Hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2013, sesuai dengan keputusan DPRD Gresik No. Kpts/7/DPRD-II/X/2012 tentang program legilasi daerah tahun 2013 telah disususn dan ditetapkan 23 judul ranperda yang dilakukan pembahasan dalam periode masa sidang tahun 2013.
Ada 5 ranperda yang diusulkan melalui hak inisitif atau hak prakarsa. DPTD Gresik setelah beberapa kali pergi ke luar kota untuk study banding.
DPRD Gresik mengusulkan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Ranperda tentang Pengelolaan Limbah Cair, Ranperda tentang Pembinaan dan Penempatan Pedagang Kaki Lima
Ranperda tentang Sistem Kesehatan Daerah, Ranperda tentang Perizinan di Bidang Kesehatan.
Hak prakarsa tersebut dibacakan oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Gresik, Mubin.
Sedangkan eksekutif hanya mengusulkan 4 buah ranperda yakni
Ranperda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Dilingkungan Pemkab Gresik, Ranperda tentang Perubahan Perda No 10 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda ,No. 2 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
"Untuk itu, mempertimbangkan kebutuhan regulasi untuk penyelenggaraan pemerintah, kondisi dan kepentingan daerah, aspirasi masyarakat serta usukan dari DPR, mellaui forum yang mulia ini, disampaikan 9 ranperda dengan rincian 4 ranperda usulan pemerintah,"tandas Bupati Sambari Halim Radianto. (sho)
Posting Komentar