Dewan Minta Pendidikan Gratis 12 Tahun

GRESIK-Pada tahun 2013 mendatang, Komisi D  meminta eksekutif menjalankan program wajib belajar selama 12 tahun dengan memberlakukan sekolah gratis di Kabupaten Gresik. Pasalnya, Peraturan Daerah (Perda) tentang sistem penyelenggaraan di Kabupaten Gresik sudah mengamanatkan kalau seluruh biaya untuk pendidikan dibebankan pada  APBD.

"Seluruh biaya operasional maupun investasi akan ditanggung oleh APBD Gresik Tahun 2013 nanti. Khususnya pendidikan menegah. Sehingga semua tingkatan pendidikan harus gratis. Kita sangat menginginkan itu ,"tutur Ketua Komisi D, Drs Chumaidi Ma'un dengan roman serius, Kamis (20/9).
Persiapan sekolah gratis untuk pendidikan selama 12 tahun, sambung politisi gaek ini, sudah dirintis paska pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Gresik Tahun 2012 ini.
"Kita sudah menyetujui anggaran sebesar Rp. 4,5 milyar dalam P-APBD Tahun 2012 untuk BOSDA (bantuan operasional sekolah daerah) bagi sekolah menengah,"imbuhnya.

BOSDA tersebut, kata Chumaidi Ma’un untuk tingkatan SMK dan SMA di Kabupaten Gresik. Jika diakumulasikan, maka rata-rata setiap siswa mendapatkan BOSDA sebesar Rp. 65.000,- setiap bulannya.

“Itu (BOSDA untuk SMK dan SMA) hanya berlaku setengah tahun ini,”tuturnya.
Sebenarnya, lanjut Chumaidi Ma'un, Komisi D sudah meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Gresik untuk memberikan konsep kebutuhan biaya operasional maupun investasi untuk pendidikan menegah. Namun, Disdik Gresik hanya mengalokasikan anggaran untuk dana operasional.

Pos  anggaran untuk BOSDA tingkat SMK dan SMA berada di pos Disdik Gresik yang proses pencairannya melalui belanja langsung dengan program kegiatan. Penggunaannya khusus untuk siswa di sekolah negeri.

“Kalau sekolah swasta, ada di pos belanja bantuan sosial atau hibah,”tukasnya.

Diakui anggota dewan  dari F-PKB itu, kebutuhan siswa untuk pendidikan dasar mulai sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah tercover melalui BOS dari APBN maupun APBD Propinsi. Sehingga, beban anggaran dapat dikurangi dengan adanya alokasi dana dari pemerintah pusat dan propinsi.(sho)