 |
| Samwil dan Susiyanto |
GRESIK-Rapor merah diberikan oleh DPC Partai Demokrat (PD) Gresik dalam mencermati 2 tahun jalannya pemerintahan Bupati Dr. Sambari Halim Radianto, ST, M.Si – Wabup Drs. H. Moh Qosim, M.Si.
"Dalam catatan kami, banyak hal yang tidak maksimal dalam kurun waktu 2 tahun pemerintahan Bupati Sambari,"tegas Ketua DPC PD Gresik, H. Samwil,SH disela-sela tasyakuran 11 tahun Partai Demokrat sekaligus refleksi 2 tahun Pemerintahan Bupati-Wakil Bupati Gresik Periode 2010-2015 , Minggu (9/9).
Dicontohkan rapor merah dalam bidang pendidikan. Kendati telah dianggarkan dana bantuan operasional (BOS) dalam APBD Gresik untuk SMA,SMK dan Aliyah sebesar Rp 65.OOO,- persiswa dalam setiap tahunnya, tetapi tidak ada realisasinya dilapangan.
"Hasil penyelidikan kita dilapangan, tidak ada sama sekali. Padahal, laporan kinerja Bupati menyatakan sudah dianggarkan,"imbuhnya.
Realitas tersebut,sambung Samwil,membuat beban berat bagi komite sekolah untuk menutup kebutuhan biaya yang telah dijanjikan sesuai alokasi dalam APBD Gresik.
"Padahal, Kabupaten Gresik seharusnya sudah mampu menciptakan pendidikan gratis dengan mempertimbangkan kemapuan APBD. Kita sudah perintahkan anggota dewan dari Fraksi PD untuk menindaklanjuti. Kita juga mengajak dewan dari lainnya," paparnya.
Dalam bidang pemerintahan, imbuh Samwil, kinerjanya juga amburadul. Misalkan, proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tidak sesuai urutan atau database. Sebab, tenaga honorer daerah yang masa kerjanya lebih lama dikalahkan oleh tenaga honorer baru karena 'titipan'.
Catatan jelek juga diberikan untuk bidang pelayanan kesehatan. Khususnya, pelayanan di RSUD Ibnu Sina. Sebab, masyarakat miskin selalu termarginalkan dengan alasan klasik yakni ruang rawat inap yang kapsitasnya terbatas.
"Mestinya, pasien miskin tetap mendapatkan pelayanan yang maksimal. Kalau ruang rawat inap untuk kelas tiga bagi masyarakat miskin sudah penuh, sementara bisa ditempatkan dikelas lain yang kosong. Nanti tinggal pindah saja. Jangan profit oriented. Bupati harus tegas pada direksi RSUD Ibnu Sina," tukasnya.
Tak terkecuali dalam bidang perijinan yang mendapat catatan buruk karena dinilai tumpang tindih antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Bahkan ada kesan saling berebut kewenangan.
"Kalau kaitanya perijinan yang ada restribusinya, terkesan rebutan antar SKPD,"pungkasnya.(sho)
"Dalam catatan kami, banyak hal yang tidak maksimal dalam kurun waktu 2 tahun pemerintahan Bupati Sambari,"tegas Ketua DPC PD Gresik, H. Samwil,SH disela-sela tasyakuran 11 tahun Partai Demokrat sekaligus refleksi 2 tahun Pemerintahan Bupati-Wakil Bupati Gresik Periode 2010-2015 , Minggu (9/9).
Dicontohkan rapor merah dalam bidang pendidikan. Kendati telah dianggarkan dana bantuan operasional (BOS) dalam APBD Gresik untuk SMA,SMK dan Aliyah sebesar Rp 65.OOO,- persiswa dalam setiap tahunnya, tetapi tidak ada realisasinya dilapangan.
"Hasil penyelidikan kita dilapangan, tidak ada sama sekali. Padahal, laporan kinerja Bupati menyatakan sudah dianggarkan,"imbuhnya.
Realitas tersebut,sambung Samwil,membuat beban berat bagi komite sekolah untuk menutup kebutuhan biaya yang telah dijanjikan sesuai alokasi dalam APBD Gresik.
"Padahal, Kabupaten Gresik seharusnya sudah mampu menciptakan pendidikan gratis dengan mempertimbangkan kemapuan APBD. Kita sudah perintahkan anggota dewan dari Fraksi PD untuk menindaklanjuti. Kita juga mengajak dewan dari lainnya," paparnya.
Dalam bidang pemerintahan, imbuh Samwil, kinerjanya juga amburadul. Misalkan, proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tidak sesuai urutan atau database. Sebab, tenaga honorer daerah yang masa kerjanya lebih lama dikalahkan oleh tenaga honorer baru karena 'titipan'.
Catatan jelek juga diberikan untuk bidang pelayanan kesehatan. Khususnya, pelayanan di RSUD Ibnu Sina. Sebab, masyarakat miskin selalu termarginalkan dengan alasan klasik yakni ruang rawat inap yang kapsitasnya terbatas.
"Mestinya, pasien miskin tetap mendapatkan pelayanan yang maksimal. Kalau ruang rawat inap untuk kelas tiga bagi masyarakat miskin sudah penuh, sementara bisa ditempatkan dikelas lain yang kosong. Nanti tinggal pindah saja. Jangan profit oriented. Bupati harus tegas pada direksi RSUD Ibnu Sina," tukasnya.
Tak terkecuali dalam bidang perijinan yang mendapat catatan buruk karena dinilai tumpang tindih antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Bahkan ada kesan saling berebut kewenangan.
"Kalau kaitanya perijinan yang ada restribusinya, terkesan rebutan antar SKPD,"pungkasnya.(sho)
Posting Komentar