GRESIK-Anggota dewan yang melakukan boikot rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang LPJ Pelaksanaan APBD Gresik tahun 2011, tidak takut diperiksa oleh badan kehormatan (BK) DPRD Gresik. Alasannya, mereka melakukan aksi boikot atas perintah dari induk partai politik (parpol).
“Tidak bisa diperiksa oleh BK. Kita melakukan atas perintah partai,”ujar anggota dewan dari F-PD, Ir. Edy Santoso dengan nada santai, Selasa (3/7).
Selain itu, sambung sekretris DPC Partai Demokrat Gresik ini, anggota fraksi yang melakukan boikot paripurna hanya dilakukan sekali. Praktis, BK tidak dapat merekomendasikan untuk memecat anggota dewan.
Hal senada diungkapkan oleh angota F-PKB, Drs. Chumaidi Ma’un yang menilai BK mandul. Buktinya, kinerja dari BK selama 3 tahun ini, tidak maksimal. Padahal, anggaran BK untuk melakukan kegiatan selalu terserap.
“Selama 3 tahun ini, apa kerja BK,”tukasnya.
Ditambahkan Chumaidi Ma’un, langkah boikot rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang LPJ Pelaksanaan APBD Gresik tahun 2011, menjadi pilihan yang terbaik. Sebab, banyak sekali catatan merah dalam pelaksanaan APBD Gresik tahun 2011.
“Dari temuan Komisi D saja, ada sekitar 54 catatan merah. Belum lagi dari komisi lainnya. Jumlahnya ratusan catatan,”urainya.
Daripada menolak mengesahkan peraturan daerah (Ranperda) tentang LPJ Pelaksanaan APBD Gresik tahun 2011, lanjut Chumaidi Ma’un, lebih baik melakukan boikot dengan tidak hadir dalam rapat paripurna.
Yang menarik, Ketua BK DPRD Gresik Syaikhu juga melakukan boikot dalam rapat paripurna. Namun, dia menegaskan,bahwa, aksi boikot karena instruksi dari fraksinya yang merupakan kepanjangan tangan dari PKNU.
“Diperintah fraksi untuk tidak hadir,”tuturnya.
Sekadar diketahui, anggota F-PDIP, Mujib Ridwan dalam rapat paripurna Senin (2/7) mencak-mencak dengan adanya aksi boikot yang dilakukan rekan-rekannya. Sebab, hal tersebut preseden buruk bagi institusi dewan. Untuk itu,wakil ketua Komisi C tersebut mendesak pada Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik untuk memeriksa anggota dewan yang melakukan boikot dalam rapat paripurna. Bahkan, di pecat apabila tidak hadir secara berturut-turut dalam rapat paripurna.(sho)
Posting Komentar