Dewan : Pengelola RS Walisongo Tak Manusiawi

GRESIK- Beberapa perusahaan terbukti mokong dengan tidak membayar sesuai dengan UMK (upah minimum Kabupaten) di wilayah Gresik sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim dengan meminta penangguhan.
Buktinya, Komisi D DPRD Gtesik menemukan ada tiga perusahaan di Gresik yang penangguhan pembayaran UMK 2013 disetujui oleh gubernur Jatin.
Ketiga perusahaan itu adalah PT Bina Satria Abadi Sentosa (BSAS), CV. IJT, serta PT Indoplas Makmur Group. Menariknya, anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yakni PT Swabina Gatra ikutan mengajukan penangguhan UMK. Beruntung, Gubernur Jatim menolaknya.
Dalam kenyataannya, Komkisi D sudah menemukan adanya dua pelanggaran pelaksanaan UMK 201yang melibatkan PT Swabina Gatra serta PT. BSAS. Seperti PT Swabina Gatra tetap nekad membayar upah karyawan memakai UMK 2012 meski usulan penangguhannya ditolak oleh gubernur.
Sementara itu, BSAS diduga tidak mematuhi pemberian UMK sesuai dengan Pergub 2013. Dalam pergub itu, perusahaan itu mendapat keringanan. Dimana, selama masa penangguhan hingga Juli 2013 nanti, perusahaan diwajibkan membayar upah sesuai hasil kesepakatannya dengan pekerja senilai Rp 1.567.000. Faktanya, perusahaan tetap membayar karyawan dengan UMK 2012 senilai Rp 1.257.000.
Untuk menindaklanjutinya, komisi D sudah memanggil untuk mengadili kedua perusahaan tersebut.
"Setelah kami klarifikasi, ternyata kedua perusahaan itu tetap melanggar," kata anggota Komisi D, Mujid Ridwan kepada wartawan, Jum'at (8/2).
Ditambahkan, usai mengadili kedua perusahaan tersebut, Komisi D sudah meminta kepada Disnaker Gresik untuk mengevaluasi ulang dua perusahaan itu.(sho)