GRESIK-Pimpinan DPRD Gresik jengkel pada eksekutif yang ‘menggantung’ peraturan bupati (Perbup) baru sebagai pengganti Perbup No. 7 Tahun 2011 tentang tunjangan kesejahteran anggota, tenaga ahli fraksi DPRD Gresik yang didalamnya mengatur besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Gresik.
“Kita jadi bulan-bulanan media massa maupun masyarakat karena ketidakpastian Perbup baru sebagai pengganti Perbup No. 7 Tahun 2011. Eksekutif harus bersikap tegas. Jangan digantung begini. Sudah delapan bulan, tetapi eksekutif belum meneken Perbup baru dan mengundangkan dalam lembar daerah,”ujar Wakil Ketua DPRD Gresik, Susiyanto dengan nada sengit, Rabu (5/9).
Ketidaktegasan eksekutif, sambung politisi dari Partai Demokrat itu, menunjukkan kinerja eksekutif yang lemah. Dampaknya pada dewan yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat karena memunculkan polemic berkepanjangan.
“Memang, kita harus menjaga kehati-hatian. Tetapi, jangan digantung. Harus ada kepastian,”urainya.
Informasinya, unsur pimpinan dewan bersama Sekretariat DPRD (Sekwan) Gresik datang ke kantor Bupati Gresik untuk melakukan komunikasi politik terkait Perbup baru sebagai pengganti Perbup No. 11 Tahun 2011 yang belum diteken oleh Bupati Sambari Halim Radianto.
“Bupati meminta pertimbangan konsekuensi kalau Perbup baru di teken. Ada yang memberi masukan, bahwa, tanggungjawab ada dipundak eksekutif kalau Perbup ditandatangani. Sebab, produk hokum berupa peraturan bupati. Akhirnya, bupati masih berpikir lagi untuk teken Perbup yang baru. Jadi, Perbup baru urung diteken,”ujar salah satu sumber yang tak mau namanya ditulis dengan nada serius.(sho)
Posting Komentar