Dalam pengaduan tersebut, wali murid jengkel dan mengumpat kepada oknum guru SMP Negeri 4 yang mengancam siswa kelas 9 tetapi belum membayar iuran bimbingan, finger absensi print dan biaya personal lainnya sebesar Rp 30 ribu perbulan. Selain itu, oknum tersebut juga akan mencoret keikutsertaannya siswa di ujian nasional (Unas) jika tidak melunasi iurannya.
Ketua Komisi D Chumaidi Maun setelah menerima pengaduan segera melakukan cross chek dengan mengundang Kepala Sekolah SMPN 4 Moch Falach.
"Pengaduannya bukan SPP tapi iuran. Kendati demikian caranya itu yang dianggap meresahkan wali murid," ujarnya di gedung dewan, Selasa (5/3).
Selanjutnya, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Gresik, Moch.Falach yang sedang tidak sibuk dikantornya siap datang untuk memberi klarifikasi ke komisi D.
Dihadapan Chumaidi Maun, Kepsek SMPN S menuturkan bahwa pihaknya tidak ada tarikan SPP namun, untuk tarikan biaya personal seperti bmbingan komputer, bahasa inggris, absensi finger print. Semuanya sudah sesuai kesepakatan dengan wali murid.
"Ini bukan tarikan siluman. Sudah kita sosialisasikan, tapi tak ada wali muris yang keberatan. Kalau wali murid minta dihentikan, ya terserah wali murid saja," tuturnya.
Saat ditanya adanya oknum guru yang arogansi terhadap siswa yang belum membayar iuran , Moch. Falach menyatakan hal tersebut sudah disampaikan ke wali kelas.
"Saya sudah menyampaikan ke wali kelas. Intinya kalau ada siswa yang tidak mampu membayar iuran asal ada surat keterangan tidak mampu kami bebaskan," ungkapnya.
IIuran tiap bulan, sambung Falach, sebetulnya sudah sesuai kesepakatan. Pasalnya, surat edarannya sudah diserahkan ke wali murid.
"Program bimbingan dan iuran ini sudah kami sosialisasikan terlebih dulu. Bahkan, biaya sebesar Rp 30 ribu masuk ke RAPBS. Terlebih lagi, wali murid banyak meminta terkait program bimbingan," tandasnya.
Falach justru mempersilahkan komisi D untuk sidak dan mengumpulkan seluruh guru dan wali kelas untuk mengetahui oknum yang arogan tersebut.(sho)
Posting Komentar