan Panwaslu memproses kalau menemukan anggota dewan menggunakan mobil pelat merah buat kampanye,"tandasnya.
Seharusnya, kata Syafi' seluruh mobdin bagi legislator ditarik oleh Pemkab Gresik. Termasuk mobil Toyota Altis bagi pimpinan dewan serta mobdin Toyota Innova bagi ketua-ketua fraksi.
"Karena, semua pimpinan dewan menjadi caleg lagi. Seharusnya, semua ditarik dan tanpa diskriminasi. Kenapa hanya anggota saja,"terangnya.
Yang aneh, sambung Syafi', Bagian Perlengkapan tidak berani menarik mobdin yang dipinjam rawat pada organisasi sosial kemasyarakat (Ormas) seperti Muhammadiyah maupun NU. Termasuk ke lembaga negara lain lintas sektoral.
"Kalau anggota dewan pasti mengembalikan setelah masa jabatannya berakhir. Kita masa jabatan nelum berakhir sampai Agustus nanti,"tuturnya.
Untuk itu, Syafi' mengaku sudah meminta pimpinan dewan untuk mengagendakan memanggil Sekkab Moh Nadjib dan Kabag Perlengkapan, Nanang Setiawan.
"Dalam rapat banmus, saya sudah minta pimpinan dewan untuk memanggil Sekkab dan Kabag Perlengkapan. Apa maunya dengan penarikan itu,"ujarnya.
Hal senada diungkapkan oleh Nur Siadah, anggota dewan dari Partai Gerindra yang mencurigai ada motif politis dibalik penarikan mobdin tersebut.
"Saya mensinyalir ada motif politis,"tegasnya.(sho)
Posting Komentar