F-PDIP Tuding Bupati Tak Miliki Sense of Crisis

GRESIK-Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) menuding rezim Bupati Sambari Halim Radianto –Wabup Moh Qosim tidak memiliki ‘sense of crisis’ maupun ‘sense of belonging’ pada nasib wong cilik. Buktinya, tak segera melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan Pemprov Jatim yang memberikan cost sharing bagi pasien yang mengantongi surat pernyataan miskin (SPM).
“Kita mendesak Bupati segera menadatangani MoU dengan Gubernur Jatim tentang cost sharing bagi pasien yang mengantongi SPM. Sampai sekarang, koq belum ada MoU. Itu menunjukkan Bupati tidak memiliki sense of crisis pada nasib wong cilik,”kecam anggota F-PDIP, Ir. Hj. Siti Mu’afiyah dengan nada sengit, Senin (19/11).
Dijelaskannya, DPRD Propinsi Jatim telah menolak surat edaran Gubernur Jatim yang tidak memberlakukan pasien pemegang SPM sejak 1 September 2012 lalu. Alhasil, SPM bagi masyarakat miskin dapat dipergunakan lagi untuk berobat di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Untuk itu, Gubernur Jatim membuat MoU baruy dengan Bupati maupun Walikota se-Jawa Timur dengan menyediakan cost sharing.
“Sampai saat ini, Bupati belum MoU dengan Gubernur Jatim terkait masalah itu. Bupati harus segera melaksanakan MoU seperti kabupaten yang lain,”imbuhnya.
Desakan tersebut diperkuat oleh Ketua F-PDIP, Uman SH yang menyatakan,bahwa, fraksinya setuju alokasi anggaran sebesar Rp. 20 milyar dalam R-APBD Gresik Tahun 2013 untuk masyarakat yang tidak mampu sambil menunggu program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS).
“Kita sangat setuju alokasi anggaran untuk pasien tidak mampu yang dianggarkan sebesar Rp. 20 milyar dalam R-APBD Tahun 2013 sebelum berlaku BPJS dimana semua jampersal, jamkesmas, jamkesda, astek dan pemegang SPM akan diobayar oleh pemerintah pusat pada tahun 2014 nanti,”tandas Uman.
Untuk itu, F-PDIP DPRD Gresik juga mendesak pada Bupati untuk segera memasukkan data base bagi pasien yang mengantongi SPM. Sehingga, mereka akan tercover ketika berlaku BPJS nanti.(sho)